Kehidupan sosial masyarakat mengakomodir bentuk pendidikan formal yang sudah dijalankan sejak memasuki masa merdeka melalui UUD 1945 dan konstitusi. Gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kecerdasan masyarakatnya sudah tertulis dan digencarkan melalui pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat.
Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pembukaan UUD 1945 tersebut. Suatu usaha pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur masukan (input), unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha (output).
Pengaturan pendidikan formal pun diatur melalui UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang meliputi berbagai jenjang pendidikan, diantaranya sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK).
Mengenai SMK, menurut Rupert Evans (1978), pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.
Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Pendidikan menjadi aspek penting di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sistem pembelajaran luring (luar jaringan) atau biasa yang disebut pembelajaran tatap muka. Namun, ketika Indonesia mengalami peristiwa pandemi Covid-19, harus merubah model pendidikan menjadi pembelajaran online atau daring (dalam jaringan) melalui aplikasi atau website, atau biasa disebut PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).
Sumberdaya yang dimiliki negara pun dituntut untuk memenuhi penghidupan pendidikan di kalangan menengah dan terutama kelas sosial bawah. Pada kenyataannya, sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia tidak mencukupi untuk mencakup pembelajaran online, mulai dari sumberdaya manusia yang kurang memadai, fasilitas pembelajaran yang meliputi internet, komputer atau laptop, jaringan/sinyal, dan website yang belum sepenuhnya baik dapat menunjang pembelajaran, yang masih dirasakan oleh masyarakat.
Seperti halnya SMK, yang proses pembelajarannya mengedepankan praktek dibanding teori, harus dapat menyesuaikan dan tidak efektif apabila dilakukan secara online.
Persoalannya pun ada dari proses input-proses-output yang dilakukan oleh tiap sekolah di SMK, banyak lulusan siswa yang mendaftar terkadang tidak sesuai kualifikasi, kualifikasi diperlukan untuk membentuk mental dan kesiapan dari siswa ketika masuk SMK untuk siap bekerja dan memiliki keterampilan baik soft ataupun hard.
Padahal diawal masuk mereka para lulusan SMP banyak memilih SMK karena menurutnya kepastian dalam mendapatkan pekerjaan, dan banyak mayoritas warga pedesaan mendaftar ke SMK untuk membantu perekonomian keluarga setelah lulus.
Pendidikan SMK dipilih oleh para orang tua sebagai bentuk perwujudan untuk menjangkau anaknya menjadi pekerja yang memiliki soft skill dan hard skill, yang selanjutnya siap memasuki dunia industri.
Ketika dunia dihadapkan dengan globalisasi, perkembangan dan penyesuaian didalam dunia industri. Namun, ironinya pendidikan SMK tidak mampu menjamin lulusannya untuk dapat menjadi pekerja tetap di dalam sebuah perusahaan.
Hal tersebut dapat terlihat bahwa angka pengangguran pada level SMK masih terbilang cukup tinggi. Berbagai hal yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 kesempatan kerja di Indonesia, yang berimbas pada tidak tertampungnya seluruh lulusan SMK yang masuk ke dunia kerja pada tahun 2020. Kondisi demand tersebut akan menjadi salah satu indikator penyebabnya tingginya angka pengangguran lulusan SMK kedepannya.
Permasalahan demand yang mengakibatkan pengangguran ini, sebaiknya diselesaikan dari sisi demand juga. Karena sangat tidak relevan jika penyelesaiannya selalu diselesaikan dari sisi supply yakni sisi SMK sebagai penghasil dan pemasok tenaga kerja. Orientasi kurikulum yang dibuat hanya sebatas dan penunjangan dalam mewujudkan masyarakat siap kerja disebuah perusahaan.
Praktiknya didalam pembelajaran siswa hanya diajarkan sesuai tuntutan kurikulum dan tidak mengedepankan aspek aktualisasi diri dari tiap peserta didik. Hal ini sesuai dan menjadi landasan bagi Samuel Bowles dan Herbert Gintis dalam meninjau keterkaitan antara kapitalisme dengan sekolah, mereka membuat buku yang berjudul Schooling in Capitalist America Educational Reform and The Contradictions of Economic Life implikasinya menjadi pijakan bagi para sosiolog kritis dalam meninjau lebih lanjut hubungan dualitas antara sekolah dan perusahaan (kapitalisme).
Karena, sosiolog biasanya menilai apakah hubungan antara asal sosial (biasanya diukur dengan karakteristik sosial ekonomi orang tua) dan pencapaian pendidikan individu bervariasi di seluruh kelompok kelahiran yang dipengaruhi oleh derajat yang berbeda dari perluasan pendidikan (Breen & Jonsson 2005).
Banyak SMK didirikan, dengan fokus kompetensi seperti yang diinginkan Presiden dalam ranah hard skill dan soft skill di setiap bidang mulai dari teknik hingga yang sifatnya keuangan, dan terkait dengan ekonomi digital yang diwadahi oleh Kementerian Perindustrian.
Dilansir dari antaranews, Dirjen Pendidikan Sekolah Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto, menilai integrasi antara SMK dan industri menjadi kebutuhan mendesak menghadapi masa pandemi Covid-19. Pengembangan program “link and match” antara SMK dan industri harus dipandang secara optimistis sebagai langka mencari solusi agar industri bisa bertahan dengan SDM yang memadai.
Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di tanah air juga semakin optimal. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik pendidikan kejuruan yang dikemukakan oleh Djojonegoro, (1998) Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Pendidikan kejuruan didasarkan atas “demand-driven” (kebutuhan dunia kerja).
Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada “hands-on” atau performa dalam dunia kerja.
Dalam karya Bowles dan Gintis, penekanan diberikan pada pentingnya sekolah dalam membentuk tipe kepribadian yang berbeda yang sesuai persyaratan sistem hubungan kerja dalam mode ekonomi produksi."
Dengan cara ini, bagi Bowles danGintis, pendidikan tidak hanya mengelompokkan individu ke dalam serangkaian posisi yang relatif tetap dalam masyarakat —alokasi posisi yang ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik — tetapi proses pendidikan itu sendiri, kurikulum formal dan tersembunyi, mensosialisasikan orang untuk menerima sebagai legitimasi peran terbatas yang akhirnya mereka isi dalam masyarakat.
Menurut analisa Bowles dan Gintis (2011: 53) produksi kapitalis bukanlah sekedar proses teknis tetapi juga merupakan proses sosial. Pekerja bukanlah mesin atau komoditas melainkan manusia aktif yang berpartisipasi dalam produksi dengan tujuan untuk kehidupan sosialnya. Pendidikan menurut mereka memainkan peran ganda dalam proses sosial seperti nilai lebih yaitu keuntungan diciptakan dan diambil alih.
Di satu sisi, dengan menanamkan keterampilan teknis dan sosial serta motivasi yang tepat, pendidikan meningkatkan kapasitas produktif pekerja. Di sisi lain, pendidikan membantu meredakan dan mendepolitisasi hubungan kelas yang tidak sesuai dari proses produksi, hal tesebut berfungsi untuk melanggengan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang timpang di dalam masyarakat.
Walaupun, orientasi analisis Bowles dan Gintis adalah pendidikan di Amerika Serikat, namun korespondensi hubungannya berjalan dibeberapa negara termasuk di Indonesia, kenyataannya dengan arus globalisasi dan perwujudan industri dunia, negara Indonesia melalui praktik kurikulum untuk SMK harus siap kerja tanpa memperhatikan aktualisasi diri dalam konsep keberlanjutan.
