Kiranya cukup sudah konflik antara buruh dengan pengusaha yang sangat melelahkan dan menghabiskan energi serta sumber daya.
Diharapkan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa mengakhiri pertentangan panjang ketenagakerjaan. Dengan membuat new deal yang win-win solution terhadap seluruh organisasi pekerja/buruh. Tahun kedepan saatnya menggenjot etos kerja dan produktivitas. Serta menata portofolio ketenagakerjaan agar masalah ketimpangan tenaga kerja terampil bisa diatasi. Penataan portofolio itu sebaiknya disertai dengan memperbaiki etos kerja. Selama ini etos kerja bangsa Indonesia masih berada di urutan nomor sepatu di kawasan Asia tenggara. Karena masih dibawah etos kerja bangsa Vietnam. Hingga kini elite bangsa masih belum berhasil membangun etos kerja, sehingga daya saing bangsa ini masih terpuruk menghadapi globalisasi.
Tak bisa dimungkiri, selama ini belum ada totalitas untuk menata dan memperluas portofolio ketenagakerjaan di negeri ini. Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80 persen diantaranya tenaga kerja tidak terlatih. Pentingnya transformasi ketenagakerjaan dengan merombak sistem pendidikan kejuruan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Pemerintah daerah seharusnya bisa memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal. Pentingnya strategi pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat multi-skilling, retrainable dan kompetensi entrepreneurship hingga technopreneurship. Sayangnya hingga kini di banyak daerah belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang aktual dan terjadi stagnasi portofolio profesi. Padahal sistem informasi tersebut sangat penting untuk memproyeksikan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan mengukur pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang dilihat dari sisi permintaan.
Komposisi jumlah angkatan kerja diatas sangat rentan terhadap gejolak dan membuat lemah daya saing sektor investasi. Pada era liberalisasi tenaga kerja sekarang ini segmen lapangan kerja memerlukan standar kerja dengan cara pelatihan. Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah menata kembali fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dengan peralatan yang canggih antara lain menggunakan simulator. Hal ini untuk mengatasi ketimpangan pasar tenaga kerja sehingga bisa memenuhi standar kompetensi dari pihak investor.
Belajar dari American Workforce Network (AWN) adalah jaringan pekerja nasional Amerika yang menerima dana dari pemerintah federal di mana tugas utamanya adalah memberikan/menyediakan informasi kepada perusahaan agar mereka dapat menemukan pekerja yang cocok; sementara sistem yang sama diharapkan dapat membantu para calon pekerja dalam mencari dan mengembangkan karir mereka.
Termasuk di dalam jaringan kerja AWN adalah organisasi yang tergabung dalam berbagai badan dan organisasi nasional termasuk LSM yang mengurusi tenaga kerja. AWN adalah partner utama dari Employment Training Administration (ETA), semacam Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Departemen Tenaga Kerja Amerika. Departemen Tenaga Kerja Amerika menginginkan agar AWN dan partner serta jaringan yang dimilikinya bisa mengembangkan sistem yang lebih komprehensif dengan mengembangkan e-Government.ETA sendiri sebenarnya sudah memiliki dasar yang kuat untuk pengembangan e-Government berbentuk platform digital.
Mereka telah berhasil merencanakan dan mengembangkan platform yang cukup canggih untuk kepentingan pekerja, menggantikan banyak transaksi internal dengan transaksi elektronik, mengembangkan teknologi digital ketenagakerjaan, dan yang paling progresif adalah mengembangkan American Career Kit (ACK). American Career Kit (ACK) adalah semacam "kartu" untuk pekerja yang berisi semua data-data dan kualifikasi dari pekerja bersangkutan.
Saat ini, American Career Kit menjadi salah satu yang terbesar dan paling signifikan dalam membantu pekerja untuk mencari pekerjaan. Untuk memudahkan, sistem yang digunakan baik oleh pencari kerja maupun perusahaan semuanya berbasiskan digital. Salah satu alasan yang paling penting mengapa Depnaker Amerika menginginkan agar AWN perlu mengadopsi e-Government dalam bentuk platform digital, didasarkan pada misinya yang besar dan terus menerus untuk menyediakan layanan publik dalam mengembangkan kualitas pekerja, dan bukan sekedar semata-mata karena faktor ketersediaan teknologi.
Pihak Departemen Tenaga Kerja Amerika sendiri berkepentingan dengan ini mengingat sebagai partner, AWN akan lebih bisa berbuat banyak untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pekerja Amerika melalui fasilitas platform digital.
Penggunaan teknologi digital bisa mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi. Proses rekrutmen dan pendaftaran pekerja secara online memudahkan baik untuk perusahaan maupun pencari kerja. Dan dengan sistem yang bisa otomatisasi, pencari kerja akan dengan cepat bisa mendapatkan informasi tentang lowongan kerja yang sudah ada, sementara perusahaan juga dengan cepat bisa mendapatkan pekerja sesuai yang diharapkan.
