Fenomena Dinasti Politik di Indonesia

Akhir-akhirn ini fenomena dinasti politik lagi ramai menjadi perbicangan di kalangan pejuang demokrasi. Untuk itu, agar mendapatkan sebuah penjelasan yang memadai mengenai fenomena dinasti politik di Indonesia ada baiknya ditelusuri sejarahnya dan sebab-sebab munculnya dinasti politik. 

Hal ini dikarenakan dinasti politik dianggap bertantangan dengan semangat reformasi bahkan menarik mundur proses demokrasiDinasti politik adalah suatu proses politik yang melibatkan keluarga, sahabat dan golongan baik pada pemilihan legislatif  maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga menutup ruang bagi warga Negara yang lain dan akhirnya tidak adanya sirkulasi elit. 

Kekuasaan hanya berada dan menoton pada orang dan golongan tertentuLalu yang dikhawatirkan adalah ketika tidak adanya sirkulasi elit tentu akan kekuasan lebih cenderung berisafat oligarchy. Oligarchy sangat erat kaitannya dengan otoriter, disamping itu kekuasaanpun dekat dengan kekayaan. Pada hal sesungguhnya roh demokrasi adalah adanya pergantian kekuasaan melalui pemilihan

Dinasti politik tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang semata-mata hanya tertuju pada keinginan para penguasa. Tanpa menggunakan berbagai macam pendekatan politik tentu penjelasan dinasti politik sangat rentan dengan kekiliruan serta kecurigaan. Sehingga tidak bisa membongkar akar musabab lahirnya dinasti politik sebab bagaimanapun kehadiran dinasti politik adalah bagian proses demokrasi.

Artinya bahwa adanya dinasti politik dikarenakan demokrasi yang memberi ruang bagi petahana untuk mengikutsertakan keluarga, sahabat dan golongannya. Sehingga dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada sistem politik yang membuka ruang bagi dinasti politik

Sistem Pemilu
Perlu meninjau kembali sistem  pemilu yang diterapkan di Bangsa ini. Apakah sudah sesuai dengan kepentingan politik nasional ataukah merupakan sebagai ajang perebutan kekuasaan bagi orang-orang bermodal. (Karim 1991:1) mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya adalah sebagai alat menyehatkan dan menyempurkan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi

Jadi, pemilu itu sebagai sarana untuk menyehatkan demokrasi. Persoalannya adalah model demokrasi apa yang cocok dan baik untuk mewakili semua kepentingan. Sebab selama ini konsep demokrasi tidak pernah gubris atau dipertanyakan khalayak. Seolah-olah demokrasi yang kini menjadi jalan tengah untuk mejawab tuntutan perubahan sudah final

Publik sepertinya sudah begitu puas ketika demokrasi digaungkan. Sehingga dalam perkembangannya ketika terjadi persaingan perubatan kekuasan dengan berbagai cara barulah memunculkan kesedaran baru. bahwa sistem yang selama didam-idamkan ternyata tidak bisa mengakomodir semua kepentingan elemen. 

Lalu menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai baik yang menang maupun yang kalah

Betapa tidak, sebab yang menang membutuhkan cost yang banyak. Sedangkan yang kalah bisa jadi karena dicurangi. Pendek kata terjadi persaingan yang tidak sehat di dalam memperbutkan legitimasi politik. Politik di Indonesia sudah sangat liberal. Tidak ada batasan, setiap warga Negara dengan bebas melakukan kehendak politiknya tanpa menghiraukan kepentingan publik. Akhirnya urusan mengenai massa depan orang banyak pun dijadikan sebagai kepentingan pribadi

Kebebasan politik sebetulnya tidak boleh diterjemahkan menurut kaca mata kuda. Sehingga dalam perjalananya tidak bertabrakan dengan kepentingan publik. Bagaimana tidak dalam pandangan politik liberal, Negara hadir untuk melindungi hak-hak individu dalam Negara. Menurut (Robet dan Tobi, 2014: 53) kebebasan dalam liberlisme umumnya dipahami sebagai kondisi non-interfrence atau otonomi penuh dalam meraih dan mengelola kepentingan pribadi. 

