Bagaimana Indonesia Tanpa Kader Kesehatan?

Selama ini, kader kesehatan memegang peran yang sangat penting sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah di level terdekat dengan masyarakat. 

Salah satunya sebagai pelaksana terkait masalah stunting di Indonesia. Peran kader kesehatan di dalam isu stunting adalah sangat krusial dalam mendeteksi faktor-faktor risiko stunting serta memberikan pendidikan tentang gizi dan kesehatan kepada para orangtua selama kegiatan Posyandu. 

Sayangnya, peran yang begitu krusial tersebut tak berimbang dengan penghargaan terhadap jasa kader-kader kesehatan selama ini. Isu mengenai penghargaan terhadap kader kesehatan selama ini masih menjadi pertanyaan dan diskusi banyak pihak. 

Pertanyaan terkait kejelasan posisi kader kesehatan di dalam undang-undang hingga kejelasan tentang kesejahteraan yang ideal dan standar bagi para kader. 

Kader kesehatan hingga saat ini belum diakui sebagai sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah memperjelas status kader kesehatan di Indonesia, saat negara lain seperti salah satunya yakni India, yang telah mengambil beberapa langkah yang lebih maju dengan menempatkan kader kesehatan bekerja langsung di bawah Kementerian Kesehatan India, dan disebut sebagai Accredited Social Health Activist atau ASHA. Selain terkait statusnya, isu krusial lain ialah terkait gaji kader yang masih belum distandarkan. 

Misalnya, terdapat kader di satu wilayah yang tidak memperoleh gaji sama sekali, lalu terdapat kader yang memperoleh gaji di belahan wilayah yang lain, dan terdapat pula kader yang memperoleh gaji dua kali lipatnya saat sama-sama menempuh jarak atau medan yang sama dan mengerahkan tenaga yang setara dalam perjalanan mereka menuju Posyandu. 

Diskusi mengenai berapa gaji ideal kader kesehatan pun telah sering digulirkan, namun nampaknya tak pernah menyentuh telinga para pembuat kebijakan.

Pentingnya peran mereka yang tak diimbangi dengan kecukupan apresiasi kiranya memunculkan pertanyaan menarik tentang "Apa yang terjadi jika tidak ada kader kesehatan di Indonesia? Bagaimana Indonesia tanpa kader kesehatan?"

Satu jawaban yang pasti, tanpa kader kesehatan, maka data terkait stunting tidak akan pernah ada dan kita tidak akan pernah mengetahui berapa jumlah anak stunting di Indonesia. 

Mengingat, kader kesehatan lah yang mengundang masyarakat untuk hadir ke Posyandu, mempersiapkan segala peralatan dan bahan untuk menyediakan pelayanan kesehatan seperti pelayanan pengukuran antropometri balita, kemudian mencatat seluruh hasil pemeriksaan pada buku kesehatan ibu dan anak atau KIA, mempersiapkan makanan dan minuman sebagai buah tangan dari Posyandu untuk para balita maupun para orang tua, hingga melaporkan hasil pengukuran dan laporan pelaksanaan edukasi ke Puskesmas setempat yang kemudian diolah Puskesmas menjadi data stunting yang akan dilaporkan berjenjang hingga level pusat. 

Dengan demikian, Posyandu merupakan ujung tombak pencegahan stunting di Indonesia dan kader kesehatan di Posyandu merupakan penggerak atau motor dari ujung tombak tersebut. 

Data-data terkait stunting tidak akan didapatkan bila tidak dilakukan deteksi awal terkait pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, yang mana dilakukan secara rutin melalui pemeriksaan antropometri di Posyandu. Kemudian, jika ditemui masalah pada pertumbuhan anak pada usia 0-23 bulan, diharapkan dapat segera terdeteksi.

Selain tidak terdapatnya data terkait stunting sebagai konsekuensi dari tidak adanya kader kesehatan di Indonesia, terdapat konsekuensi lain yang kiranya patut kita camkan untuk membantu kita menyadari betapa vitalnya peran kader kesehatan di negara kita. 

Secara umum, jika tidak ada kader kesehatan, masyarakat akan menghadapi keterbatasan pengetahuan kesehatan, mengingat kader lah yang memberikan banyak pengetahuan terkait kesehatan kepada masyarakat di banyak kesempatan. Keterbatasan pengetahuan ini akan berakibat pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. 

Selain itu, tidak adanya kader kesehatan akan berdampak pada kurangnya tindakan pencegahan penyakit di masyarakat, mengingat kader kesehatan berperan dalam melakukan kegiatan pencegahan penyakit di tingkat komunitas seperti membantu dalam kegiatan imunisasi, melakukan deteksi dini penyakit, dan mengedukasi masyarakat tentang praktik hidup sehat. Tanpa kader kesehatan, upaya pencegahan penyakit akan terhambat. 

Sudah saatnya pemerintah menyadari betapa pentingnya tindakan preventif kesehatan di masyarakat sebagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati. 

Tindakan preventif kesehatan telah terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi beban penyakit, biaya pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan dan mengurangi beban sistem kesehatan secara keseluruhan. 

Pemerintah wajib menyadari vitalnya peran para kader kesehatan di Indonesia yang merupakan penggerak dari ujung tombak kesehatan masyarakat dan penggerak dari tindakan preventif di masyarakat dengan memperhatikan kesejahteraan mereka.