Yogyakarta, Kompasiana.Com - Percepatan pembangunan ekonomi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 belum terlaksana di Kota Salak. Pemkab Bangkalan diminta agar meningkatkan kinerja untuk menjemput program tersebut. Sehingga Bangkalan sebagai pintu gerbang Madura semakin maju.
Hal itu terungkap saat Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin melakukan kunjungan kerja ke Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie di Pendapa Agung, Senin (23/10). Syafiuddin tidak sendiri, dia didampingi enam anggota Fraksi PKB DPRD Bangkalan.
Untuk diketahui, Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tersebut, Presiden RI Joko Widodo pada 20 November 2019 mengatur rencana percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis, Lintas Selatan. Sekaligus percepatan pembangunan ekonomi di Pulau Madura.
Bangkalan menjadi bagian wilayah pengembangan strategis (WPS). Yaitu masuk dalam konsep Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).
Syafiuddin mengatakan, sejak Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi, pihaknya langsung berkordinasi dengan Pemkab Bangkalan pada saat kepemimpinan sebelumnya. Tujuannya agar pemkab bergerak cepat menjemput bola.
Namun belum juga terlaksana sesuai harapan. Bahkan hingga saat ini belum ada tanda-tanda perkembangan dari realisasi Perpres tersebut.
"Dibawah kepemimpinan pak Pj Bupati Arief M Edie kami menginginkan ada perubahan," terangnya kepada RadarMadura.id.
Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan sesuai Perpres 80/2019. Diantaranya pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di kawasan Jembatan Suramadu sisi Madura. Diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 3 triliun. dengan konsep pendanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Pembangunan jalan lintas selatan Modung (Bangkalan)-Sreseh (Sampang). Dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 3,3 triliun. Dengan konsep pendanaan dari KPBU.
Kemudian, pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis membutuhkan anggaran Rp 20,8 triliun. Pembangunan jalan tol dari akses Suramadu menuju Tanjung Bulupandan senilai Rp 2,6 triliun.
Pembangunan industri terpadu dikawasan Pelabuhan Tanjung Bulupandan Rp 1,5 triliun dengan pendanaan pihak swasta. Lalu, pembangunan Madura Industrial Seaport City (MIS-C) di kawasan pesisir Kecamatan Socah Rp 3 triliun melalui pendanaan pihak swasta.
Dia meminta respon cepat hasil kajian Pemkab Bangkalan terkait Perpres 80/2019. Â Pasalnya, kalau rencana strategis nasional tidak direspon cepat oleh Pemkab Bangkalan, masyarakat yang akan di rugikan.
Pihaknya menunggu langkah konkret Pj bupati agar Bangkalan ramah investasi. Terutama di sektor perizinan harus cepat dan lebih transparan.
Ketua DPC PKB Bangkalan itu menerangkan, Perpres 80/2019 bisa terealisasi dengan baik, Madura akan maju dengan pesat, khususnya Kabupaten Bangkalan.
"Apa yang kami lakukan hanya ingin song-osong lombung (gotong-royong) mempercepat pembangunan di Madura. Tujuannya tidak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
 Sementara itu, Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie menegaskan, akan terus berupaya mendukung dan merespon rencana strategis nasional yamg tertuang dalam perpres 80/2019. Sehingga kedepan Bangkalan semakin maju.
 "Kami sangat mendukung itu. Sudah saatnya Bangkalan bangkit, sudah saatnya Bangkalan maju. Dengan ikhtiar bersama kami yakin Bangkalan bisa menjadi daerah maju," paparnya.
Pihaknya juga akan terus memperjuangkan kemampuan anggaran daerah. Diantaranya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sejumlah sektor.
"Mari bersama-sama bangun Bangkalan lebih baik lagi. Kami terus berupaya melakukan perbaikan. Masyarakat juga harus mengerti jika PAD nantinya juga akan dikembalikan ke masyarakat," pungkasnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
