Orde Baru menggunakan segalah cara untuk mempertahankan kekuasaan. Termasuk mengunakan aparat TNI dalam membungkam dan menangkapi berbagai kelompok dan individu yang menentang kekuasaan. Tidak terkecuali gerakan mahasiswa yang berpotensi melemahkan kekuasaannya.
Seperti diketahui bahwa pada peristiwa Amarah 1996 tidak hanya polisi yang diturunkan untuk membungkam gerakan mahasiswa. TNI perpakaian lengkap, bahkan menurunkan sebuah kendaraan tank/panser masuk ke kampus UMI untuk menangkap dan melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa.
Gerakan represif tersebut jelas-jelas melanggar Normalisasi Kehidupan Kampus yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah sendiri. Karena para aparat masuk dalam kampus tidak dengan persetujuan birokrasi UMI apalagi dengan para pengurus BEM dan BPM setiap Fakultas dalam lingkup UMI. Jelas tindakan tersebut menyalahi otonomi kampus, terang Masrudi Ahmad Sukaepa yang saat itu menjabat Sekretaris BEM Fakultas Ekonomi UMI.
Menurut pemaparan Abdul Kadir bahwa setalah jatuhnya korban, beberapa pertemuan dilakukan mahasiswa bersama Komnasham kepada beberapa pihak untuk mengusut pelaku pembunuhan 3 mahasiswa UMI. Termasuk pertemuan dengan aparat TNI melalui Pangdam Mayor Jenderal TNI Agum Gumelar dan Kasdam yang saat itu dijabat oleh Fachrul Razi dan saat ini menjabat Menteri Agama Republik Indonesia.
Tentu jabatan Fachrul Razi sebagai Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) VII/Wirabuana sangat strategis saat itu. Bahkan menurut Abdul Kadir bahwa Fachrul Razi pernah menjadi pimpinan rapat dalam salah satu pertemuan.
Hingga saat ini pelaku pembunuhan oleh 3 mahasiswa yang gugur tidak kunjung terungkap. Penyelidikan yang dilakukan atas tuntutan oleh mahasiswa tidak menghasil titik terang. Tentu ini menjadi utang bagi Fachrul Razi yang menduduki jabatan strategis saat itu.
Bersambung...
Oleh: Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak
(Alumni Fakultas Ekonomi UMI sekaligus Mantan Ketua Rayon PMII RE UMI)
