e-Court atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah peradilan elektronik merupakan sebuah terobosan baru yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung di bidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI). Kemunculan pilot project ini tak bisa lepas dari keluarnya Peraturan Mahkamah Agung  (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik. Merespon perkembangan zaman yang semakin canggih di bidang teknologi informasi mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Mahkamah Agung memunculkan model pelayanan baru tersebut.
e-Court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi. Pembayaran biaya perkara seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
Untuk diketahui, teknologi aplikasi e-Court Mahkamah Agung (ecourt.mahkamahagung.go.id) ini terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), modul pembayaran perkara secara elektronik (e-Payment), modul Pemberitahuan secara Elektronik (e-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (e-Pgl).
Ketua Mahkamah Agung, Â Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH mengatakan adanya e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan. "Sekarang dari kantor atau rumah bisa melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik. Sistem ini agar tercipta asas cepat dan biaya ringan." kata Hatta Ali seperti dikutip laman hukumonline.com dalam pembukaan Lokakarya Media, di Sekretariat MA Jakarta, Senin (16/7/2018) lalu.
Melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018, telah menunjuk 32 pengadilan di lingkungan peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court untuk tahap awal ini. Misalnya, di lingkungan peradilan umum menunjuk PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.
Sementara di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.
Berbasis Peradilan Modern
Menjadi suatu keniscayaan jika kemajuan zaman menjadi alasan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat di lingkungan Pengadilan. Ya, dalam hal pelayanan harus selalu up to date, dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan. Era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di kalangan masyarakat harus juga terafiliasi di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Karena, masyarakat pencari keadilan membutuhkan pelayanan peradilan yang kekinian dalam hal ini modern mengikuti trend perkembangan zaman.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia,, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dikutip dari laman hukum online.com pernah mengatakan, ada empat unsur utama untuk mengganti rupa pengadilan dari semula konvensional menjadi modern. Salah satu unsur yang cukup unik adalah apa yang ia sebut dengan enlightened judges. Menurutnya unsur-unsur peradilan modern itu, diantaranya pertama adalah enlightened judges (hakim-hakim yang tercerahkan). Unsur kedua, adalah pengelolaan administrasi yang modern. Ketiga, Pengembangan sumberdaya manusia atau staf-staf. Dan unsur keempat, sistem informasi hukum.
Langkah Mahkamah Agung yang mulai menerbitkan pilot project uji coba e-Court di beberapa lingkungan peradilan patut untuk diapresiasi. Karena memberikan kualitas modern berbasis teknologi informasi yang kekinian sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Adanya aplikasi ini pengembangan administrasi elektronik dalam berperkara di Pengadilan bakal semakin canggih ditambah aturan hukum yang dibuat lebih dinamis dalam penerapannya.
Pelayanan Menjadi Hal UtamaÂ
Beragam terobosan baru terus diluncurkan oleh Mahkamah Agung guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 diciptakanlah berbagai hal yang mendukung dalam pelayanan masyarakat. Karena sebagai instansi pemerintah, Mahkamah Agung mengemban amanat pelayanan adalah hal yang utama untuk masyarakat.
Jika pada masa lalu, banyak sekali celah terjadinya perilaku yang kurang baik di kalangan pegawai Mahkamah Agung., mulai dari perilaku maraknya pungutan liar, merajalela perilaku suap, seringnya terjadi korupsi, dan sebagainya. Maka, melalui konsep peradilan berbasis elektronik (e Court) bisa menjadi sarana menekan angka perilaku curang yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Agung. Sehingga pelayanan terbaik dalam peradilan menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.
Kualitas sebuah badan peradilan ditentukan dengan pelayanan masyarakatnya. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen yang dalam hal ini masyarakat. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.
Kualitas pelayanan pengadilan ini menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra pengadilan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi pengadilan. Bagaimana tidak, jika suatu pengadilan sudah mendapat nilai positif di mata masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memberikan feedback (umpan balik) yang baik.
Adanya pembaruan peradilan menjadi sebuah langkah Mahkamah Agung menjadi peradilan yang modern. Tentunya tidak hanya modern saja, melainkan juga didukung dengan peraturan yang modern pula mengikuti perkembangan zaman..
