Tahukah kamu, ASEAN memiliki populasi penduduk lebih dari 600 juta jiwa? Menurut data IMF (2023), jumlah penduduk di Asia Tenggara mencapai 679, 69 juta jiwa, dimana mayoritas penduduk berasal dari Indonesia sebesar 277, 43 juta jiwa.
Dalam pertemuan ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Youth pada 10 Mei 2023 di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa populasi penduduk di Asia Tenggara didominasi oleh pemuda sebanyak 34 persen dari total populasi. Beliau juga menyampaikan harapan para pemimpin ASEAN terhadap peran pemuda ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang stabil dan damai serta sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth).
“Kami berharap peran besar generasi muda ASEAN untuk keberlangsungan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi epicentrum of growth,” ujar Presiden Jokowi.
ASEAN memiliki kekuatan yang signifikan guna mewujudkan tujuan tersebut, baik melalui pertumbuhan ekonomi yang melebihi rata-rata dunia dan terjaganya stabilitas kawasan. Presiden juga yakin bahwa populasi pemuda yang mencapai 34 persen ini merupakan aset berharga dan calon pemimpin bagi masa depan ASEAN guna mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025.
Bagi Indonesia, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sangat berpeluang mengingat potensi besar jumlah penduduk dan peningkatan daya beli di ASEAN. Integrasi ekonomi regional ini akan membantu mengurangi hambatan perdagangan dan membuat Asia Tenggara menjadi satu entitas produksi dan pasar yang menarik bagi investasi langsung asing (FDI) serta meningkatkan daya saing nasional.
Indonesia juga berkomitmen untuk terus mendorong dan memastikan langkah-langkah integrasi ekonomi yang lebih lanjut di ASEAN dengan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat di kawasan tersebut. Di samping itu, peningkatan kapasitas dan daya saing nasional guna memanfaatkan peluang dalam MEA juga menjadi fokus utama yang diperhatikan.
Pada tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN untuk kelima kalinya, dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" yang bertujuan menjaga kepentingan dan relevansi ASEAN bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Dalam hal ini, Indonesia ingin mengembangkan peran penting ASEAN sebagai kawasan yang berkontribusi secara signifikan baik bagi negara-negara di kawasan maupun secara global. Fokus utama Indonesia, yaitu menjadikan ASEAN sebagai penggerak utama perdamaian dan kesejahteraan di kawasan regional, serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan dunia internasional.
Salah satu inisiatif Indonesia dalam bidang ekonomi dalam Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023 adalah konektivitas pembayaran lintas negara (cross-border) di kawasan, yaitu “ASEAN-led Cross-Border Payment Connectivity, from ASEAN to Global". Inisiatif ini menjadi salah satu upaya guna memperkuat dan meningkatkan konektivitas pembayaran melalui kawasan, serta mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut mengemuka dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 dengan mengusung tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth" sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia sebagai ASEAN Chairmanship 2023. Selain itu, juga berkolaborasi bersama Asosiasi Industri yaitu Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), dan Perhimpunan Bank Bank Nasional Indonesia (PERBANAS).
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyampaikan tiga hal seputar pembayaran lintas negara. Pertama, ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia maupun ASEAN menunjukkan tren positif dengan prospek ekonomi yang optimis, hal ini disambut baik melalui inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC). Kedua, pembangunan konektivitas lintas negara di masa depan memiliki tantangan dan risiko, antara lain persepsi tarif mahal dan proses yang lama, tidak inklusif, dan kurang transparan. Sementara itu, pembayaran lintas negara menghadapi variasi regulasi, mode bisnis, proses, spesifikasi pembayaran di setiap negara. Ketiga, untuk mengatasi tantangan dan risiko pada poin kedua tersebut, lembaga pemerintah, otoritas terkait, dan pelaku industri pembayaran harus bersinergi. Otoritas harus berkomitmen mendukung strategi dan inisiatif keterkaitan ekonomi lintas negara. Di samping itu, pelaku industri harus siap menangkap peluang dan menciptakan inovasi baik pada produk dan layanan Cross-Border maupun struktur sistem pembayaran.
Adanya sistem pembayaran lintas negara ini bermanfaat bagi masyarakat ASEAN karena memudahkan mereka dalam beraktivitas dan mendukung menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Ada beberapa dampak positif yang Indonesia dapatkan dari sistem pembayaran baru ini, yaitu WNI tidak lagi harus menukar uang lagi di 4 negara ASEAN. Selain itu, pergi ke luar negeri hanya perlu scan QR code.
Bank Indonesia (BI) dan empat bank sentral ASEAN lainnya, yaitu Bank of Thailand, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, dan Bank Sentral Filipina, bekerja sama membangun konektivitas pembayaran (ASEAN Payment Connectivity). ASEAN Payment Connectivity diluncurkan dengan tujuan menjadi pelopor dalam sistem pembayaran lintas negara yang sedang dikembangkan oleh anggota G20. Dalam hal ini, kelima bank sentral tersebut akan mendorong terciptanya konektivitas pembayaran di ASEAN.
Dalam integrasi pembayaran ASEAN ini, jika seseorang dari salah satu dari lima negara ASEAN tersebut ingin melakukan pembayaran, mereka hanya perlu memindai kode QR negara tujuan. Selanjutnya, penyelesaian transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang negara tujuan tersebut sehingga tidak diperlukan penghitungan nilai tukar ganda. Bahkan, sistem Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) untuk pembayaran antar negara telah diuji coba di Malaysia dan Thailand.
Saat ini, kerja sama pembayaran lintas negara dalam ASEAN hanya berlaku di lima negara. Namun, ada kemungkinan di masa depan negara-negara lain juga akan bergabung dalam kerja sama tersebut. Sistem pembayaran di negara-negara ASEAN ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan menggunakan metode pembayaran ini, masyarakat dapat menikmati keuntungan seperti biaya transfer yang lebih rendah, penggunaan uang tunai yang lebih efisien, dan tidak perlu repot dengan penukaran mata uang asing.
Dengan demikian, untuk mencapai visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang terintegrasi di era digital, penting untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran sebagai pilar utama. Dalam era digital, sistem pembayaran yang kuat dan terhubung dengan baik di antara negara-negara ASEAN menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memfasilitasi perdagangan yang lancar antar negara anggota ASEAN. Penguatan konektivitas sistem pembayaran juga akan membantu meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah ASEAN, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan, seperti pembayaran digital dan pembiayaan mikro, yang dapat membantu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
