Contohnya, membuat peraturan yang lebih ketat terkait pendanaan kampanye politik untuk mengurangi pengaruh politik uang.Â
Memperkuat lembaga pengawas pemilu untuk memastikan proses pemilu yang lebih adil dan transparan. Dan mengenakan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran regulasi etika politik.
Keterlibatan Masyarakat:
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan politik, baik melalui kelompok pemantau pemilu maupun melalui akses yang lebih besar terhadap informasi politik. Misalnya, membangun forum dialog dan diskusi yang memungkinkan warga negara untuk berbicara tentang masalah politik dan mencari solusi bersama.
Transparansi dan Akuntabilitas:
Memperkenalkan lebih banyak transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk pengungkapan kepentingan finansial para politisi.Â
Caranya, membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan pemimpin bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka.
Pengawasan Media Sosial:
Meningkatkan regulasi terhadap media sosial untuk mengatasi penyebaran berita palsu, kampanye hitam dan manipulasi opini publik.Â
Contohnya, membentuk atau memakai lembaga independen atau badan pengawas yang berfokus pada media sosial dan praktik politik digital.
Pola Komunikasi Positif:
Mendorong politisi untuk mengadopsi kampanye yang berfokus pada isu-isu politik, program dan kebijakan, bukan pada serangan pribadi terhadap lawan politik.Â
Serta memotivasi pemimpin untuk berkomunikasi secara jujur, berkomitmen pada prinsip bersama, dan terbuka dengan masyarakat.
Peran Organisasi Sipil dan Media Independen:
Memberikan dukungan dan dukungan yang lebih besar bagi organisasi masyarakat sipil dan media independen yang berperan sebagai penjaga etika politik. Serta mendorong investigasi dan pelaporan yang objektif terhadap tindakan politisi yang tidak etis.
Menurut penulis, beberapa solusi di atas harus diterapkan secara holistik dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas etika politik dalam konteks tahun politik.
