Kalau mengikuti alur berpikir Mr. AA, seolah-olah ada ketakutan, apabila pesaing Ahok yang beragama Islam menggunakan politik identitas, maka Ahok tidak punya peluang untuk menang. Dengan asumsi semua pemilih Muslim tidak akan memilih Ahok. Faktanya pemilih Ahok cukup besar, tidak terbatas pada pemilih Keturunan China dan Kristen saja. Bahkan jika para pemeluk seluruh agama selain Islam, jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan suara yang diperoleh pasangan Ahok-Djarot.
Betapa sempit identitas itu jika seperti itu.
Jadi sebetulnya apa sih politik identitas itu ?
Menurut KBBI, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.
Menurut Erikson dan Corsini, identitas adalah suatu perasaan tentang menjadi seseorang yang sama, perasaan tersebut melibatkan sensasi fisik dari tubuh, body image, tujuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, suatu perasaan yang berhubungan dengan rasa keunikan dan kemandirian.
Menurut Stella Ting Toomey, identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi.
Menurut Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corinne, identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap.
Jadi secara umum, identitas adalah jati diri seseorang  atau seuatu kelompok yang membedakannya dengan orang/kelompok lain. Kalau menggunakan terminology sejak Sekolah Dasar, kita mengenal istilah SARA. Identitas kita dibedakan oleh Suku, Agama, Ras dan Antar Antargolongan.
Jika kita ingin memilih seorang pemimpin atau partai politik, identitas yang akan kita pilih itu justru yang harus kita ketahui terlebih dahulu.
Di Indonesia, dengan sistem banyak partai politik, identitas masing-masing politik itu nyaris tidak jelas. Apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya. Tidak heran di Indonesia, tokoh partai politik yang menjadi salah satu faktor kunci keterpilihan.
Tidak seperti di Amerika, identitas antara Partai Republik dan Partai Demokrat sangat jelas. Mereka memiliki perbedaan identitas, mulai dari kebijakan dalam negeri hingga kebijakan luar negeri.
