"Hirarki Ke-Bapak-an"

Hirarki Ke-Bapak-an.

Sederhananya mereka yang memiliki otoritas dan yang menyandang kekuasaan ibarat raja (officialdom) dan itu tidak dipunyai oleh rakyat, padahal rakyat punya daulat.

Itulah sebabnya hierarki kekuasaan di Indonesia  kini telah dibalut dan dijamuri dengan sistem ke-bapak-an yang amat sentralistik. Sehingga menjadi lebih kental lagi praktik kekuasaan birokrasi tersebut. Alhasil Pejabat hierarki bawah tidak berani bertindak manakala ketika tidak memperoleh (restu) dan petunjuk dari hierarki atas. 

Segala hal yang  berkaitan (administrasi) berasal dari pejabat hierarki bawah, selalu diakhiri dengan kata-kata manis "mohon arahan" dan petunjuk dari pejabat hierarki atas. 

Perilaku birokrasi Indonesia selalu diwarnai dengan sikap nuwun sewu (minta seribu), seperti orang Jawa yang ketika mau melangkah tuk me(lewat)i  posisi didepan orang yang lebih tua. 

Dan ini merupakan sikap sopan (proper behaviour) yang harus dilakukan oleh orang  yang kekuasaannya lebih rendah dari orang yang dimintai (seribu) tersebut.  Karena meminta petunjuk merupakan sikap sopan yang harus diperlihatkan oleh setiap orang, agar tidak melampaui otoritas kekua-saan yang dipunya.

Birokrasi dipertautkan, dan kini mengalami suatu disparitas pada tataran otoritas. Disamping itu juga sampai saat ini masih kental diwarnai nilai-nilai feodalistik. Idealnya birokrasi ala indonesia yang priyayi dan menerapkan strata sosial rakyat tak lebih adalah wong cilik sebagai obyek dalam sistem pemerintahan.

Bahkan birokrasi modern, lebih sering diberi konotasi negatif seperti adanya mekanisme dan prosedur kerja yang berbelit-belit dan penyalahgunaan status. Sebagaimana tesis Weber, diatas birokrasi kita lebih mendekati birokrasi patrimonial, dan bukan tipe birokrasi yang modern.Sebab dalam penerapan hirarki birokrasi corak jabatan dan perilaku lebih didasarkan pada hubungan patron-client (bapak-anak buah). 

Untuk itu kiranya diperlukan sebuah upaya  untuk mengkendorkan dengan cara me-reformasi  tatanan hirarki birokrasi secara total. Karena sesungguhnya reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan suatu pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), dalam hal Ketata-laksana-an, SDM  agar tak cenderung bersifat officialdom -Apalagi Ke(Bapak)kan. 

Semoga. *_*