MKRI 20 Tahun Mengabdi: Saat Negara Harus Terus Dijaga

Sebuah Harapan yang Tak Padam 

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memang akan mempunyai dampak signifikan terhadap interpretasi hukum sehingga apapun yang dihasilkan tujuan utama setiap putusan adalah mengawal supremasi konstitusi di Indonesia yang harus ditaati seluruh lembaga, Pemerintah dan masyarakat Indonesia.  

Mahkamah Konstitusi harus terus menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem pemerintahan, melindungi hak-hak warga negara, menjaga konsistensi dan kesesuaian peraturan dengan nilai-nilai konstitusional yang berlaku di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, peran  penting Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan supremasi konstitusi Negara Republik Indonesia tidak bisa dikesampingkan begitu saja. 

Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran utama dalam mengawal keseimbangan kekuasaan sistem pemerintahan. Otoritas independen dalam menguji dan memutuskan setiap sengketa, kasus dan tindakan pemerintah dilakuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan baik oleh legislatif maupun legislatif. 

Kepastian hukum harus ditegakkan dan kualitas hukum harus terus-menerus ditingkatkan agar kepastian hukum benar-benar berlaku bagi setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga yang terlibat dalam menentukan referensi hukum bagi lembaga lain, sehingga apapun yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang yang akan berlaku. 

Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga yang terlibat dalam menentukan referensi hukum bagi lembaga lain, sehingga apapun yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang yang akan berlaku. 

Karena setiap warga negara memiliki hak dasar yang harus dijaga oleh negara, peran Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia harus secara nyata terjamin. Kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak hidup, dan hak memperoleh pendidikan harus benar-benar ditegakkan dengan perlindungan melalui putusan yang berpihak kepada kebebasan. Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga yang mengambil peran menegakkan dan menjaga hak-hak agar tidak dijajah oleh pemerintah. Perlindungan harus diberikan jika warga negara dilanggar hak-hak hidupnya. 

Maka, kehadiran kesembilan hakim dari sarjana hukum dengan kualifiaksi mumpuni dan kualifikasi negarawan yang kuat menjadi modal untuk menjadikannya lembaga yang dihormati. Rekruitmen yang dilakukan harus benar-benar menggambarkan netraliatas dan profesionalitas yang mumpuni dan indepensi kinerja harus menjadi daya hidup setiap hakim yang dipilih oleh DPR, Mahkamah Agung dan Presiden. Kesembilan orang berkualiats ini adalah orang hebat yang akan menjadikan Mahkamah Konstitusi tetap bertaji dan dihormati.  

Sumber:

1 2 3 4 5