Sementara pemerintahan, secara sederhana bisa dimaknai sebagai tata kelola atas penyelenggaraan urusan-urusan publik yang lantas dominan direpresentasikan oleh birokrasi.Â
Akibatnya, politik --sebagai sebuah ide- tidak lagi dipandang dalam rupanya yang abstrak. Sebaliknya, ia telah dioperasionalkan sedemikian rupa ke dalam petunjuk-petunjuk teknis dengan demikian rincinya.
Dampaknya, muncul disiplin atas jam kerja. Mengikuti aturan keumuman pegawai pemerintahan pada umumnya, jam kerja birokrasi biasanya teratur dari pagi hingga siang/sore. Juga dari Senin sampai Jumat/Sabtu. Tentu, terdapat pula jadwal-jadwal lain sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tetapi secara umum seperti itu.
Sehingga tujuan pemerintahan, dengan demikian, ikut menjadi jelas. Salahsatunya adalah untuk menunaikan hak dan kewajiban dari masing-masing aktor. Khususnya untuk membuat negara bekerja, lalu membuat masyarakat sejahtera.
(Di Luar) Jam Kerja
Urusan-urusan politik, dengan demikian, secara netral tidak bisa begitu saja disamakan dengan urusan-urusan pemerintahan. Urusan politik lebih lekat dengan karakter-karakter cair, fleksibel, abstrak dan dinamis. Sementara urusan pemerintahan lebih condong pada karakter-karakter yang kaku, pasti, prosedural dan statis.
Apalagi jika dikaitkan dengan jam kerja yang lantas membuat perbedaannya jadi semakin tampak. Politik, sebagai induk dari urusan-urusan dinamis, tentu tidak bisa hanya ditunaikan di hari dan jam kerja yang terbatas. Sebaliknya, pemerintahan, sebagai induk dari urusan-urusan prosedural, justru perlu ditunaikan di hari dan jam kerja yang jelas agar tidak membingungkan masyarakat.
Akhirnya, kategorisasinya jadi bisa dituntaskan. Bahwa bagi pegawai pemerintahan, jam kerja memang perlu menjadi acuan. Tetapi bagi "orang-orang politik", bekerja di luar "jam kerja" justru dibutuhkan. Ringkas kata, alih-alih bergerak di dalam prosedur, dunia politik justru menunggu notif di luar jam kerja.
