Ibu Kota Pindah, Masalahnya Jangan Ikut Pindah!

Beberapa waktu lalu, pemerintah memastikan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Pulau Kalimantan. Perpindahan yang cukup penting dan genting mengingat banyaknya permasalahan yang ada di Jakarta saat ini. 

Sebut saja masalah-masalah seperti perumahan kumuh, jalanan macet dan biaya hidup mahal yang sudah melekat dengan Jakarta. 

Hal tersebut diperparah dengan kondisi lingkungan Jakarta yang rawan banjir, buruk kualitas udaranya dan bahkan terdapat wilayah yang permukaan tanahnya telah berada di bawah permukaan laut.

Berbagai permasalahan yang telah terjadi di Jakarta tentu tidak diharapkan untuk terjadi lagi di ibu kota negara yang baru. 

Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan mendalam perlu dilakukan agar terbangun ibu kota impian. Ibu Kota yang representatif, sustainable dan ramah lingkungan, serta menjadi simbol kemajuan bangsa.

Pemindahan ibu kota tentu akan mengakserelasi pembangunan di daerah barunya. Namun, saya berharap hal tersebut tidak menjadikan ibu kota baru menjadi pusat perekonomian baru. 

Akan tetapi, kehadiran ibu kota akan menjadi katalis bagi pembangunan kota-kota di sekitarnya agar menjadi kota yang maju dan mandiri. 

Tidak seperti kota-kota di sekitar Jakarta yang seakan-akan hanya menjadi "permukiman" untuk para pekerja Jakarta. Jadi tidak heran bila Jakarta menjadi macet, karena memang setiap hari ada banyak sekali kendaraan yang keluar masuk Jakarta.

Dengan tidak menjadikan ibu kota baru sebagai pusat perekonomian baru, ibu kota baru dapat dijadikan sebagai pusat bagi sektor-sektor lainnya. 

Sektor kesehatan, kebudayaan dan penelitian berpotensi untuk dikembangkan di ibu kota baru. Hal tersebut akan membawa manfaat bagi rakyat Indonesia mengingat lokasi ibu kota yang akan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Akhir-akhir ini sedang ramai pemberitaan tentang kualitas udara di Jakarta yang sedang buruk-buruknya, bahkan Jakarta sampai dituliskan sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. 

Dan yang lebih parah lagi, ternyata Jakarta bukan satu-satunya kota di Indonesia yang bermasalah dengan polusi udara. Oleh karena itu, saya harap nantinya ibu kota baru tidak ikut bermasalah dengan kualitas udara yang buruk.

Sumber: https://mediaindonesia.com

Menurut data dari infografis di atas, 90% polusi udara di Jakarta disumbangkan emisi gas buang dari sektor transportasi. Oleh sebab itu, penggunaan kendaraan bermotor perlu diberikan perhatian dalam merancang ibu kota baru. 

Sebelumnya saya sempat menyinggung masalah kendaraan pada akhir paragraf tiga, yang secara tidak langsung dapat menurunkan penggunaan kendaraan dan kemacetan. 

Walaupun begitu, saya tetap mendukung langkah-langkah lain untuk mencegah kualitas udara yang buruk, seperti menggiatkan penggunaan kendaraan hybrid dan kendaraan listrik. Adapun langkah tersebut tidak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi, tetapi juga untuk kendaraan umum. 

Untuk itu, tempat pengisian listrik umum dan kendaraan umum berbasis listrik menjadi hal yang perlu banyak disediakan di ibu kota baru nanti.

Selain dari jenis kendaraan yang dipakai, lalu lintas juga berperan dalam sumbangan polusi udara di suatu kota. Saya pernah berada di suatu jalanan ramai yang macet karena durasi lampu merah yang lama tapi sebentar untuk lampu hijau. 

Saya juga pernah terjebak macet panjang hanya karena ketika lampu hijau ada barisan mobil menghalangi di tengah persimpangan. Masalah-masalah tersebut perlu dicari solusinya, bila perlu dengan memanfaatkan teknologi. 

Penggunaan IoT dan Big Data bisa dijadikan basis dalam merancang lalu lintas pintar, walaupun memang solusi ini bisa jadi membutuhkan biaya dan pengembangan lebih dibandingkan pengaturan lalu lintas konvensional.

Ibu kota baru rencananya akan didesain dengan konsep forest city, karena letaknya yang berada di Pulau Kalimantan yang dianggap sebagai paru-paru dunia. 

Saya berharap rencana tersebut bukan hanya berpengaruh ke banyak pohon yang akan ditanam, akan tetapi juga berpengaruh ke peraturan kota berkenaan dengan lingkungan hidup. 

Pada akhir Juni lalu, Bali melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik dan kemasan berbahan styrofoam. 

Suatu keputusan yang tegas untuk mengurangi pencemaran limbah plastik, terutama di lautan. Langkah tersebut juga dapat diterapkan di ibu kota baru. 

Kalau perlu ditambah dengan kampanye penggunaan tempat makan sendiri untuk membungkus makanan dan minuman yang dibeli dari restoran, supaya nantinya ibu kota bisa benar-benar bebas dari limbah plastik.

Sumber: https://globalsolaratlas.info/downloads/indonesia

Setelah menengok ke Bali, ada baiknya kita menengok ke Kota London. Saat ini, Ibu Kota Negara Inggris tersebut sedang menggencarkan pengadaan energi dari sumber energi yang ramah lingkungan. 

Salah satu sumber energi yang dimaksud adalah sinar matahari, yaitu dengan membuat program untuk memudahkan warganya untuk pemasangan panel di bangunan-bangunan. 

Langkah tersebut dapat juga diterapkan di ibu kota baru. Sebab Indonesia merupakan negara yang berada di Garis Khatulistiwa, sehingga akan selalu terpapar sinar matahari selama setahun. 

Apalagi Pulau Kalimantan memiliki potensi tenaga surya yang mencapai 1400 kWh/kWp, lebih tinggi dibandingkan potensi tenaga surya di Kota London yang hanya mencapai 1200 kWh/kWp.

Ibu Kota negara yang baru bukanlah Jakarta baru, tetapi ibu kota negara yang baru adalah harapan baru bangsa Indonesia untuk masa depan. Segala permasalahan yang ada di Jakarta sudah tentu perlu untuk dicegah terjadinya di ibu kota negara yang baru. 

Maka dari itu, perencanaan yang matang dan medalam perlu dilakukan agar terbangun ibu kota yang representatif, sustainable dan ramah lingkungan, serta menjadi simbol kemajuan bangsa.

#Bappenas #IbuKotaBaru @BappenasRI