Bencana alam selalu membawa kerugian dan kesengsaraan. Kebakaran hutan dan lahan (karlahut) pada musim kemarau lalu salah satu contohnya. Kita sama-sama merasakan betapa bencana asap karena karlahut tersebut menghabiskan energi bangsa ini. Masyarakat menderita berbagai penyakit akibat asap, aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan normal, uang puluhan milyar rupiah terpaksa “dibuang” untuk memadamkan api. Sementara, dunia Intenasional pun bertubi-tubi protes. Menuding kita tidak mampu mencegah karlahut dan memadamkan yang telah terbakar. Singkatnya, bencana menyebabkan kerugian dan masalah bagi masyarakat dan negara dalam skala yang sangat besar.
Yang jadi pertanyaan adalah, jika seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, bahkan walau hanya nama baiknya saja, bisa menuntut dan menggugat pelakunya ke pengadilan, bagaimana dengan para penyebab bencana yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan bagi orang banyak bahkan negara? Tidakkah justru akan semakin gampang menuntut, menggugat, dan memenjarakan mereka? Sepertinya dan seharusnya memang begitu. Tapi kenyataannya tidak.
Contoh terdekat, PT Bumi Mekar Hijau (BHM) lepas dari jerat hukum atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Sumatera Selatan. Padahal, kita tentu sepakat, betapa bencana asap 2015 lalu itu sangat dahsyat dan merugikan bangsa ini. Tatanan kehidupan masyarakat terganggu, sedangkan negara dibuat pusing karena tuntutan dari dalam maupun luar negeri agar bencana asap segera berhenti. Jauh sebelumnya, juga seringkali negara (khususnya Kementerian Kehutanan saat itu) kalah di pengadilan ketika berperkara dengan perusahaan-perusahaan yang diduga merusak hutan.
Banyak ahli berpendapat, bahwa kekalahan-kekalahan negara atas swasta tersebut terjadi karena lemahnya materi gugatan maupun basis perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk menggugat oleh pihak pemerintah. Terlepas dari pendapat para ahli tersebut, kekalahan-kekalahan tersebut membuktikan bahwa memang sulit menjerat perusak lingkungan.
Bagi masyarakat awam, tentu muncul pertanyaan, kenapa sih sulit sekali menjerat mereka? Bukankah sudah jelas-jelas mereka merusak lingkungan? Dalam kasus asap tadi contohnya. Bukankah jelas buktinya, berbulan-bulan hampir seluruh provinsi di Sumatera dan Kalimantan gelap oleh kabut asap. Masyarakat menderita berbagai penyakit bahkan sampai jatuh korban jiwa karenanya. Apalagi yang kurang? Lantas, mengapa sulit sekali menghukum mereka? Padahal, jika mengacu pada perangkat hukum yang ada, antara lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sepertinya gampang dan banyak celah untuk menjerat perusak lingkungan hidup tersebut.
Dalam Undang-Undang tersebut di atur, tidak hanya negara, bahkan masyarakatpun berhak mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang PPLH juga mengatur, bahwa penegakan hukum bagi pencemar/perusak lingkungan terdiri atas tiga bentuk, yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Jika terjadi pelanggaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan sanksi administrasi, namun jika kasusnya berat dan dampaknya besar serta dapat meresahkan masyarakat, dapat langsung ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi pidana (Modul Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLH: 2010: 29).
Jadi, pada kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti karlahut dengan skala besar, pemerintah memang bisa langsung menerapkan sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, sampai pencabutan izin lingkungan. Namun, jika kasusnya meresahkan, tentu masyarakat tidak akan puas jika pemerintah tidak langsung mencabut izin operasional perusahaan pencemar/perusak lingkungan dimaksud. Padahal tidak semudah itu. Untuk sampai pada tahap mencabut izin tersebut, banyak tahapan yang harus dilalui, dan banyak ketentuan yang dilanggar terlebih dahulu sehingga suatu perusahaan bisa dicabut izinnya.
Dengan demikian, pencabutan izin hampir mustahil terjadi. Karena pada dasarnya sanksi administrasi itu hanya dikenakan terhadap pelanggaran administrasi pula, yang pengenaannya juga harus bertahap, mulai dari teguran pertama sampai ke yang paling berat, yaitu pencabutan izin. Logikanya, tidak mungkin suatu perusahaan tidak segera memperbaiki kesalahannya jika telah diberi beberapa kali peringatan. Dengan demikian, secara administrasi, sulit untuk menjerat perusak lingkungan sampai pada tahap pencabutan izin operasional. Jika dipaksakan demi memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat, tentunya pemerintah akan mendapat “perlawanan balik” berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan sejauh ini, tak jarang pemerintah kalah sehingga diharuskan membatalkan pencabutan izin.
