 a. Memperkuat Dasar Hukum dan Regulasi
Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi terkait IKN untuk memastikan bahwa proyek ini tidak mudah dibatalkan atau ditunda oleh pemerintahan yang baru. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, IKN dapat dilindungi dari dinamika politik yang berubah-ubah.
 b. Melibatkan Pemangku Kepentingan Secara Luas
Agar IKN dapat diterima oleh berbagai pihak, pemerintah perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, investor, serta organisasi lingkungan. Partisipasi publik yang luas dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek ini.
 c. Mencari Sumber Pendanaan Alternatif
Selain mengandalkan anggaran negara, pemerintah juga perlu aktif mencari sumber pendanaan alternatif, seperti investasi swasta dan pinjaman luar negeri. Dengan pembiayaan yang stabil, proyek IKN dapat tetap berjalan meskipun terjadi krisis ekonomi atau perubahan prioritas kebijakan.
Nasib IKN pasca pemerintahan Jokowi sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk komitmen politik pemerintahan baru, keberlanjutan pendanaan, serta dukungan publik. Meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan signifikan bagi Indonesia, tantangan yang ada tidak bisa diabaikan. Untuk memastikan kelangsungan proyek IKN, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat regulasi, melibatkan pemangku kepentingan secara luas, dan mencari solusi atas berbagai hambatan yang mungkin muncul di masa depan.
#SalamLiterasi
