Dinasti Politik Berbahaya

Dikaitkan dengan buku sejarah politik Blambangan , menurut saya zaman sekarang pemerintah di Indonesia ini bukannya semakin membaik malah semakin memburuk. Dengan adanya ketidak pemerataan pembagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke sejumlah tempat yang ada di Indonesia. 

Ketidak merataan pembagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Contohnya seperti pemerintahan di Banten, yang membentuk sebuah dinasti politik untuk memperkaya dirinya sendiri dan menjadikan keluarganya satu-persatu agar menjadi pemimpin di Banten. Tetapi setelah saya amati, tidak ada perubahan yang baik malah semakin memburuk.

Pemerintah seakan tutup mata dengan apa yang terjadi dan para pejabat menghalalkan segala cara agar bisa menjadi pemimpin. Seperti yang sudah kita ketahui salah satu anggota keluarga yang pernah menjabat di Banten, Ratu Atut Chosiyah, ia adalah perempuan pertama yang menjadi gubernur di Indonesia periode sejak Januari 2007 hingga resmi di nonaktivkan pada 13 Mei 2014.

Ia di nonaktivkan karena terbukti tersandung kasus korupsi dengan mengatur proses penggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) Banten dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar RP. 79 Milliyar. Atas perbuatannya, Atut terbukti melanggar Pasal 3 jo, Pasal 18 jo, Pasal 12 E UU 31 jo, Pasal 55 ayat 1, Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Contoh ke-2 yang saya ketahui salah satu keluarganya membantu melakukan kasus korupsi dengan cara meminta perubahan anggaran dengan mengalihkan alokasi anggaran hibah alat kesehatan menjadi kegiatan belanja modal alat kesehatan di RS.Rujukan PEMPROV BANTEN. Tubagus Chaeri Wardana tersebut memanfaatkan kekuasaan yang di miliki kakaknya untuk melancarkan aksi korupsi tersebut.

Sekarang sudah banyak masyarakat yang merasakan dampak dari kelakuan  mantan Gubernur Banten tersebut. Salah satu dampaknya bagi masyarakat yaitu ketidak merataannya ekonomi ke sejumlah tempat,pendidikan yang kurang layak dan semakin meningkatnya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan . 

Dampak buruk yang terjadi akibat korupsi juga merembet pada tingkat kepercayaan masyarakat. Selama ini kasus korupsi tidak pernah mereda di Indonesia. Dampakya masyarakat menjadi kurang percaya terhadap lembaga pemerintah. Tindakan korupsi akan terus terjadi bila hukuman untuk para koruptor tidak terlalu berat. 

Pemerintah harus bertindak tegas dan memberantas oknum-oknum yang melakukan korupsi dengan cara merevisi hukuman yang lebih berat lagi.

Contoh dari dampak  segi demokrasi seperti serangan fajar diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh sejumlah calon dalam memberikan imbalan berupa uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu berlangsung. Sehingga nanti ia akan terpilih dan menduduki jabatan tertentu. Disadari atau tidak, pemberian tersebut sifatnya ialah sogokan . 

Hal tersebut adalah salah satu bentuk dari korupsi. Sayangnya, hingga kini beberapa masyarakat masih kurang teliti dan menganggap uang sogokan sebagai bentuk penggantian upah kerja selama memilih di TPS. Dampak terburuk dari aktivitas tidak jujur ini dirasakan oleh para calon yang jujur saat pemilu.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. 

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi diwilayah Negara Indonesia bisa dengan cara menanamkan semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk diskusi umum terhadap nilai-nilai pancasila sebagai kepribadian bangasa Indonesia. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka itu juga merupakan upaya pencegahan sebagai bentuk pemberantasan korupsi yang dilakukan. 

Seharusnya pemerintah mencegahnya agar masyarakat di Indonesia ini yang ingin mencari pekerjaan mendapatkan dengan layak dan rata. Sekarang banyaknya mencari pekerjaan itu dengan uang. Jika tidak memiliki uang yang digunakan sebagai pelicin akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

 Lalu mengapa harus ada pendidikan di bangku sekolah sampai lulus jika seseorang yang ingin mencari pekerjaan harus melakukan SOGOKAN? Berarti, kalau begitu caranya pendidikan dimata perusahaan yang meminta sogokan itu tidak penting. Dan semestinya mencari pekerjaan itu nantinya akan mendapatkan uang bukannya malah mengeluarkan uang. 

Tolong kepada pemerintah perhatikan seseorang yang ingin benar-benar mencari pekerjaan dan menyeleksi ketat calon pejabat dan pemimpin di negeri ini agar hal-hal yang merugikan negara tidak terjadi lagi.

Di Indonesia, dinasti politik sebenarnya sudah muncul di dalam keluarga presiden pertama Indonesia, Soekarno. 

Terbukti dari anak-anak Soekarno yang meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai politisi, seperti Megawati Soekarno Putri yang menjadikan Jokowidodo sebagai batu sandungan untuk ia berpolitisi di Indonesia melalui partai politiknya, PDI Perjuangan. 

Fenomena dinasti politik ini bukan khas Indonesia. Terjadi pula di berbagai Negara baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Lalu, mengapa dinasti politik dipermasalahkan di Indonesia? Apa yang salah dengan dinasti politik di Indonesia? 

Bukankah mengikuti kejadian politik untuk menjadi pemimpin jabatan publik, seperti kepala daerah, merupakan hak politik setiap warga Negara?

*penulis merupakan mahasiswi mata kuliah Ilmu Politik, semester 1, jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA.