Cita-cita Poros Maritim Dunia dan Keberpihakan kepada Nelayan

Konsep Archipelagic state

Gagasan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia tentu saja tidak bisa dipisahkan dari terobosan penting pada tanggal 13 Desember 1957 yaitu lahirnya Deklarasi Juanda. Selama 28 tahun diperjuangkan akhirnya pada tahun 1982 disahkan PBB.

Deklarasi djuanda menganut prinsip Negara kepulauan (Archipelagic State) sekaligus menggantikan Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang menajdi acuan sebelumnya.

Pengertian arhipelagic state terlalu dititkberatakan pada daratan padahal menurut A.B Lapian berdasarkan kamus oxford dan Webster kata archipelagic yang berasal dari kata "archipelago" yang terdiri dari kata arc (besar, utama) dan pelagos (laut) berarti Laut utama dengan demikian seharusnya archipelago state memiliki arti Negara laut utama yang di taburi pulau-pulau, bukan Negara kepulauan yang dikelilingi laut (Lapian, 2009:2).

Indonesia adalah Negara yang luas lautnya sekitar 5,8 juta km2 (75,7%), 2,7 juta kilometer persegi termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan daratanya mencapai sekitar 2,012 juta km2  dengan jumlah palau sekitar 17000. 

Laut Indonesia menyimpan sumber daya alam yang sangat banyak khususnya di sector perikanan. Di topang dengan kondisi geografis, budaya dan potensi kelauatan yang menjanjikan, Indonesia sebagai poros maritime dunia adalah sebuah upaya untuk mengorientasikan arah pembangunan yang tidak terpisah dari jati dirinya.

Poros maritim dunia adalah visi presiden Jokowi dimulai dari periode pertama, sejak awal gagasan poros maritime dihembuskan mendapat banyak ruang untuk di wicarakan di berbagai kalangan walaupun ada juga yang meragukan dengan anggapan gagasan kemaritiman sering kali berlalu sebagai wacana belaka. Lewat Peraturan Presiden no 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan pemerintah merumuska 7 pilar penting untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritime :

• Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
• Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut
• Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan
• Ekonomi dan Infrastruktrur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan
• Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut
• Budaya Bahari
• Diplomasi Maritim

Nelayan dan tantangannya

Menurut KBBI nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan, Pada umumnya nelayan tinggal di pinggir pantai, sebuah pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatanya.  nelayan dapat di klasifikasikan ke dalam 3 kelompok:

• Nelayan  penuh : menggantungkan hidupnya hanya dengan menangkap ikan
• Nelayan sambilan utama : profesi utamanya sebagai seorang nelayan tetapi tetap memiliki pekerjaan lain untuk tambahan penghasilan
• Nelayan sambilan tambahan : memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan, sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasialan

Sebagian besar masyarakat pesisir Indonesia, khususnya nelayan ternyata masih belum mendapatkan nilai lebih dari potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia. 

Kata sejahtera masih sangat jauh jika harus di sematkan pada keluarga nelayan hal ini di sebabkan tingkat pendidikan keluarga yang sangat rendah dan ketidak mampuan memenuhi standar kesahatan maupun kebutuhan sehari-hari. 

Ini berbanding terbalik dengan gagasan "Poros Maritime Dunia" dimana seharusnya hamparan luas laut dengan potensi yang sangat besar bisa di manfaatkan untuk keberlangsungan ekonomi masyarakatnya terkhusunya nelayan.

Jika kita membuka data sejak tahun 2017 jumlah nelayan Indonesia menunjukan tren yang semakin menurun. Secara keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 2,7 juta orang yang berprofesi sebagai nelayan kemudian, 2018 sebanyak 2,6 juta dan terkahir pada 2019 tersisa 2,4 juta orang. Profesi sebagai nelayan Indonesia terbanyak di tempati Maluku sebanyak 237,3 ribu orang di susul Jawa Tengah dan jJwa Timur dengan masing -- masing jumlah sebanyak 223,6 ribu orang dan 187,1 ribu orang.

Penurunan jumlah nelayan sejak 2017 dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya: pencemaran kawasan perairan/laut akibat dari pengoperasian perushan-perusahan yang tidak mempertimbangan dampak ekologi menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, reklamasi yang terjadi di banyak pantai Indonesia dan juga semakin tingginya biaya penanangkapan untuk melaut yang harus di tanggung nelayan, di tambah lagi dengan keberpihakan pemerintah terhadap para nelayan hanya bermuara pada judul-judul dan semata-mata hanya untuk membranding instasi-instansi terkait seolah-olah menjadi pejuang para nelayan namun faktanya kesejahteraan dan upaya perbaikan terhadap kondisi nelayan belum terdistribusikan kepada para nelayan.