Kritik Terhadap Pendekatan "One Size Fits All"
Salah satu kritik utama terhadap kebijakan akreditasi adalah pendekatan "one size fits all" yang diterapkan. Badan akreditasi sering kali menetapkan standar yang seragam untuk semua institusi pendidikan, tanpa memperhatikan perbedaan konteks dan kebutuhan lokal.Â
Misalnya, perguruan tinggi di daerah terpencil mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi di kota besar. Namun, standar akreditasi yang sama diterapkan kepada keduanya. Pendekatan ini tidak adil dan bisa merugikan institusi yang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan.Â
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan akreditasi yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang mempertimbangkan perbedaan dan kebutuhan spesifik setiap institusi pendidikan.
Meskipun akreditasi memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara pemenuhan persyaratan akreditasi dan menjalankan fungsi inti pendidikan tinggi.
Institusi pendidikan dan badan akreditasi perlu bekerja sama untuk mengurangi beban administratif yang tidak perlu dan memastikan bahwa proses akreditasi lebih mendukung perkembangan akademik yang berkelanjutan.Â
Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan pendekatan yang lebih berbasis hasil daripada berbasis prosedur. Alih-alih menilai institusi berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur administratif, badan akreditasi bisa lebih fokus pada hasil belajar mahasiswa dan dampak penelitian yang dilakukan.
Untuk mengatasi berbagai masalah yang telah diuraikan, berikut beberapa rekomendasi untuk kebijakan akreditasi yang lebih baik:
Mengurangi Beban Administratif: Badan akreditasi perlu merancang proses akreditasi yang lebih sederhana dan efisien, sehingga tidak membebani dosen dengan tugas administratif yang berlebihan. Penggunaan teknologi informasi bisa membantu dalam mengotomatisasi beberapa tugas administratif.
Meningkatkan Fleksibilitas: Standar akreditasi harus lebih fleksibel dan kontekstual, mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan lokal setiap institusi pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan akreditasi lebih adil dan relevan.
Fokus pada Hasil Belajar: Alih-alih fokus pada prosedur administratif, badan akreditasi sebaiknya lebih menekankan pada hasil belajar mahasiswa dan dampak penelitian. Penilaian berbasis hasil akan lebih mencerminkan kualitas pendidikan yang sebenarnya.
Dukungan untuk Pengembangan Akademik: Pemerintah dan badan akreditasi perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk pengembangan akademik, termasuk penyediaan dana untuk penelitian dan pengembangan kurikulum. Hal ini akan membantu dosen dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian.