Dampak Positif
Meningkatkan Kepercayaan Publik: Penonton akan lebih percaya pada konten yang telah diverifikasi oleh lembaga resmi, yang bisa meningkatkan engagement dan loyalitas audiens.
Membantu Menjaga Etika dan Norma: Verifikasi membantu menjaga agar konten yang dipublikasikan sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum, menghindari penyebaran konten yang tidak pantas atau berbahaya.
Memfasilitasi Penegakan Hukum: Dengan adanya verifikasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial dapat lebih mudah dilakukan karena ada mekanisme resmi yang dapat diacu.
Tantangan yang Dihadapi
Volume Konten yang Tinggi: Mengingat jutaan konten yang diunggah setiap hari, KPI mungkin menghadapi tantangan besar dalam meninjau semua konten secara efisien.
Kebebasan Berekspresi: Ada kekhawatiran bahwa verifikasi dapat membatasi kebebasan berekspresi para kreator. Diperlukan keseimbangan antara kontrol dan kebebasan untuk memastikan bahwa kreativitas tidak terhambat.
Kesiapan Infrastruktur: KPI perlu menyiapkan infrastruktur yang memadai, termasuk sumber daya manusia dan teknologi untuk menangani proses verifikasi. Ini memerlukan investasi yang signifikan dan perencanaan yang matang.
Kesimpulan
Revisi UU Penyiaran yang mewajibkan verifikasi konten bagi konten kreator di YouTube dan TikTok adalah langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi yang disebarkan di platform digital. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga integritas informasi dan melindungi masyarakat dari misinformasi. Penting bagi KPI dan para konten kreator untuk bekerja sama dalam mewujudkan ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H