Ikhtiar selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar instansi pemerintah untuk menguji sejauah mana mutu data yang dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota. Melalui survai-survai independen, sebagaimana dinyatakan Andi Hakim Nasoetion, data yang dihasilkan bisa saling diperbandingkan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. Memang pelaksanaan survai independen seperti ini membutuhkan biaya yang besar sehingga lembaga survai swasta barangkali tidak berminat melakukannya, apalagi statistik perikanan budidaya sepertinya belum menjadi topik strategis dari sisi politik untuk dilakukan survai independen.
Oleh karena itu, upaya yang lebih mungkin untuk dilakukan adalah audit terhadap kesesuaian pelaksanaan metodologi statistik perikanan budidaya dengan praktiknya. Memang dalam pedoman statistik perikanan budidaya telah dibagi tugas dan kewenangan setiap penangung jawab rantai proses statistik perikanan budidaya, dari DJPB sampai petugas pencacah di Dinas Kabupaten/ Kota. Tetapi dari beberapa informasi yang saya dapatkan, adanya kapasitas SDM yang relatif rendah, situasi kelemahan kelembagaan dan konflik kepentingan menyebabkan tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan tidak lebih dari sekumpulan tulisan.
Tugas supervisi yang berjenjang misalnya, seringkali tidak dilaksanakan. Kalaupun, dilaksanakan, misalnya, dan kemudian ternyata menemukan bahwa metode statistiknya sudah benar tetapi hasilnya adalah penurunan total produksi perikanan budidaya secara nyata, maka dibutuhkan petugas yang bermental negarawan untuk menyatakan bahwa statistik memang mengalami penurunan walaupun dengan pernyataanya tersebut bisa jadi akan menyebabkan penilaian kinerja dari setiap instansi menjadi rendah, termasuk instansi yang melakukan supervisi. Hal inilah yang potensial terjadi dalam statistik perikanan budidaya, dimana statistik tidak hanya naik-turunnya angka produksi saja, tetapi juga menjadi bukti penilaian dari kinerja setiap instansi dan pejabatnya. Oleh karena itu, dalam situasi kelemahan kelembagaan sangat diperlukan keterlibatan pihak independen untuk mengaudit kesesuaian pelaksanaan metode statistik perikanan budidaya.
Sekarang pihak independen mana yang harus digandeng oleh DJPB, misalnya, untuk mengaudit kesesuaian penerapan metodologi statistik perikanan budidaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota? Sebelum menjawabnya, saya teringat salah satu ucapan dosen pembimbing saya ketika mengomentari "kebohongan publik" sekitar setahun yang lalu, beliau menyatakan bahwa yang harus mengingatkan pemerintah seharusnya adalah akademisi di perguruan tinggi, kalau para akademisi sudah tidak mampu lagi mengingatkan maka langkah tersebut harus dilakukan oleh tokoh agama.
Oleh karena itu hendaknya para akademisilah yang digandeng oleh DJPB untuk mengawal statistik perikanan budidaya di semua lini, dan tentunya kita berharap para akademisi tersebut konsisten juga dalam standar moralnya sehingga permasalahan statistik perikanan budidaya ini tidak sampai diambil alih tokoh agama.
Bagaimana pendapat Anda?
Selesai ditulis di Tulungagung, 25 Juli 2012
