Soft Power of Media: Strategi Menegakan Citra Kedaulatan Indonesia di Tengah Dinamika Geopolitik Laut China Selatan

Penulis: Khoerul Anwar

Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan maritim yang selalu memunculkan dinamika geopolitik yang rumit di dunia. Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya perikanan menyumbang potensi besar tangkapan ikan dunia, dan memainkan peran penting dalam mata pencaharian jutaan orang di kawasan ini. 

Laut Cina Selatan juga berperan penting dalam perdagangan internasional, bertindak sebagai saluran penting yang mengakomodasi lebih dari sepertiga lalu lintas maritim global yang membawa potensi perdagangan senilai triliunan dollar per tahun dan menghubungkan ekonomi utama di Asia dengan pasar di Eropa, Afrika, dan Amerika. 

Selain itu, cadangan minyak dan gas alamnya yang belum dimanfaatkan juga cukup besar. Akibatnya, Laut Cina Selatan menjadi panggung utama geopolitik bagi tuntutan teritorial yang saling bersaing dan yurisdiksi maritim yang saling bersinggungan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982 memberi hak berdaulat kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di bawah ZEE Indonesia tanpa boleh diganggu oleh negara lain. 

Oleh karena itu, Indonesia menolak klaim China dalam bentuk apapun di Laut Natuna, sebab ZEE Indonesia di Laut Natuna telah diatur dalam UNCLOS. Sebaliknya, China mengklaim kawasan yang dilewati nelayan dan kapal Coast Guard-nya di ZEE Indonesia merupakan wilayahnya berdasarkan konsep Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus) yang ditetapkan sepihak oleh China (tanpa melalui UNCLOS) dan menjadi dasar China mengklaim perairan Laut Natuna, bahkan Laut China Selatan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Penelitian dan Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 sampai 2020 kapal nelayan dan Coast Guard China beberapa kali melakukan pelanggaran kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Laut Natuna Utara. 

Keberadaan permasalahan ini mengilustrasikan suatu bentuk ancaman yang secara substansial akan menghasilkan dampak negatif bagi negara dan hak kedaulatan negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya lautnya. Ketidaksamaan dasar hukum antara Indonesia dan China soal kedaulatan di perairan Laut Natuna menjadi tantangan bagi Indonesia, terutama bagaimana menegakan citra kedaulatan Indonesia guna mempertahankan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Laut Natuna Utara di tengah arus dinamika geopolitik Laut China Selatan.

Desain ilustrasi by Khoerul Anwar

Dalam menegakan citra kedaulatan Indonesia di tengah ancaman konflik Laut China Selatan, media memiliki peran yang sangat penting untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kedaulatan maritim. Selama ini profesionalisme kekuatan militer TNI AL Indonesia sangat baik dan sering menggelar Latihan siap siaga dalam menghadapi situasi ancaman dalam bentuk apapun demi menjaga laut nusantara. 

Strategi hard power yang sudah baik sangat penting untuk didukung dengan "media" yang menjadi mitra strategis untuk menguatkan diplomasi "soft power" dengan mendorong narasi positif Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, ke depan partisipasi Indonesia secara aktif di Laut China Selatan seharusnya tidak hanya memfokuskan hard power yang mengandalkan kekuatan militer semata. Akan tetapi harus juga didukung dengan soft power melalui media sebagai strategi penetrasi dalam hubungan bilateral maupun multilateral.

Strategi diplomasi melalui soft power of media  mutlak harus dilakukan, termasuk mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan UNCLOS. Upaya ini dilakukan untuk menegakan citra kedaulatan Indonesia dan mencegah konflik yang lebih buruk terjadi di kawasan Laut China Selatan. 

Diplomasi itu juga bukan dimaksudkan untuk merundingkan kembali hak berdaulat Indonesia atas ZEE yang membentang hingga 200 mil dari garis pantai. Indonesia harus menguatkan citra kedaulatannya dengan menjadi aktor yang aktif mencegah China memperluas wilayah kekuasaannya secara sewenang-wenang. Sebagai pemilik ZEE, Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menerapkan hukum nasionalnya.

Media dapat menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menegakan citra kedaulatan suatu bangsa. Senjata rahasia Napoleon adalah aura tak terkalahkan yang membekukan hati dan pikiran lawan-lawannya. Istilah modernnya adalah soft power yakni kemampuan mempengaruhi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dalam mendukung kedaulatan negara. 

Sebagaimana contoh negara Amerika Serikat telah menggunakan soft power untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dalam mendukung kekuatan militer dan ekonomi. AS menggunakan kekuatan lunak untuk persuasi, pengaruh, dan mempromosikan nilai-nilai dan cita-citanya. 

Oleh karena itu, demi mewujudkan tegaknya citra kedaulatan Indonesia di tengah dinamika geopolitik Laut China Selatan, soft power of media menjadi salah satu strategi penting untuk mencapai cita-cita kedaulatan Indonesia. Sehingga Indonesia layak menjadi negara poros maritim dunia.

Desaign ilustrasi by: Khoerul Anwar

Tulisan ini dibuat oleh: Khoerul Anwar. 

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk membangun kesadaran  tentang pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di tengah ancaman konflik Laut China Selatan. 

#KedaulatanIndonesia #JagaNatuna #LombaISDS