Kebijakan Jokowi-Ahok dalam kerangka Jakarta Baru tahun 2012 jelas, berpihak kepada kaum marhaen, kaum terpinggirkan, kaum dhuafa, kaum proletar, dan dikuatkan dengan kontrak politik yang pro mereka. Terlebih lagi para relawan Jakarta Baru pun lahir dari partisipasi luas masyarakat menengah ke bawah. Makanya lahir program kampung deret misalnya. Di akhir masa jabatannya, dengan munculnya soal reklamasi Teluk Jakarta, buat saya Ahok berpihak kepada kaum menengah ke atas, dan meninggalkan mereka yang marjinal.
Bila saya bandingkan posko-posko Pro Mega di saat PDI pimpinan Megawati dibredel pemerintah dan posko-posko Pro Jokowi saat pencapresan Jokowi dengan booth-booth Teman Ahok, sungguh bagaikan langit dan bumi. Yang dua pertama lahir dari partisipasi dan hati rakyat, berlokasi di pemukiman rakyat, sederhana, apa adanya, dananya gotong-royong rakyat sendiri, sedangkan yang satunya elitis, ada di mal-mal, didanai entah oleh siapa tapi tentunya pemilik modal besar dan mencirikan kaum menengah ke atas.
Yang lebih memprihatinkan adalah ketika mendapati ada media online yang terindikasi “dibeli” oleh pihak yang mendukung Ahok. Semenjak Ahok menyatakan hendak maju Pilkada 2017, beberapa pihak menyatakan dukungannya: Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Goenawan Mohamad (GM) pendiri Tempo. Tak heran bila dua media yang mereka miliki, Media Indonesia dan Tempo, mendukung Ahok dalam pemberitaan soal reklamasi Teluk Jakarta. Tapi yang lebih mengherankan adalah detik.com, yang tanpa alasan logis terkait dukungan dan kepemilikan media, mendukung Ahok dalam semua pemberitaannya. Adakah pemilik detik.com pendukung politis Ahok? Tak bisakah kita menduga bahwa ada pembelian terhadap media ini?
Mari kita uji coba hipotesis saya tersebut. Saya menggunakan mesin pencari di Twitter untuk mencari tweet yang mengandung kata “reklamasi” dari tanggal 1 April 2016 hingga 10 April 2016 dari beberapa akun resmi media berikut: detikcom, CNNIndonesia, kompascom, okezonenews, tempodotco, mediaindonesia, republikaonline, dan Beritasatu. Caranya mudah, silakan berkunjung ke https://twitter.com/search-advanced dan isikan dengan cara yang saya gunakan.
Saya mengambil sampel satu diskusi Polemik Sindo Trijaya ‘Reklamasi Penuh Duri’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 April 2016. Berikut ini adalah rekapnya:
1. tempodotco tidak meliput. Berita lain terkait reklamasi lebih banyak ditujukan kepada DPRD DKI Jakarta. Nampaknya framing berita memang di-set supaya publik beropini bahwa hanya DPRD yang bersalah. Mungkin ini agenda GM untuk sekaligus menghabisi partai politik dan meliberalisasi lebih jauh politik Indonesia.
2. mediaindonesia mempublikasikan “Batman: Kasus Reklamasi Upaya Jatuhkan Ahok ”. Di antara sekian narasumber pendapat di dalam diskusi tersebut, hanya narasumber pro Ahok yang dipublikasikan. Tentu dimaklumi karena Nasdem mendukung Ahok.
3. detikcom mempublikasikan “Prijanto: Jangan Tafsir Menafsir, Serahkan Penuntasan Suap Reklamasi ke KPK ”, “Foke Teken Izin Reklamasi Sebulan Sebelum Lengser, ini Kata Eks Wagub”, “Anggota DPRD DKI: Raperda Zonasi Reklamasi Ditunda Hingga Periode Berikutnya http://detik.id/VzAOqf”, dan “Prijanto: Zaman Foke Izin Prinsip Reklamasi Nggak Ada Masalah http://detik.id/VknN8M”. Nampaknya detikcom sengaja mengambil penggalan dari pendapat narasumber, bukan pendapat utuhnya, supaya muncul persepsi bagi pembacanya bahwa izin reklamasi tidak bermasalah.
4. CNNIndonesia mempublikasikan “Proyek Reklamasi Turunkan 50 Persen Pendapatan Nelayan”, “Mantan Wagub DKI Duga Suap Reklamasi Libatkan Pemprov DKI", “Mantan Wagub DKI Tuding Ahok Manipulasi Izin Reklamasi”, “Presiden Jokowi Diminta Ambil Alih Proyek Reklamasi Jakarta” dan “Pembahasan Raperda soal Reklamasi Ditunda Hingga 2019”. Yang mengherankan adalah CNNIndonesia dan detikcom sama-sama di bawah payung perusahaan Trans Corp milik Chairul Tanjung. Mungkinkah idealisme jurnalistik detikcom dibayar oleh CNNIndonesia?
Masih belum percaya adanya perbedaan framing CNNIndonesia dan detikcom? Silakan simpulkan sendiri dua pemberitaan berikut mengenai satu topik yang sama oleh narasumber yang sama namun berbeda simpulannya: “Istana: Pemberian Izin Reklamasi Kewenangan Pemerintah Pusat ” dan “Seskab: Ahok Tak Perlu Izin Menteri Susi untuk Reklamasi Pantura Jakarta ”.
5. kompascom mempublikasikan pendapat dari dua kelompok narasumber.
