Dinasti Politik Berbahaya

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi diwilayah Negara Indonesia bisa dengan cara menanamkan semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk diskusi umum terhadap nilai-nilai pancasila sebagai kepribadian bangasa Indonesia. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka itu juga merupakan upaya pencegahan sebagai bentuk pemberantasan korupsi yang dilakukan. 

Seharusnya pemerintah mencegahnya agar masyarakat di Indonesia ini yang ingin mencari pekerjaan mendapatkan dengan layak dan rata. Sekarang banyaknya mencari pekerjaan itu dengan uang. Jika tidak memiliki uang yang digunakan sebagai pelicin akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

 Lalu mengapa harus ada pendidikan di bangku sekolah sampai lulus jika seseorang yang ingin mencari pekerjaan harus melakukan SOGOKAN? Berarti, kalau begitu caranya pendidikan dimata perusahaan yang meminta sogokan itu tidak penting. Dan semestinya mencari pekerjaan itu nantinya akan mendapatkan uang bukannya malah mengeluarkan uang. 

Tolong kepada pemerintah perhatikan seseorang yang ingin benar-benar mencari pekerjaan dan menyeleksi ketat calon pejabat dan pemimpin di negeri ini agar hal-hal yang merugikan negara tidak terjadi lagi.

Di Indonesia, dinasti politik sebenarnya sudah muncul di dalam keluarga presiden pertama Indonesia, Soekarno. 

Terbukti dari anak-anak Soekarno yang meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai politisi, seperti Megawati Soekarno Putri yang menjadikan Jokowidodo sebagai batu sandungan untuk ia berpolitisi di Indonesia melalui partai politiknya, PDI Perjuangan. 

Fenomena dinasti politik ini bukan khas Indonesia. Terjadi pula di berbagai Negara baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Lalu, mengapa dinasti politik dipermasalahkan di Indonesia? Apa yang salah dengan dinasti politik di Indonesia? 

Bukankah mengikuti kejadian politik untuk menjadi pemimpin jabatan publik, seperti kepala daerah, merupakan hak politik setiap warga Negara?

*penulis merupakan mahasiswi mata kuliah Ilmu Politik, semester 1, jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA.