Integrasi Layanan Kesehatan Primer Melalui Posyandu Prima: Jangan Lupakan Kesejahteraan Kader Kesehatan!

Dalam hal ini, penulis juga berharap bukan berarti dengan ketakutan kita terhadap agenda yang sudah bagus ini lalu membuat kita ragu-ragu untuk menerapkan digitalisasi di semua daerah. Justru keduanya (ketersediaan infrastruktur teknologi dan kesiapan sistem digitalisasi) harus datang bersamaan dan bersinergi. 

Penulis berharap pemerintah melakukan kebijakan integrasi ini tak hanya berdasar top-bottom approach atau pendekatan dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat), namun sudah seyogyanya juga berdasar bottom-up approach atau pemerintah mendapat data terkait masukan bagaimana pelaksanaan 300.000 Posyandu Prima nanti di seluruh daerah. 

Paling tidak, pemerintah harus menyadari bahwa sebelum dibentuknya Posyandu Prima ini sudah terdapat banyak sekali evaluasi yang perlu dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan di level Posyandu dan Puskesmas yang selalu dielu-elukan sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. 

Terkait kesejahteraan SDM-K dan Kader Kesehatan yang masih jauh dari kata sejahtera, terkait ketersediaan obat, alat, dan bahan habis pakai (BHP) yang rasanya seperti ninja karena tiba-tiba ia bisa langsung menghilang dan tak kunjung kembali ada, terkait kesenjangan sistem informasi kesehatan (SIK) pelayanan kesehatan primer yang tak merata di seluruh wilayah Indonesia, serta terkait penganggaran dana operasional yang masih seadanya, dan masih banyak lagi masalah lainnya.

Terakhir, penulis sangat mendukung agenda integrasi pelayanan kesehatan primer ini yang sudah ditunggu-tunggu sejak dulu lamanya. Semoga seluruh pihak dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dan terus berkolaborasi sehingga agenda baru berupa revitalisasi ini akan benar-benar memperkuat Sistem Kesehatan Nasional khususnya dari segi akses terhadap Pelayanan Kesehatan Primer di seluruh Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, dan tidak justru melemahkan yang sudah ada.