Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo menjadi salah satu program paling ambisius dalam sejarah Indonesia. IKN yang terletak di Kalimantan Timur ini direncanakan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Pemindahan ibu kota ini didorong oleh berbagai alasan, mulai dari beban Jakarta yang semakin berat sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan, hingga keinginan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Jawa.
Namun, di tengah ambisi besar tersebut, muncul pertanyaan penting: bagaimana nasib IKN pasca pemerintahan Jokowi usai? Mengingat proyek ini masih dalam tahap awal pembangunan dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, nasib IKN sangat bergantung pada pemerintahan selanjutnya. Artikel ini akan mengulas berbagai aspek terkait masa depan IKN setelah masa jabatan Jokowi berakhir, termasuk tantangan politik, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin memengaruhi kelanjutan proyek ini.
 1. Latar Belakang Pemindahan Ibu Kota
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Ide ini sebenarnya sudah dibahas oleh beberapa presiden sebelumnya, tetapi baru di era Jokowi gagasan ini mulai diwujudkan. Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota adalah masalah kepadatan penduduk dan penurunan kualitas lingkungan di Jakarta, terutama masalah banjir dan penurunan tanah.
Selain itu, proyek IKN juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan modern.
 2. Komitmen Pemerintahan Jokowi terhadap IKN
Selama masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap proyek IKN. Pada awal 2022, pemerintah resmi meluncurkan masterplan pembangunan IKN dan menetapkan nama "Nusantara" sebagai nama ibu kota baru. Beberapa langkah konkret sudah diambil, termasuk pembentukan Badan Otorita IKN dan alokasi anggaran untuk tahap awal pembangunan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan IKN masih dalam tahap sangat awal. Infrastruktur dasar, seperti jalan akses dan sarana publik, masih dalam proses konstruksi. Sementara itu, pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) baru direncanakan dimulai dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian, proyek ini akan memerlukan waktu lebih dari satu periode pemerintahan untuk mencapai penyelesaian penuh.
 3. Tantangan Pasca Pemerintahan Jokowi
Setelah masa jabatan Jokowi berakhir pada tahun 2024, nasib IKN akan sangat bergantung pada pemerintahan yang baru. Beberapa tantangan besar yang mungkin dihadapi proyek ini antara lain:
 a. Perubahan Prioritas Pemerintah
Salah satu tantangan terbesar bagi IKN adalah kemungkinan terjadinya perubahan prioritas kebijakan pemerintahan selanjutnya. Presiden baru bisa saja memiliki visi yang berbeda mengenai pemindahan ibu kota atau memilih untuk fokus pada isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak. Jika pemerintahan selanjutnya tidak memiliki komitmen yang sama terhadap proyek ini, pembangunan IKN bisa terhambat atau bahkan ditunda.
Meskipun pemindahan ibu kota sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, eksekusi di lapangan tetap bergantung pada dukungan politik dan anggaran dari pemerintah. Dengan demikian, kelangsungan IKN sangat terkait dengan kemauan politik pemerintahan mendatang.
 b. Pendanaan dan Anggaran
Pembangunan IKN memerlukan dana yang sangat besar. Menurut estimasi awal, proyek ini membutuhkan total anggaran sekitar Rp 466 triliun. Sebagian besar dana ini diharapkan berasal dari investasi swasta dan kerjasama dengan pihak asing. Namun, jika pemerintah tidak mampu menarik minat investor atau terjadi krisis ekonomi, pendanaan proyek ini bisa menjadi masalah serius.
Selain itu, dengan situasi ekonomi global yang terus berfluktuasi, proyek-proyek besar seperti IKN rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasca pandemi COVID-19, banyak negara termasuk Indonesia masih berusaha memulihkan perekonomiannya, dan ada kemungkinan pemerintahan selanjutnya lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk program-program pemulihan ekonomi daripada melanjutkan pembangunan IKN.
 c. Dukungan Publik dan Sosial
Meskipun proyek IKN didukung oleh sebagian besar pejabat pemerintah, di kalangan masyarakat masih ada yang mempertanyakan urgensi dan manfaat pemindahan ibu kota. Beberapa kelompok menilai bahwa pemindahan ibu kota tidak akan serta-merta menyelesaikan masalah yang dihadapi Jakarta, seperti banjir dan kemacetan, dan justru berisiko menambah beban anggaran negara.
Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Aktivitas pembangunan yang masif dikhawatirkan dapat merusak ekosistem hutan dan habitat satwa liar di daerah tersebut. Jika pemerintahan selanjutnya tidak mampu menangani isu-isu ini dengan baik, proyek IKN bisa mendapatkan lebih banyak resistensi dari masyarakat dan kelompok lingkungan.
 4. Upaya untuk Menjaga Kelanjutan Proyek IKN
Untuk memastikan proyek IKN dapat berjalan dengan baik meskipun terjadi pergantian pemerintahan, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah saat ini dan di masa mendatang:
 a. Memperkuat Dasar Hukum dan Regulasi
Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi terkait IKN untuk memastikan bahwa proyek ini tidak mudah dibatalkan atau ditunda oleh pemerintahan yang baru. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, IKN dapat dilindungi dari dinamika politik yang berubah-ubah.
 b. Melibatkan Pemangku Kepentingan Secara Luas
Agar IKN dapat diterima oleh berbagai pihak, pemerintah perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, investor, serta organisasi lingkungan. Partisipasi publik yang luas dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek ini.
 c. Mencari Sumber Pendanaan Alternatif
Selain mengandalkan anggaran negara, pemerintah juga perlu aktif mencari sumber pendanaan alternatif, seperti investasi swasta dan pinjaman luar negeri. Dengan pembiayaan yang stabil, proyek IKN dapat tetap berjalan meskipun terjadi krisis ekonomi atau perubahan prioritas kebijakan.
Nasib IKN pasca pemerintahan Jokowi sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk komitmen politik pemerintahan baru, keberlanjutan pendanaan, serta dukungan publik. Meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan signifikan bagi Indonesia, tantangan yang ada tidak bisa diabaikan. Untuk memastikan kelangsungan proyek IKN, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat regulasi, melibatkan pemangku kepentingan secara luas, dan mencari solusi atas berbagai hambatan yang mungkin muncul di masa depan.
#SalamLiterasi