Bagaimana dengan penegakan hukum perdata? Penegakan hukum perdata intinya bertujuan untuk menggugat perusahaan pencemar/perusak lingkungan yang tetap melakukan pelanggaran meskipun telah dikenakan sanksi administrasi. Dengan gugatan perdata, pencemar/perusak lingkungan dituntut untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang dicemari/dirusak dan atau mengganti kerugian masyarakat/negara karena pencemaran/kerusakan lingkungan tersebut.
Ini juga tidak mudah. Umumnya pihak pemerintah kalah dipengadilan dan segala tuntutannya ditolak karena tidak bisa menetapkan nilai kerugian negara dengan dasar perhitungan yang jelas. Kembali kasus PT BHM tadi contohnya. Perhitungan kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap tidak tepat oleh hakim. Tuntutan negara kepada PT HBM untuk mengganti rugi kerusakan hutan dan lahan senilai 7 trilyun rupiah, oleh hakim dianggap tidak berdasarkan argumen yang meyakinkan/tidak terbantahkan. Hakim mendasarkan penolakan tersebut antara lain berdasarkan pendapat saksi ahli dari pihak PT HBM yang menyatakan, bahwa kebakaran hutan tidak merusak lingkungan, karena hutan yang terbakar akan bisa pulih kembali. Sementara pihak pemerintah belum bisa membuktikan sebaliknya.
Nah, akhirnya semua memang harus bermuara pada pembuktian unsur pidana. Akan lebih mudah penegakan hukum perdata diajukan setelah penegakan hukum pidananya sukses (menang) (Modul Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLH: 2010: 29). Namun, pembuktian tindak pidana ini juga tidak mudah. Setidaknya harus dibuktikan tiga unsur tindak pidana materil secara kumulatif, yaitu; perbuatan melawan hukum; telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (akibat), dan; hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dan akibat.
Kembali ke contoh karlahut. Tidak mudah membuktikan bahwa suatu perusahaan (katakanlah perkebunan) secara materil telah terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan/lahan. Perusahaan-perusahaan tersebut berkilah bahwa bukan mereka yang melakukan pembakaran, tapi masyarakat. Dengan demikian, secara unsur pidana formil, si perusahaan memang tidak terbukti melakukan pelanggaran/perbuatan melawan hukum. Meskipun, mungkin kita sangat yakin bahwa perusahaan tersebut lah yang mendalangi pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat itu. Namun secara formil tetap saja tidak bisa dibuktikan. Logikanya, tidak mungkin mereka serampangan dalam melakukan pelanggaran sehingga dengan mudah dijerat hukum.
Masalah selanjutnya adalah, pembuktian akibat dari pencemaran/perusakan lingkungan. Ini juga masih debatable, sebagaimana disinggung dalam masalah penegakan hukum perdata tadi. Tidak gampang membuktikan bahwa kebakaran hutan itu merugikan, bahkan bisa saja secara formal fakta diputarbalikkan, bahwa ternyata membakar hutan tidak merusak lingkungan, bahkan menguntungkan, karena tanah bekas kebakaran hutan akan menjadi subur. Jika demikian, hubungan kausalitas (sebab – akibat) tentu menjadi tidak terbukti. Ditambah lagi adanya azas in dubio pro reo, yang bermakna, “dalam hal keragu-raguan hakim hendaknya memutus menguntungkan terdakwa (misalnya dalam keadaan kurang bukti, dll)”. Rumit bukan? Namun, demikianlah. Memang seperti itu sistem hukum bekerja.
Lantas bagaimana? Apakah akan selamanya sulit menjerat perusak lingkungan? Secara formal, sepertinya demikian. Harapan terbesar sepertinya hanya bisa kita bebankan ke pundak para hakim yang mengadili kasus-kasus lingkungan. Jika mengacu pada pendapat Roadbruch, bukankan suatu putusan pengadilan itu harus memuat ideedes rechts? Yaitu harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip ini bermakna bahwa unsur keadilanlah yang harus diutamakan. Sementara kenyataannya, saat ini terkesan banyak putusan pengadilan yang lebih mengedepankan kepastian hukum semata, sehingga rasa keadilan terabaikan.
Jika rasa keadilan yang dikedepankan, rasanya sangat gampang kita simpulkan. Jelas tidak adil, jika suatu perusahaan yang sudah mengambil banyak keuntungan dari lingkungan, kemudian dinyatakan tidak bersalah ketika lingkungan yang menjadi sumber keuntungannya itu menjadi rusak dan menyebabkan kerugian besar bagi rakyat banyak, bangsa, dan negara.
Oleh karena itu, kita perlu hakim yang berwawasan lingkungan. Yang menerapkan hukum secara progresif dengan mengedepankan rasa keadilan. Tidak hanya mengedepankan penerapan hukum formal dengan pembuktian-pembuktian yang kaku. Kita juga butuh para saksi ahli yang juga mengedepankan rasa keadilan. Agar cita-cita tertinggi hukum itu sendiri bisa tercapai, yaitu keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.