Dalam pemikirannya, Bowles dan Gintis membuat empat poin pokok dalam kajian sekolah dan relevansinya saat pandemi Covid-19 saat ini, diantaranya;
1) sekolah menghasilkan banyak keterampilan teknis dan kognitif yang diperlukan untuk prestasi kerja yang memadai, hal ini bisa dilihat melalui keterampilan teknis dan pembelajaran di dalam kurikulum agar siswa memiliki prestasi kerja yang memadai melalui ujian keterampilan, di sekolah saat pelaksanaan PJJ membuat siswa SMK kewalahan dalam melaksanakan tuntutan keterampilan tersebut, apalagi masyarakat kelas sosial bawah yang kekurangan akses sumber daya dalam menunjang PJJ seperti komputer, laptop dan lain sebagainya.
2) sistem pendidikan membantu melegitimasikan ketidaksetaraan ekonomi, pernyataannya ini sesuai dan sejalan dengan dibuktikan bahwa sistem hanya mengatur tidak memperhatikan aspek menyeluruh, seperti kelas sosial atas yang tidak kewalahan di masa pandemi dalam menjalankan dan mendukung anaknya untuk menjadi apa yang diinginkan, namun kelas sosial bawah kewalahan terlebih apa yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia yang mencapai 6,88 juta orang pada Februari 2020.
3) sekolah memproduksi, memberi penghargaan dan memberi label karakteristik pribadi yang relevan dengan penempatan staff dalam hierarki, dalam pembelajaran dan praktik di SMK seperti misalnya kelas XI diharuskan siswa untuk mencari perusahaan sebagai tempat praktik lapangan kerja, namun disesuaikan juga dengan karakteristik siswa untuk menempatkan posisi dalam hierarki perusahaan, terlebih di masa pandemi, banyak perusahaan yang memberhentikan pekerjanya dan hal ini berdampak kepada perekrutan siswa, dan hanya siswa yang kompeten saja yang bisa masuk karena aturan physical and social disctancing.
4) sistem pendidikan melalui pola pembedaan status yang dipupuknya memperkuat kesadaran berlapis yang menjadi dasar fragmentasi kelas-kelas ekonomi bawahan, hal ini dapat dilihat dan terjadi di masyarakat bagi kelas sosial bawah yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai terkhusus di masa pandemi dalam PJJ saat ini. Analisa yang diberikan oleh Bowles dan Gintis menjadi pembelajaran kritis dan telaah yang signifikan dengan pengaplikasian SMK melalui kurikulum, ciri khas seragam perusahaan yang masuk kedalam sekolah, dan hubungan baik dengan perusahaan.
Pertama, Bowles dan Gintis menekankan bahwa derajat ketimpangan ekonomi yang berlaku ditentukan oleh hubungan pasar, properti dan kekuasaan yang menentukan sistem kapitalis, seperti akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi bagi kelas elit didalam kegiatan ekonomi. Kedua, sistem pendidikan tidak menambah atau mengurangi tingkat keseluruhan ketidaksetaraan dan perkembangan pribadi yang represif.
Sekolah menumbuhkan ketidaksetaraan yang sah melalui cara yang seolah-olah meritokratis dengan memberi penghargaan dan mempromosikan siswa dengan mengalokasikannya kedalam posisi yang berbeda dalam hierarki pekerjaan. Ketiga, sistem pendidikan beroperasi dengan cara niat sadar guru dan administrator dalam kegiatan sehari-hari melalui korespondensi yang erat antara hubungan sosial yang mengatur di tempat kerja.
Sistem pendidikan berfungsi — melalui korespondensi hubungan sosial dengan kehidupan ekonomi — mereproduksi ketidaksetaraan ekonomi dan mendistorsi perkembangan pribadi.
