Seakan Ahok Gubernur Tunggal di Indonesia

Kritik publik—utamanya di dunia maya—tercurah melulu hanya untuk Ahok. Distribusi kritik yang tak lagi seimbang pun tercipta ketika penduduk sebuah provinsi justru lebih peduli menyumbangkan komentar kritisnya untuk daerah lain, padahal masalah yang melekat di pemerintahan tempat ia tinggal dan menetap mungkin saja jauh lebih kompleks.

Di saat Ahok secara masif dikorek keterlibatannya dalam sebuah mega korupsi (yang sampai saat ini belum juga terbukti namun gaungnya sudah menyebar rata ke hampir seluruh wilayah nusantara) seberapa banyakkah sisa publik yang masih ingat jika provinsi Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu sukses mencetak brace—istilah sepakbola untuk dua gol yang dicipta oleh pemain yang sama—karena dua Gubernurnya, Syamsul Arifin dan Gatot “Ganteng” Pudjo Nugroho, berturut-turut mengenakan rompi oranye KPK?

Bagaimana kabar yang sempat panas namun kini pelan-pelan senyap pasal Bupati Ogan Hilir, Sumatera Selatan, yang tertangkap tangan polisi berpesta narkoba dan konon sedang sakau saat mengucap sumpah jabatan pasca memenangkan Pemilukada? Tidak lebih penting dan bombastiskah informasi tersebut dibandingkan relokasi yang dilakukan Ahok yang juga sudah berulang kali diterapakan oleh banyak pemimpin daerah dari Sabang sampai Merauke? 

Senyapnya pemberitaan F.X. Hadi Rudyatmo yang seorang Katolik namun berhasil menjadi Walikota Surakarta yang hampir 100% penduduknya muslim tidak sebanding dengan ribut-ribut soal kelayakan Ahok sebagai double minoritas yang padahal belum resmi mendaftarkan diri di Pemilukada 2017, namun efeknya sudah meluber liar entah kemana, sampai-sampai membuat seorang netizen asal Medan menulis surat terbuka ajakan duel dengan Ahmad Dhani karena merasa teringgung dengan ucapan sang musisi mengenai “pemimpin kafir, babi dan LGBT”.

Superioritas Ahok sebagai magnet yang menghimpun bongkahan besar kritik seluruh negeri membuat banyak pemimpin lokal seperti terlupakan. Di media, kita hanya sesekali mendapati kabar yang menghembuskan skandal oknum pemimpin daerah yang melakukan perbuatan bejat atau gaung samar para pejabat eksekutif yang menoreh prestasi yang sanggup mencipta haru-bangga.

Jika diibaratkan sebuah buku, mereka tak lebih dari sekadar catatan kaki yang dikutip sekenanya, karena lembaran utama sudah penuh diisi oleh satu sosok bernama Ahok!

Tak berlebihan jika dikatakan, hanya ada dua pemimpin daerah yang menjabat di Indonesia: Ahok dan “yang lainnya”.

Kritik adalah “Nutrisi” Kepemimpinan

Nietzsche pernah bersabda, “apa yang tidak membunuhmu, akan menjadikanmu lebih kuat.” Jika Ahok tidak “terbunuh” dengan segala hempasan ombak permasalahan yang menghajarnya, bisa jadi ia akan jadi sejarah, diingat, dijadikan indikator pemimpin legendaris Indonesia. Minimal, Ahok akan meningkatkan kinerja demi memperbaiki citra, menggenjot pembangunan agar tak kehilangan nama sebelum masa jabatannya berakhir nanti dan mungkin saja gagal terpilih lagi.

Namun bagaimana dengan ratusan pemimpin daerah lain yang bertebaran di seluruh teritori Indonesia? Bagaimana nasib para pemimpin itu saat rakyatnya malah berduyun-duyun lebih tertarik menyumbang argumen kritis kepada pemimpin daerah lain yang kebijakannya jelas tak berdampak apa-apa terhadap mereka?

Memang, tak akan jadi masalah bagi kepala daerah yang sejak awal memiliki kompetensi dan tetap aktif bekerja walau mesti rela terlewat dari sorotan media, namun jelas akan timbul efek laten bagi pemimpin korup yang tingkah lakunya cuma sesekali mendapat cubitan kritik kecil dari masyarakat yang ia pimpin. Publikasi yang minim dan kritik yang samar hanya akan menyamankan dirinya dalam pusaran kejahatan yang ironisnya mungkin saja tercipta berkat Gubernur Ahok yang fokus memosisikan diri sebagai sasak empuk bagi tinjuan kritik bertubi.