Menuju Indonesia Emas 2024: Akankah Indonesia Tanpa Korupsi Era Prabowo dan Gibran?

Indonesia dan Korupsi

Korupsi adalah sebuah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tujuh di antara tindakan korupsi tersebut antara lain adalah tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 

Di luar definisi hukum yang kompleks ini, inti dari korupsi adalah ketika seseorang menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya baik berupa kekuasaan, properti, dana, ataupun investasi untuk kepentingan diri sendiri dan atau mengalihkannya kepada pihak ketiga. Kasus korupsi di Indonesia masih signifikan sampai saat ini. Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat korupsi tertinggi. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (IWC), pada tahun 2022 tiga tertinggi jumlah aktor korupsi berasal dari pegawai pemerintah daerah dengan jumlah kasus 365, lalu aktor swasta dengan jumlah 319 kasus, dan kepala desa dengan jumlah kasus 174. Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Tindakan Korupsi terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, maupun norma dan budaya masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), korupsi dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri sendiri. Ketika seseorang memiliki integritas yang rendah, maka faktor ini akan mendorong untuk melakukan korupsi. Sementara faktor eksternal di antaranya adalah lingkungan sekitar. Lingkungan dengan orang-orang yang rentan bahkan pernah melakukan korupsi, maka akan mendorong orang untuk melakukan korupsi. KPK terus berupaya memberantas korupsi, tetapi tantangan seperti revisi undang-undang dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. 

Salah satu faktor lainnya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam melawan korupsi. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang efektif, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Hukum yang kuat harus mencakup peraturan yang jelas, penegakan yang tegas, dan lembaga yang berfungsi dengan baik. 

Selain itu, hukum yang tegas dan efektif berkontribusi pada perlindungan aset dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberlakukan sanksi dan menyita aset yang diperoleh secara tidak sah melalui tindak pidana korupsi, hukum dapat memulihkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat. Lambatnya proses hukum juga sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Proses yang berlarut-larut ini tidak hanya menghambat keadilan tetapi juga membuka peluang bagi terjadinya praktik-praktik koruptif selama proses hukum berlangsung.

Menuju Indonesia Emas

            Visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengusung visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045', mencerminkan komitmen untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Dalam program yang direncanakan, Prabowo menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Program Pemberantasan Korupsi menjadi program prioritas Prabowo dan Gibran. Strategi pemberantasan korupsi yang mereka usung dalam program prioritas mencakup pendekatan yang seimbang antara pencegahan dan penindakan. Hal ini dilakukan dengan terstruktur untuk memastikan efektivitasnya. 

Salah satu inisiatif yang Prabowo rencanakan adalah pembentukan lembaga pengawas independen, yang akan memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran publik. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Badan ini bertugas mengoptimalkan program pembangunan, mengawasi anggaran negara, dan memonitor semua program pemerintah. Lembaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi norma dalam setiap aspek pemerintahan. Prabowo menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi harus lebih tegas dan tidak pandang bulu, sehingga setiap tindakan korupsi dapat memberikan efek jera.

 Lebih dari sekadar tindakan pencegahan, Prabowo-Gibran ingin menciptakan budaya anti-korupsi yang mengakar di masyarakat. Selain itu, Prabowo berencana untuk memperkuat penegakan hukum dengan melakukan reformasi di sektor peradilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan serta penguatan regulasi yang mengatur tindakan korupsi menjadi strategi yang di rencanakan oleh Prabowo. Sehingga, pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi yang lebih tegas. Melihat jiwa kepemimpinan Prabowo yang kuat, apakah zero tolerance to corruption akan tejadi?

Apa yang Harus Dibenahi

            Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang membawa harapan besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mengingat bahwa Prabowo merupakan seorang Jenderal yang memiliki jiwa patriotisme. Program pemberantasan korupsi masuk dalam program prioritas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus merupakan langkah awal yang baik. Karena, transparansi dalam program pembangunan, mengawasi anggaran negara, dan memonitor semua program pemerintah adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, adanya kekhawatiran mengenai seberapa efektif lembaga tersebut dapat beroperasi tanpa adanya dukungan politik yang kuat dan independensi dari intervensi pemerintah. 

Sejumlah pengamat menilai pembentukan badan ini seperti Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan atau Sesdalopbang pada era Orde Baru. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada implementasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk masyarakat. Jika melihat kebelakang, pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index atau CPI) sebesar 34 dari 100. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara yang dievaluasi oleh Transparency International. Angka tersebut menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang signifikan di sektor publik Indonesia, dimana skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup dan skor 100 menunjukkan negara yang sangat bersih dari korupsi. 

Dengan kata lain, upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia selama tahun 2022 hingga 2023 tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023, kerugian terbesar karena korupsi datang dari sektor desa. Pada tahun 2022, potensi kerugian akibat korupsi di sektor ini mencapai angka tertinggi sebesar Rp381 triliun. Pada tahun 2023, jumlah kasus korupsi di sektor desa meningkat drastis menjadi 187 kasus. Upaya penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor merupakan tantangan yang masih berlanjut. Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam melawan korupsi. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang efektif, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Hukum yang kuat harus mencakup peraturan yang jelas, penegakan yang tegas, dan lembaga yang berfungsi dengan baik. 

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi telah menjadi budaya dan mengakar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk korupsi atau pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintahan karena mereka memiliki posisi yang mendukung untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Korupsi seperti sudah mengakar pada Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dengan belum menghilangnya kasus korupsi. Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa korupsi masih terjadi di negara ini. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. 

Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Hal ini berdampak terhadap kepercayaan publik kepada institusi pemerintah. Kini masyarakat selalu merasa skeptis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Masyarakat Indonesia menunggu bagaimana respon Presiden Indonesia Prabowo Subianto, jika kasus korupsi terjadi.

Pidato Perdana Prabowo Subianto

            Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi dengan penuh tanggung jawab, serta menyerukan pentingnya kepemimpinan yang tulus dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Presiden Prabowo mengatakan bahwa bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah dinamika global yang terus berubah. Meski Indonesia diberkahi kekayaan alam yang melimpah, ia mengingatkan bahwa optimisme harus diiringi dengan kesiapan menghadapi hambatan dan ancaman. 

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan kolusi yang masih menjadi permasalahan bangsa. Menurutnya, kebocoran anggaran dan penyelewengan harus diatasi dengan keberanian dan transparansi. "Marilah kita berani mawas diri, marilah kita berani menatap wajah kita sendiri dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita," ucap Presiden. Presiden Prabowo menyebut bahwa koruptor dan pelaku bisnis yang tidak cinta bangsa dan negara telah merugikan rakyat dan membahayakan masa depan bangsa. Prabowo mengajak seluruh unsur kepemimpinan untuk berani memberantas korupsi. Tidak hanya itu, ia juga meminta para pemimpin untuk memberikan teladan, sebab menurutnya contoh dari atas adalah hal yang utama untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Prabowo mengajak untuk selalu ingat bahwa suatu bangsa disebut merdeka jika rakyatnya merdeka. Sebelum hal tersebut terjadi, ia mengajak bangsa untuk berjuang sampai mewujudkan kemerdekaan seutuhnya. 

Pidato perdana Prabowo Subianto menggemparkan masyarakat, dengan ketegasannya. Prabowo menyatakan bahwa tidak lagi ada pengusaha nakal yang akan merugikan bangsa. Harapan masyarakat muncul setelah mendengar pidato perdana Prabowo. Respon masyarakat terhadap pidato perdana Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan antusiasme dan harapan yang tinggi. Banyak pengamat, termasuk Suko Widodo dari Universitas Airlangga, menilai gaya komunikasi Prabowo yang tegas dan lugas mampu membangkitkan antusiasme masyarakat. Pengakuan terhadap masalah seperti kemiskinan dan korupsi dianggap menunjukkan kejujuran, yang membuat publik merasa simpati. 

Prabowo menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat dalam pidatonya, berjanji untuk mengutamakan kepentingan semua warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mencapai ketahanan pangan dan energi, yang dianggap sebagai isu krusial bagi masa depan bangsa. Prabowo mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk pemimpin politik dan cendekiawan, untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi bangsa. Ini menunjukkan pendekatan inklusif dalam kepemimpinannya. Respon masyarakat terhadap pidato perdana Prabowo Subianto mencerminkan harapan akan perubahan positif dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Gebrakan Prabowo Subianto

Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024, mencerminkan sejumlah tema penting yang berfokus pada kepentingan rakyat dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Prabowo menekankan bahwa kepentingan rakyat adalah prioritas utama dalam pemerintahannya. Ia berkomitmen untuk mengutamakan kesejahteraan semua warga, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum merasakan hasil dari kemerdekaan. Ia menekankan perlunya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak. Prabowo menyerukan kepada pejabat untuk menjadi contoh dalam pemerintahan yang bersih dan tegas dalam melawan korupsi. 

Prabowo mengingatkan bahwa pemimpin harus menunjukkan integritas dan etika yang tinggi. Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara tanpa permusuhan atau caci maki, serta menekankan pentingnya demokrasi yang santun dan sesuai dengan budaya Indonesia. Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak dieksploitasi oleh pihak asing dan memastikan bahwa semua kekayaan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak pengamat melihat fokus Prabowo pada rakyat sebagai langkah positif yang menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. 

Seruan Prabowo untuk melawan korupsi dan menjadikan pejabat sebagai teladan moral dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, Meskipun pidato tersebut penuh dengan janji-janji muluk, beberapa kritikus mempertanyakan bagaimana Prabowo akan mewujudkan komitmen tersebut dalam praktik, mengingat tantangan struktural yang ada di Indonesia. Ada kekhawatiran mengenai apakah kebijakan-kebijakan baru akan konsisten dengan pendekatan sebelumnya atau hanya menjadi retorika semata tanpa tindakan nyata. Secara keseluruhan, pidato perdana Prabowo Subianto mencerminkan harapan untuk perubahan positif di Indonesia, namun tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi kebijakan dan menjaga kepercayaan publik. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius yang merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi, implementasinya masih terkendala oleh tantangan seperti kepastian hukum yang kurang, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya integritas lembaga penegak hukum. Pentingnya memperkuat kerangka hukum, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan sanksi yang efektif menjadi krusial dalam upaya pemberantasan korupsi untuk memulihkan integritas sosial dan mendorong pembangunan masyarakat yang adil dan berintegritas. Masyarakat berharap, Prabowo Subianto mampu menunjukkan kepemimpinannya yang responsif, transparan, dan tegas. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi dan isu-isu sosial yang kompleks, kepemimpinan yang mampu mendengarkan suara rakyat dan bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting. Rakyat menginginkan agar kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan politik semata, tetapi juga mencerminkan keadilan dan keberlanjutan. Dengan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang tinggi, Prabowo dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan di mana semua lapisan masyarakat merasa diperhatikan. Selain itu, ketegasan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah-masalah mendesak, seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, akan menjadi indikator penting dari kepemimpinannya di mata rakyat.