Jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 huruf r dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebut bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Dampaknya, praktik politik kekerabatan masih akan terus ada di Indonesia, yang telah berkembang sejak diberlakukannya Pilkada.
Praktik politik kekerabatan dapat menyebabkan dampak negatif bagi pembangunan daerah, seperti meningkatnya tindak pidana korupsi dan kerusakan tata birokrasi. Mobilisasi birokrasi untuk kepentingan politik kekerabatan juga dapat menurunkan kualitas demokrasi lokal dan menyebabkan persaingan politik yang tidak sehat dalam Pilkada. Selain itu, kegagalan partai politik dalam memunculkan calon pemimpin baru yang tidak terkait dengan politik kekerabatan juga menjadi masalah. Keberadaan kekuasaan yang terpusat dalam kelompok tertentu juga berpotensi menimbulkan penyelewengan kekuasaan.
Kekerabatan dalam Pilkada Sulsel
Di Sulawesi Selatan, beberapa tokoh terkemuka akan ikut bertarung dalam Pilkada serentak 2024, melibatkan anggota keluarga mereka dalam melanjutkan kepemimpinan, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah mantan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS), yang diprediksi akan memperkuat posisi keluarga Andi Amran Sulaiman (AAS). Adik dari Amran Sulaiman, Menteri Pertanian di sisa periode pemerintahan Jokowi 2019-2024, ia juga merupakan Anggota ex-officio MWA Unhas sebagai Ketua Ika Unhas 2022-2026 salah satu Universitas ternama di Indonesia yang memiliki alumni dan jaringan yang luas. Selain itu, ASS juga memiliki keponakan dan anak dari Andi Amran Sulaiman, yang terpilih pada pileg 2024 DPR RI Dapil II Sulsel yakni Andi Amar Ma'ruf dan juga sempat ramai diperbincangkan karena digadang-gadang ikut bertarung dalam Pemilihan Bupati Pangkep. Namun, telah dibantah pada pernyataannya Maret lalu.Â
Taufan Pawe adalah Walikota Pare-Pare selama dua periode (2013-2018 dan 2019-2024), Ketua DPD I Golkar Sulsel, juga memiliki kesamaan dengan dorongan yang kuat dari internal partai Golkar untuk ikut bertarung pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Istrinya, Erna Rasyid Taufan, juga memiliki ambisi untuk maju dalam Pemilihan Walikota Parepare. Selain itu, putranya yang menjadi pendatang baru di legislatif DPRD Kota Parepare.
Dalam klan lain, terdapat nama mantan Bupati Sidrap selama dua periode, Rusdi Masse Mappasessu (RMS), yang baru-baru ini terpilih sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu Legislatif untuk kedua kalinya bagi dia dan istrinya, Fatmawati Rusdi juga ikut duduk di DPR RI. Fatmawati, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar bersama Danny Pomanto, diduga akan dicalonkan kembali sebagai Wali Kota. Hal ini menimbulkan potensi adu kekuatan atau justru rekonsiliasi dengan klan Danny Pomanto.
Danny Pomanto sebagai Walikota Makassar selama dua periode juga sebagai kader PDI-P dan juga sudah membangun basis kekuatan dengan spanduk/baliho yang telah bersebaran di berbagai daerah dengan tagline "Sulsel 2+ Baik" dan ia juga merupakan Ketua Ika Unhas Wilayah Sulawesi Selatan, ia sendiri disebut-sebut akan mendukung istrinya, Indira Yusuf Ismail, untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Walikota. Selain itu, menantunya, Udin Saputra Malik, juga sebelumnya telah disebut-sebut akan maju dalam Pemilihan Walikota Makassar.
Untuk Klan Nurdin Abdullah (NH) Wakil Ketua DPP Partai Golkar, juga marak menjadi pembicaraan untuk ikut kembali bertarung dalam pemilihan Gubernur Sulsel, telah kalah dari pasangan "Prof Andalang" di Pilgub 2018. Dia mulai mendukung anggota keluarganya untuk maju dalam Pilkada. Putranya, Andi Nurhaldin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar, disebut-sebut akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Walikota Parepare. Selanjutnya, menantunya, mantan Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa, juga dikabarkan akan bertarung dalam Pemilihan Walikota Makassar. Sedangkan adik kandungnya diprediksi akan turut serta dalam Pemilihan Bupati Bone yakni Andi Samsiar Halid dan adiknya Abdul Waris sudah terpilih menjadi senator di DPD RI.
Pada Pilkada di tingkat Kabupaten, pasangan "Duo Amran" sebagai petahana Bupati dan Wakil Bupati Kab. Wajo sudah dipastikan untuk kembali bertarung dalam kontestasi Pilkada Wajo. Amran Mahmud, Bupati Wajo periode 2019-2024 dan Wakil Bupati Wajo periode 2009-2014. Istrinya, Sitti Maryam sudah dilantik dan diambil sumpah sebagai Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) dari partai Nasdem. Amran Mahmud sendiri merupakan Ketua DPD PAN Kab. Wajo, pada pemilihan anggota DPRD Wajo dominasi oleh kader PAN. Namun, dilengserkan oleh partai Gerindra sebagai pemenang pileg DPRD Wajo yang sudah dipastikan bakal mengusul Andi Rosman sebagai penantang baru pasangan "Duo Amran". Selain itu, cabup dr. Baso yang menantu Bupati Wajo selama dua periode (2009-2018) juga ikut kembali bertarung setelah kalah dari pasangan "Duo Amran" pada Pilkada 2018
Sementara, di Pilkada Sidrap nama Yusuf Dollah Mando adalah Putra Bupati Sidrap 2018-20123 yakni Dollah Mando sudah menyatakan sikap untuk siap menjadi penerus ayahnya sebagai pemimpin Kab. Sidrap. Sebagai lawannya, Yusuf Dollah Mando berpeluang jadi lawan politisi Nasdem Syaharuddin Alrif yang merupakan peraih suara tertinggi pada pemilihan anggota DPRD Sulsel dan politisi Golkar Zulkifli Zain saat ini Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap.
Namun menariknya, yang menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Selatan adalah klan "Yasin Limpo" dalam dinasti politik di Sulawesi Selatan. Syahrul Yasin Limpo yang kini telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan politisi senior di Sulsel. Karir politiknya sudah tidak diragukan lagi, ia sempat menjabat posisi strategis dalam pemerintahan sampai dia menduduki Bupati Gowa selama dua periode dan Gubernur Sulsel dua periode hingga masuk dalam kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertanian. Sedangkan, Tenri Olle Yasin Limpo pernah menjabat sebagai anggota DPRD Gowa periode 2004-2009, lalu anggota DPRD Sulsel pada 2009-2014. Ichsan Yasin Limpo pernah menjadi anggota DPRD Sulsel periode 1999-2004 dan juga Bupati Gowa periode 2005-2010 dan 2010-2015. Haris Yasin Limpo pernah menjabat anggota DPRD Kota Makassar pada 2004-2009 dan 2009-2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Makassar pada 2015-2019Â
