Saya akan melanjutkan cerita pasien kemarin yang membawa anaknya diam-diam ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas saat suaminya tak ada di rumah (Klik: Potret Budaya Patriarki, Relasi Kuasa, dan Ancamannya terhadap Kesehatan Anak).Â
Kami bertanya apakah beliau dan anak beliau memiliki BPJS. Beliau mengatakan bahwa beliau tak memiliki BPJS dan bersedia saja untuk menjadi pasien umum. Sebenarnya penyebutan yang tepat tentu saja apakah beliau memiliki kartu JKN, namun entah bagaimana ceritanya masyarakat kita lebih sering menyebut badan penyelenggaranya dibanding programnya.Â
"Tidak apa-apa saya sudah menyiapkan uang dari rumah.." ucapnya sambil memegangi anaknya saat hendak kami lakukan pemeriksaan.
"Hmm.. ibu bawa kartu keluarga?" balas salah satu perawat kami yang ingin mencoba melakukan pengecekan jika saja ibunya adalah seorang PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional).
"Oh saya bawa.." jawabnya. Ia lalu membuka kantong plastik ukuran sedang berwarna merah, yang sekilas saya lihat berisi seikat uang yang mungkin telah ia siapkan dari rumah, dan beberapa kartu seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk miliknya.Â
Beliau memang nampak terburu-buru hingga segala sesuatunya beliau masukkan sembarangan saja ke dalam kantong plastik. Rasa kesal kami yang begitu merasuk di awal dikarenakan sang ibu yang baru saja membawa anaknya yang sesak setelah 2 hari menahan sesak di rumah seketika hilang karena berpindahnya kekesalan kami kepada suaminya yang bersikeras untuk tak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan manapun termasuk Puskesmas dan ditambah betapa terburu-burunya sang ibu tak lain tak bukan agar dapat segera kembali ke rumah dan suaminya tak akan tahu jika ia telah membawa anak mereka ke Puskesmas membuat perasaan saya justru berubah tak karuan. Perasaan sedih bercampur rasa bersalah karena telah memiliki prasangka.
Setelah kami melakukan pengecekan nomor kartu keluarga pasien tersebut, kami menemukan bahwa pasien dijamin oleh JKN. Kami begitu heran, mengapa bisa pasien tak mengetahui bahwa ia tak memiliki JKN.Â
Namun, rasa heran kami tak berlangsung lama karena ada rasa yang jauh lebih mendominasi saat itu yakni rasa tak tega kami melihat anak yang duduk bertopang tangan pada tempat tidur pasien karena sesak nafas yang luar biasa. Untung saja bibir sang anak tak sampai kebiruan, atau menandakan kadar oksigen dalam tubuh benar-benar kurang. Mungkin doa ibu yang terdzalimi budaya patriarki ini yang telah menyelamatkan anaknya.
Setelah 3x melakukan nebulisasi, anak berespon terhadap pengobatan. Kemudian, kami memberikan obat rawat jalan dan meminta untuk kontrol ke Puskesmas kembali, walau kami tak yakin apakah pasien dan anaknya akan datang untuk kontrol jika kepala keluarganya yang masih saja memegang posisi tertinggi dan absolut untuk pengambilan keputusan di dalam keluarga.Â
Sesaat sebelum pulang, ibu pasien berkali-kali mengucap terima kasih, membuat kami akhirnya turut berkali-kali mengucap sama-sama. Saya pikir tak hanya kami yang pagi itu perasaannya bercampur aduk.Â
Sang ibulah kiranya yang perasaannya lebih bercampur aduk. Ia tentu seperti berada di dalam film dimana ia harus lolos dari penyanderanya saat ia merupakan sanderaan. Sanderaan atas haknya untuk turut berpendapat dalam keluarga untuk kesehatan dan kesejahteraan anaknya.Â
Rasa gugup saat menjadi sandera bercampur dengan rasa terkejut saat ia mengetahui bahwa ia dijamin oleh JKN dan rasa haru akhirnya ia tak perlu melepaskan ikatan uang yang telah ia siapkan dalam kantong plastik merahnya dan dapat disimpan untuk pengeluaran-pengeluarannya yang lain.
Dari tulisan ini, saya ingin membagikan salah satu potret situasi salah satu contoh keluarga yang tak mengetahui bahwa ia memiliki JKN dan yang berarti biaya kesehatannya dijamin oleh pemerintah.Â
Saya pikir hal ini bisa salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait siapa saja yang menerima bantuan iuran JKN di suatu desa oleh kepala desa dan perangkat-perangkatnya yang seharusnya menjadi pihak berwenang untuk menerangkan hal tersebut. Namun, lagi-lagi saya tidak tahu realitanya bagaimana. Saya hanya mencoba menduga-duga penyebabnya.Â
Jika benar hal tersebut terjadi akibat kurangnya sosialisasi, tentu saya mendesak pemerintah untuk dapat memasifkan sosialisasi terkait JKN kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, dan dalam hal ini terutama yang ditekankan adalah PBI, karena PBI sebagai penerima iuran sering kali tak mengetahui bahwa ia memiliki JKN karena ia tak membayar iuran sendiri.Â
Saya kembali membayangkan situasi saat ibu pasien tak menyadari ia memiliki JKN, tentu saja pergi ke fasilitas kesehatan akan ia putuskan dengan penuh pertimbangan.Â
Akhirnya, tak menutup kemungkinan kurangnya sosialisasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan fasilitas JKN ini dapat membuat pasien jatuh ke kondisi penyakit yang sudah sangat sulit diselamatkan alias prognosis buruk dalam kedokteran.Â
Andai saja pasien tak memiliki keraguan akan biaya yang harus ia keluarkan, harapannya pasien dapat datang lebih awal ke fasilitas kesehatan dan prognosis yang lebih bonam (baik) karena mengurangi salah satu faktor hambatan dalam pengambilan keputusan untuk berangkat ke fasilitas kesehatan.Â