Otonomi di sini pas diartikan sebagai kondisi yang sepenuhnya lepas dari campur tangan pihak di luar diri (baik dari sesama maupun dari institusi politik). Sementara penggagas konsep liberal (Lock, 2002: 12-124) menyatakan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk meniadakan atau mengekang, melainkan melestarikan dan memperluas kebebasan

Dengan dasar filosofi di atas, tentunya sangat memungkin setiap warga Negara berhak melakukan apapun sebab hukum justeru hadir untuk memperkuat posisi setiap warga Negara. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam aktifivitas politik disamping mengejar kekuasaan harta pun menjadi buruan

Dinasti politik merupakan salah satu kasus, betul bahwa semua warga Negara memiliki hak politik yang sama dalam politik tetapi bukan berarti kepentingan publik diurusi oleh orang atau golongan tertentu saja. Sementara itu bukan rahasia lagi bahwa orang-orang  yang menitip karir dipolitik semakin bertambah harta kekayaannya

Dengan keadaan politik yang seperti ini semestinya Negara tidak boleh lepas tanggujawab dengan cara menyerahkan keputusan politik sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat kita agak terkebelakang dalam aspek sosial dan politik. Sehingga bagaimana mungkin keputusan yang dibuat benar-benar tepat.

Benar bahwa hak politik warga Negara harus dijamin. Namun Negara harus berani mengambil suatu kebijakan politik yang progres tentang batasan politik warga Negara dalam lingkup dinasti politik. Agar kekuasaan tidak hanya berputar di keluarga, sahabat dan golongan tertentu saja. Demokrasi itu adanya pergantian kekuasaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Bukan dari keluarga untuk keluarga dan sebagainya. Hal ini karena selama ini demokrasi yang dinilai dari segi prosesnya saja. Sehingga ketika telah melawati proses atau mekanisme sudah dianggap terlaksananya demokrasi

Sistem Kepartaian
Demokrasi adalah jalan maka partai politik merupakan kenderaan. Memang sulit untuk mengidentifikasi partai politik yang dalam kehidupan faktual benar-benar demokratis. Partai politik sangat beragam model dan bentuknya. Tiap-tiap partai memiliki karekter dan ciri khasnya masing-masing. Tergantung latar belakang dan tujuan terbentuknya partai. Sehingga dengan demikian akan sangat mempengaruhi dinamika partai pada proses politiknya

Sangat miris, sebab demokrasi sangat terbuka partai politik semakin beragam. Namun dalam rekrutmen partai politik justeru hanya berputar pada golongan tertentu. Hal ini menandakan bahwa fungsi partai politik tidak berjalan secara maksimal. Bisa disaksikan bagaimana partai-partai politik secara mendadak merekrut orang-orang yang diikutsertakan pada pemilihan legislatif terkesan hanya untuk memenuhi daftar calon.

Sangat jarang ditemui partai politik melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Fungsi rekrutmen dari partai politik selama ini yang paling banter adalah sebatas memeriksa adminstrasi. 

Ketika telah memenuhi syarat adminstrasi yang bersangkutan telah dianggap memenuhi syarat. Tanpa mempertimbangkan motivasi, kualitas dan pengalaman dari yang bersangkutan. Memang tidak ada syarat politik yang baku untuk seseorang terlibat dalam politik. Namun menurut hemat penulis sebaiknya ketiga hal di atas harus menjadi dasar pertimbangan seseorang terlibat dalam partai politik

Motivasi berkaitan dengan hal apa yang mendorong seseorang ingin terlibat dalam politik. Pada posisi awal ini partai harus benar-benar teliti tidak boleh terbuai dengan janji-janji manis. Visi-misi biasanya hanya menjadi barang jualan belaka sebab pada giliran mengoperasionalkan selalu menuai hambatan. Untuk itu, dalam penjabaran visi-misi harus memastikan bahwa ide-ide yang digagas memang melalui kajian yang matang di lapangan

Kualitas sangat perlu diperhatikan. Hal ini karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam politik. Tidak hanya pendidikan semata tetapi aspek manajemen pun harus dilihat. Ada kalanya dari sisi pendidikan formal memadai tetapi lemah dari segi manejemennya. Kemudian, pengalaman tidak boleh terlewati sebab orang yang minim pengalaman akan sangat berdampak buruk pada saat terpilih

Sehingga ketika seseorang yang direkrut hanya karena faktor ketenaran dan keuangan yang diutamakan maka sudah barang tentu akan menarik mundur proses demokrasi. Dengan kedua faktor di atas sebagai dasar perekrutan sudah barang tentu lebih banyak dimiliki oleh petahana. Dengan demikian lebih berpeluangan bagi petahana untuk mengikutsertakan keluarga, sahabat dan golongan pada pertarungan pilkada