Menyoal Implementasi Pemenuhan Hak atas Kesehatan Sejak dalam Kandungan

Apakah akses dan kualitas layanan kesehatan kepada ibu hamil/menyusui dan bayi/anak sudah memenuhi standar? Apakah peran faskes telah adekuat dalam penatalaksanaan untuk eliminasi penularan? 

Apakah sumber daya di bidang kesehatan untuk menunjang terselenggaranya program ini telah tersedia merata dan mencukupi? Apakah telah terdapat kerja sama lintas program dan lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama? Serta, bagaimanakah peran masyarakat dalam eliminasi penularan sejauh ini?

Triple eliminasi yang menjadi double eliminasi

Sumber daya di bidang kesehatan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alat/bahan kesehatan merupakan hal yang sangatlah esensial dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Jika satu saja dari dua bagian besar tersebut tak terpenuhi, tentu saja sebuah program pembangunan kesehatan tak berjalan dengan semestinya. 

Ambil saja sebuah contoh, jika Puskesmas A hanya memiliki alat untuk melakukan rapid test HIV, atau hanya memiliki alat untuk melakukan rapid test hepatitis B, dan tidak memiliki rapid test untuk sifilis, triple eliminasi pada akhirnya hanyalah menjadi double eliminasi. 

Jika terdapat transmisi sifilis dari ibu kepada janin akibat tak tersedianya sumber daya di bidang kesehatan yang mana merupakan strategi poin tiga pada UU mengenai triple eliminasi, dan kemudian transmisi berdampak hingga pada morbiditas dan mortalitas ibu dan janin, apa kabar hak atas kesehatan sejak dalam kandungan? Bagaimanakah pelaksanaan triple eliminasi di Puskesmas Anda? Apakah baik-baik saja?

Hak atas kesehatan adalah dimulai sejak dalam kandungan. Pembiaran terhadap implementasi yang serampangan di berbagai tingkatan harus menjadi perhatian. 

Seyogyanya, kebijakan yang baik, diikuti pula dengan implementasi yang baik. Komunikasi berbagai pihak untuk memastikan terlaksananya program dari level pusat hingga ke daerah merupakan kunci yang begitu penting. 

Pelaporan secara rutin dari berbagai level yang ditanggapi secara responsif oleh pihak yang berwenang merupakan hal esensial.