Kapitalisme membutuhkan tenaga kerja dengan sikap, perilaku dan tipe kepribadian yang sesuai dengan peran mereka sebagai pekerja terasing dan tereksploitasi yang bersedia menerima kerja keras, gaji rendah dan perintah dari atas. Keduanya, berpendapat bahwa ada kesamaan antara sekolah dan pekerjaan dalam masyarakat kapitalis, korespondensi ini beroperasi melalui hidden curriculum dan itu membentuk tenaga kerja dalam berbagai cara, diantaranya:
(1) membantu menghasilkan tenaga kerja yang patuh; (2) kurikulum tersembunyi mendorong penerimaan hierarki; (3) murid belajar untuk dimotivasi oleh penghargaan eksternal daripada cinta pendidikan itu sendiri; (4) mata pelajaran sekolah difragmentasi dengan cara yang sama seperti pekerjaan rutin. Bowles dan Gintis berpendapat bahwa meritokrasi sebenarnya tidak ada, bukti menunjukkan bahwa faktor utama yang menentukan seseorang berpenghasilan tinggi atau tidak adalah latar belakang keluarga dan kelasnya, bukan kemampuan atau prestasi pendidikannya. Mitos meritokrasi berfungsi untuk membenarkan keistimewaan kelas atas, membuatnya tampak bahwa mereka memperolehnya dengan berhasil dalam persaingan terbuka dan adil di sekolah. Hal ini membantu membujuk kelas pekerja untuk menerima ketidaksetaraan sebagai hal yang sah, dan memperkecil kemungkinan mereka akan berusaha untuk menggulingkan kapitalisme.
Prinsip-prinsip Pendidikan Kejuruan menurut Charles Prosser (1925) adalah sebagai berikut : Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja. Pendidikan kejuruan akan efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja.
Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).
Salah satu solusi diantaranya penerapan The Job Retention Scheme (JRS). Skema ini akan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan karyawan untuk tetap digaji selama pandemi COVID-19. Selain itu, Pemerintah dapat juga mempersiapkan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja seperti lapangan pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, infrastruktur dan lain sebagainya.
Kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan terus untuk pengembangan yakni salah satunya melalui kebijakan 4,5 tahun menjadi hal yang luar biasa karena ditekankannya baik soft skill dan hard skill bagi siswa untuk siap memasuki dunia kerja yang disesuaikan permintaan dunia kerja dan tidak memperhatikan aspek humanis dari peserta didik. Namun hal ini menjadi dilema karena akan berbenturan dengan program vokasi dan program DI atau DII yang lain di perguruan Tinggi.
Hal tersebut harus disesuaikan dengan memperhatikan keterampilan humanis yang disesuaikan dengan konsep peserta didik secara menyeluruh yang tidak hanya menuntut dan melegitimasi hak-hak para perusahaan, tetapi lebih diperdalam dengan konsep peserta didik dan filosofis dasar peserta didik akan keinginannya masuk Sekolah Menengah Kejuruan.
Daftar Pustaka
Apple, Michael W. 2004. Ideology and Curriculum. New York: RoutledgeFalmer.
Ari. 2016. Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam artikel Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Link Website: http://smk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan . Diakses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 13.14 WIB.
Bowles, Samuel & Gintis, Herbert. 2011. Schooling in Capitalist America Educational Reform and The Conttradictions of Economic Life. Chicago: Haymarket Books.
Hakim, Luqman. Kemendikbud: SMK-Industri harus Semakin Terintegrasi di Masa Pandemi. Dalam artikel/berita antaranews.com. Link Website: https://www.antaranews.com/berita/1637158/kemendikbud-smk-industri-harus-semakin-terintegrasi-di-masa-pandemi . Diakses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 14.01 WIB.
Hannum, Emily. Ishida, Hiroshi. Park, Hyunjoon., dan Tam, Tony. 2019. Societies: Postwar Expansion and the Evolution of Inequality. Dalam jurnal The Annual Review of Sociology, 45:8.1-8.23. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022507
Hartomo, Giri. 2020. 6,88 Juta Orang Nganggur, Paling Banyak Lulusan SMK. Dalam artikel/berita okezone.com. Link Website: https://economy.okezone.com/read/2020/05/05/320/2209470/6-88-juta-orang-nganggur-paling-banyak-lulusan-smk . Diakses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 14.00 WIB.
Siregar, Eveline., dan Nara, Hartini. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia Indonesia.
