Tak banyak lembaga di negeri ini yang terus konsisten melakukan inovasi dan perbaikan. Dari sedikit lembaga yang terus yakin melakukan proses Kaizen ala manajemen Jepang itu, institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa dibilang crme de la crme, alias yang paling top dari yang terbatas itu.
Bila tidak, bagaimana bisa dalam satu kesempatan saja Presiden Joko Widodo menyematkan serenceng pujian bagi Polri? Saat menjadi Inspektur Upacara pada prosesi peringatan ke-73 Hari Bhayangkara tahun 2019 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli lalu, Presiden Jokowi tak hanya menyatakan terkesan dengan kerja sama Polri-TNI yang sangat sinergis dan penuh harmoni. Presiden juga menyebut satu demi satu prestasi yang membuatnya turut bangga.
Pertama, dengan track Kepolisian yang dilihat publik selama kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Â Presiden yakin sepenuhnya bahwa Polri akan terus berkontribusi dalam membangun negara bangsa.
Bukan sekadar itu, Jokowi juga bangga bahwa Polri mampu menunjukkan kinerja yang turut membuncahkan kebanggaan bangsa di mata publik internasional. Bagaimana tidak, bila dalam dua tahun terakhir Polri---dengan menggandeng dan didukung sepenuhnya oleh TNI sebagai mitra kerja utama, mampu mengawal berbagai even akbar nasional dan internasional.
"Mulai dari Pilkada serentak di 171 wilayah, Asian Games yang diikuti sekitar 40 negara, Asian Para Games yang memiliki rentang waktu berdekatan, IMF-World Bank Annual Meeting di Bali yang melibatkan 30-an ribu peserta, tahapan Pemilu serentak yang panjang, hampir 10 bulan, kondisi yang kondusif selama Ramadhan, Idhul Fitri dan Natal yang benar-benar aman dan tenang, semua adalah prestasi yang patut diapresiasi," kata Presiden dalam kesempatan itu. "Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya."
Tidak hanya itu institusi Polri yang semakin akuntabel juga diapresiasi Jokowi. Hal itu memang dengan mudah terlihat dari capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jokowi menyatakan dirinya sangat menghargai indeks reformasi birokrasi Polri yang mengalami peningkatan, serta banyaknya zona integritas yang dibangun Polri. Selain itu, Jokowi juga menyebutkan penghargaannya atas tingkat kepercayaan publik kepada Polri terus meningkat dari tahun ke tahun.
Misalnya,selama enam tahun berturut-turut Polri mendapatkan status Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari BPK  yakni dari  2013-2018. Tingkat akuntabilitas kinerja juga naik dari 72,11 pada 2018 ke 74,8 atau meraih nilai BB plus. Selain itu telah tercipta 69 zona integritas wilayah bebas korupsi, jumlah terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.
Barangkali tulisan ini akan terjerembap menjadi sebuah ode (tulisan penuh sanjungan) bila daftar prestasi Polri itu kita angkat. Namun yang jelas, langkah perbaikan yang dilakukan dan segera terlihat hasilnya itu nyaris sebuah kemustahilan bila melihat cepatnya perubahan yang terjadi.
Lihat saja, sebagaimana diakui Kapolri, pada 2016 Polri masih merupakan satu dari tiga institusi yang paling tidak dipercaya publik. Tak sampai setahun masa jabatannya, dengan  pasti kondisi tersebut berubah drastis.
Survey Poltracking Indonesia pada November 2017 menempatkan Polri pada urutan ke-5 lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 79 persen. Sedangkan survey Populi Center menempatkan Polri pada urutan ke-4 setelah lembaga Presiden, KPK RI, dan TNI, sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Survey lainnya tahun itu, yakni dari Litbang Kompas, menempatkan Polri di urutan ke-3 dalam trend Citra Lembaga Negara, di bawah TNI dan KPK.
