Jika pemerintah gagal dalam mempersiapkan dan merencanakan masalah KDRT ini, maka akan semakin banyak korban yang meninggal. Ada banyak wanita dibunuh setiap pekan oleh pasangannya. Memang selama pandemi covid-19 akses ke lembaga  bantuan akan lebih sulit dan membuat pelaku merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan KDRT. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan korban untuk mengatasi kasus KDRT, yaitu :
- Kelola stres dengan cara relaksasi, bernapas perlahan, lambatkan napas hingga 4-5 tarikan napas per 1 menit.
- Kenali situasi yang dapat menambah agresivitas pelaku.
- Usahakan untuk tetap mengontrol diri dan tidak terpancing oleh situasi.
- Ajarkan anak untuk menghindari pertengkaran, dengan cara pergi ke bagian rumah yang dirasa lebih aman.
- Jika memang dirasa sudah tidak kuat untuk mengatasinya sendiri, maka jangan ragu untuk mencari bantuan dari luar. Cari bantuan dan dukungan dari keluarga, teman maupun lembaga terkait, yang mungkin akan jauh memberikan ketenangan.
Untuk para pelaku sendiri, apabila beban selama pandemi covid-19 membuat tertekan dan mendorong anda (pelaku KDRT) untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu :
- Tetap melakukan aktivitas walaupun dirumah saja. Dengan cara, rajin berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup agar bisa mengelola stres yang baik.
- Saat tertekan, maka lakukan relaksasi. Bernapas perlahan, lambatkan napas hingga 4-5 tarikan napas per 1 menit.
- Renungkan apa yang sedang dirasakan. Lakukan me time dan tidak ada salahnya untuk jaga jarak terlebih dahulu dengan keluarga, apabila muncul keinginan untuk menyakiti.
- Jangan memendam masalah seorang diri, ceritakan masalah yang sedang dialami kepada orang terdekat yang bisa dipercaya, misalnya : istri, orang tua atau teman dekat dan cari solusinya bersama.
- Jika orang terdekat kurang memberikan solusi yang tepat, maka hubungi ahli seperti psikolog, psikiater dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang lebih tepat.
Kasus KDRT merupakan masalah sosial yang bukan lagi urusan pribadi, atau rumah tangga namun sudah masuk ke dalam ranah hukum.
Sekertaris Jendral PBB Antonio Gutteres mendesak pemerintah diseluruh dunia untuk memasukkan perlindungan perempuan terhadap kekerasan selama lockdown dilaksanakan. Ia mendesak semua pemerintah di dunia untuk membuat berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bagian terpenting dari rencana respon nasional mereka untuk covid-19.
Gutteres juga menyerukan untuk mendirikan sistem peringatan darurat di apotek, pasar swalayan, dan cara-cara yang aman bagi korban KDRT untuk mencari dukungan, tanpa memperingatkan pelaku kekerasan. "Bersama-sama kita dapat dan harus mencegah kekerasan dimana-mana, dari zona perang hingga rumah orang, saat kita berusaha untuk mengalahkan covid-19", ujar GutteresÂ
Di Indonesia kasus KDRT merupakan tanggung jawab semua pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lemahnya koordinasi antara P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan PPA (Pola Pertolongan Allah) hingga penunjang fasilitas bagi korban kekerasan terhadap anak yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi, serta mengupayakan kerja sama secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka penyamaan persepsi yang melibatkan aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan KDRT. Disamping itu, perlu juga dilakukan perbaikan pola koordinasi oleh beberapa instansi yang terkait penanganan KDRT, bertujuan agar para korban tidak takut lagi dan tidak ragu dalam menyampaikan laporan KDRT yang dialaminya, dan laporan tersebut lebih jelas penanganannya, sehingga ada jaminan kenyamanan serta keamanan bagi korban KDRT, khususnya wanita dan anak perempuan.
