Sikap-sikap yang mereka nyatakan tidak ada yang mengkritik kepada kekuasaan meski di lapangan banyak sekali kebijakan pemerintah yang menyakiti masyarakat seperti kenaikan BBM. Lihat saja soal pemindahan ibu kota negara, seluruh partai pendukung kekuasaan secara kompak menyatakan setuju bahkan mendukung.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun dituduh sebagai koalisi partai untuk menghantarkan capres dan cawapres pilihan Joko Widodo. Tuduhan yang demikian ada benarnya sebab para petinggi ketiga partai itu ketua umumnya adalah pembantu Presiden sebelum ada pergantian ketua umum di PPP.Â
Ketua umum ketiga partai itu tidak bisa menolak tekanan yang demikian kuatnya untuk membentuk koalisi itu padahal pemilih ketiga partai itu pilihan capresnya belum tentu sesuai selera para elit KIB. Koalisi ini semakin membuktikan bahwa partai-partai politik yang melingkari Istana semakin tidak berdaya.
Menjelang pemilu, di tahun politik 2023, bisa jadi mereka sadar atau mulai berani melawan tekanan-tekanan. Bukti dari mereka mulai berani melawan adalah dari diadakannya pertemuan 8 Januari. Mereka menunjukan bahwa mereka tidak sepakat dengan kebijakan yang merugikan partainya. Dalam pertemuan tersebut mereka secara tersirat menyampaikan pesan, ini lho kami, bila kami mau maka kami kuat dan bisa mengubah semuanya.
Bila mereka semakin berani menunjukan diri maka pertemuan 8 Januari bukan pertemuan yang terakhir. Akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang hasil kesepakatannya bisa lebih berani tidak hanya ditujukan kepada PDIP namun juga kepada Joko Widodo dan Istana. Pertemuan yang kemarin menjadi pesan bagi PDIP, Joko Widodo, dan Istana bahwa mereka bisa tidak sejalan bahkan melawan kekuasaan.
Bila partai politik semakin berani menyatakan sikap dan tidak sejalan dengan kekuasaan maka di tahun politik ini akan semakin banyak kejutan dan perubahan angin dan haluan politik. Hal demikian yang kita tunggu agar demokrasi semakin meriah. Bila tidak maka demokrasi yang ada akan tersaji sesuai dengan selera penguasa.
Dari sikap yang dilakukan oleh partai pendukung kekuasaan yang berani menyatakan beda dengan PDIP merupakan suatu hal yang positif. Darinya dibuat demokrasi menjadi lebih hidup. Bayangkan bila semua partai pendukung kekuasaan mendukung sistem tertutup. Bisa-bisa hal demikian tidak hanya merugikan semua partai kecuali PDIP namun juga merusak demokrasi yang sudah ada.
Sekarang tinggal bagaimana respon Istana dan PDIP membaca pertemuan 8 Januari. Apakah akan tetap diametral, kompromi atau melakukan tekanan-tekanan yang lebih kuat kepada partai pendukung kekuasaan yang mulai berani melawan.
