Integrasi Layanan Kesehatan Primer Melalui Posyandu Prima: Jangan Lupakan Kesejahteraan Kader Kesehatan!

Beberapa hari yang lalu, angin segar telah berhembus dari dunia kesehatan. Keluh kesah terkait hak atas kesehatan dan kaitannya dengan akses menuju fasilitas kesehatan kepada seluruh orang tanpa kecuali, sedang dijawab oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam agenda Kick Off Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Gedung Sujudi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta pada hari Jumat, 10 Juni 2022 yang lalu.

Salah satu agenda yang direncanakan oleh Kemenkes yang mana disampaikan akan ditargetkan rampung serentak di seluruh Indonesia paling lambat tahun 2024, ialah agenda revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Prima. 

Posyandu Prima diharapkan memiliki standarisasi pelayanan dan penerapan sistem digitalisasi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tak terbatas hanya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Namun mengalami perluasan yakni menjangkau kesehatan remaja, dewasa, hingga lansia, dan direncanakan dapat memanfaatkan perangkat digital untuk mempermudah proses pelayanan administratif hingga pencatatan rekam medis.

Bentuk revitalisasi pelayanan primer ini tentu menjadi kabar baik untuk kita semua, mengingat jumlah Puskesmas selama ini di Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil terlebih lagi di daerah yang baru-baru saja mengalami pemekaran kecamatan masih belum sesuai dan sangat jauh dari rasio ideal yang diisyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization.

Sehingga tentunya dengan revitalisasi dan pembangunan 300.000 Posyandu Prima di level desa hingga RT dan RW ini akan menjawab permasalahan terkait kuantitas yang selama ini kita sudah tunggu-tunggu, yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak atau menghasilkan kepada kualitas pelayanan yang optimal mengingat masalah menyeimbangkan kuantitas selalu kita temui bergesekan dengan sebuah kualitas.

Namun kemudian bagaimanakah implikasi dari direvitalisasi dan dibangunnya 300.000 Posyandu Prima ini? Bagaimana alokasi sumber daya manusia kesehatan (SDM-K) pada ujung 'sekali' tombak kesehatan masyarakat ini? 

Bagaimana beban kerja SDM-K serta kader kesehatan di masing-masing posyandu? Sudah sejahterakah selama ini menurut anda SDM-K dan kader-kader kesehatan di posyandu terdekat anda? 

Apakah kesejahteraan SDM-K akan menjadi bagian yang juga akan diprioritaskan dalam agenda integrasi pelayanan kesehatan primer ini? 

Lalu, berbicara masalah digitalisasi, yang penulis harap agenda ini tak justru membuat kesenjangan antar daerah menjadi jurang yang semakin membelah, apakah wacana dan rencana untuk mendigitalisasi segala bentuk administrasi dan rekam medis masyarakat menjadi single identity data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diiringi dengan meratanya teknologi ke seluruh daerah? 

Dalam hal ini, penulis juga berharap bukan berarti dengan ketakutan kita terhadap agenda yang sudah bagus ini lalu membuat kita ragu-ragu untuk menerapkan digitalisasi di semua daerah. Justru keduanya (ketersediaan infrastruktur teknologi dan kesiapan sistem digitalisasi) harus datang bersamaan dan bersinergi. 

Penulis berharap pemerintah melakukan kebijakan integrasi ini tak hanya berdasar top-bottom approach atau pendekatan dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat), namun sudah seyogyanya juga berdasar bottom-up approach atau pemerintah mendapat data terkait masukan bagaimana pelaksanaan 300.000 Posyandu Prima nanti di seluruh daerah. 

Paling tidak, pemerintah harus menyadari bahwa sebelum dibentuknya Posyandu Prima ini sudah terdapat banyak sekali evaluasi yang perlu dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan di level Posyandu dan Puskesmas yang selalu dielu-elukan sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. 

Terkait kesejahteraan SDM-K dan Kader Kesehatan yang masih jauh dari kata sejahtera, terkait ketersediaan obat, alat, dan bahan habis pakai (BHP) yang rasanya seperti ninja karena tiba-tiba ia bisa langsung menghilang dan tak kunjung kembali ada, terkait kesenjangan sistem informasi kesehatan (SIK) pelayanan kesehatan primer yang tak merata di seluruh wilayah Indonesia, serta terkait penganggaran dana operasional yang masih seadanya, dan masih banyak lagi masalah lainnya.

Terakhir, penulis sangat mendukung agenda integrasi pelayanan kesehatan primer ini yang sudah ditunggu-tunggu sejak dulu lamanya. Semoga seluruh pihak dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dan terus berkolaborasi sehingga agenda baru berupa revitalisasi ini akan benar-benar memperkuat Sistem Kesehatan Nasional khususnya dari segi akses terhadap Pelayanan Kesehatan Primer di seluruh Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, dan tidak justru melemahkan yang sudah ada.