Partai Politik di Daerah

Semua fungsi partai politik yang dijelaskan oleh Prof. Miriam Budiharjo tersebut tidak berjalan bagi Partai Poltik di daerah. Kecenderungan Partai Politik yang organisasinya cenderung oligarki sangat menghambat untuk bisa berkembangnya Partai Politik di daerah. Ancaman untuk dipecat atau sekurangnya dimundurkan jika tidak sejalan dengan selera pemegang kekuasaan di elit Partai tingkat pusat setidaknya menjadi ancaman bagi pengurus Dewan Pimpinan setingkat Kabupaten/Kota. Suara arus bawah tidaklah selalu menjadi pertimbangan. Karena itulah sebetulnya kandidat yang di usung ketika menang dalam pemilihan Bupati atau Walikota tidak membawa pengaruh apa-apa untuk kemenangan Partai pada pemilu berikutnya. Sudah menjadi catatan dalam pemilihan Kepala Daerah yang sudah berlalu ketika partai pengusung sebelumnya yang berbeda pandangan dengan Kepala Daerah yang mereka usung dan terpilih, ketika akan maju kembali sangat mudah untuk meninggalkan Partai yang telah mengusungnya itu. Koalisasi antara Kandidat dengan Patai bukanlah koalisi Idiologis akan tetapi koalisi kepentingan jangka pendek.

Karena itulah sudah seharusnya setelah reformasi ini Partai Politik di itngkat pusat memberikan perhatian yang serius kepada kader-kadernya di daerah untuk bisa berkembang dan meniti karir yang jelas dalam Partai. Memberikan pendidikan politik yang baik sehingga tumbuhlah kader-kader yang pasti, bukan kader-kader yang dadakan yng muncul ketika akan pemilu karena memperebutkan jabatan DPRD atau Kepala Daerah yang terkesan prestisius itu. Sehingga setidaknya program dan kegiatan Partai di daerah dapat dijadikan ukuran keberhasilan Partai di daerah. Rakyat pun tumbuh kepercayaannya kepada Partai karena orang orang yang mereka percayai sudah dipastikan dapat menyalurkan aspirasinya lewat partai yang di dukungnya. Sudah saatnya Partai Politik di tingkat Pusat untuk bisa dewasa, tidak memandang mereka yang telah berdarah-darah di garis bawah itu seakan-akan tidak pantas untuk memimpin daerahnya sama sekali......