6)     Ada usulan dari staff yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi dan dulunya pernah  bekerja di Bursa Efek sebagai pialang, untuk mengeluarkan  Obligasi Daerah / municipal bond  katanya bisa dipergunakan untuk pembangunan infarstruktur. Setelah didalami ternyata hanya bisa dipergunakan untuk Infrastruktur recovery atau Infrastruktur yang menghasilkan, misalnya PDAM dan jalan Tol. Kalaupun dikeluarkan tidak juga bisa dipakai karena tidak mungkin membangun atau meningkatkan kapasitas PDAM, sekarang saja disubsidi karena merugi akibat kebocoran teknis dan administrasi yang besar. Membangun Jalan Tol nilai ekonomisnya tidak tercapai. Dan apalagi UU mensyaratkan laporan keuangan harus 3 kali berturut " wajar tanpa sayarat", sedangkan selama ini selau dinilai disclaimer.
Akhirnya rapat dengan SKPD menjadi sia-sia, karena tidak ada cara yang bisa dilakukan bagi kabupaten saya yang BUKAN tergolong DAERAH TERTINGGAL. Dapat dibayangkan bagaimana bupati daerah tertinggal akan bisa mengentaskan dan meyelesaikan infrastruktur untuk  kebaikan dan kesyejahteraan rakyatnya, kalau  sarana prsarana pendidikan dan rumah sakit yang berguna dalam pembangunan SDM  tidak bisa dipenuhi dengan baik. Demikaian juga bila sarana prasarana ekonomi yang menunjang pendapatan dan membuka lapangan kerja tidak bisa diperbaiki apalagi dibangun baru, jangan berharap rakyat akan berpenghasilan lebih besar dari US $ 1 dollar (batas kemiskinan BPS).
Alhamdulillah azan subuh memnyentakan saya dari mimpi, selamatlah saya dari hujatan dan pemeriksaan Jaksa dan KPK. Idealisme hanya tinggal diadalam hati dan menyakitkan, ternyata  kalau jadi bupati pusing setengah mati.
Tapi kenapa mereka berebut dengan segala cara untuk  menjadi Bupati ? Allah lah yang tahu isi ati dan rencana manusia, semoga Allah memberikan para pemimpin yang bijak dan paham dalam membuat regulasi demi  Bangsa Indonesia yang besar ini, bukan UU pesanan yang akan menghancurkan.