Bak gayung bersambut. Keberhasilan di KTT G20 sekaligus menjadi titik awal Keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN 2023 untuk terus memperkuat konektivitas sistem pembayaran. Pada bulan Mei lalu di Labuan Bajo, para pemimpin ASEAN telah membuat deklarasi yang berfokus pada dua bidang penting: mempercepat konektivitas pembayaran regional dan mempromosikan penggunaan local currency transaction (LCT) yang merupakan perluasan dari skema local currency settlement sebelumnya.
Dengan ASEAN menyumbang sekitar 7% dari produk domestik bruto global, menggarap konektivitas sistem pembayaran diharapkan membawa implikasi yang signifikan. Langkah ini merepresentasikan ASEAN pada dunia sebagai implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments, yang bertujuan untuk mengupayakan stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif.
Keuntungan akan dirasakan dengan inisiatif ini. Konektivitas sistem pembayaran ASEAN akan mendukung dan mengakselerasi perdagangan antar negara, investasi, pendalaman pasar keuangan, remitansi, pariwisata, serta aktivitas ekonomi lainnya. Berbagai manfaat lain adalah memfasilitasi pembayaran ritel lintas batas yang dapat diakses setiap saat dan mampu menjangkau UMKM, termasuk untuk pekerja migran, serta memudahkan transaksi bagi para wisatawan dalam menghilangkan kebutuhan penanganan konversi mata uang.
Dua contoh awal yang telah diimplementasikan adalah kerjasama pembayaran berbasis QR code lintas negara antara Indonesia dengan Thailand pada Agustus 2022, yang dilanjutkan dengan Malaysia pada Mei 2023. Kini, kita bisa menggunakan QRIS yang kita miliki apabila bertransaksi di negara tersebut, demikian pula sebaliknya.
Bank Indonesia dan Momentum Keketuaan ASEAN 2023
Kebijakan-kebijakan strategis dalam meracik konektivitas sistem pembayaran perlu terus dibahas secara terstruktur. Sederet tantangan konektivitas pembayaran regional harus terus segera diselesaikan dengan tingkat perkembangan, kesiapan, dan kapasitas yang berbeda-beda di antara negara-negara ASEAN. Mengatasi masalah peraturan, hukum, dan infrastruktur lebih lanjut sangat penting untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan konektivitas pembayaran lintas batas yang mulus dan aman sambil mencapai interoperabilitas dan standarisasi di antara negara-negara anggota.
Selain mengatasi tantangan konektivitas pembayaran regional, mempromosikan penggunaan LCT tentunya harus didukung dengan upaya yang berkeadilan. Untuk mencapai potensi LCT yang diinginkan, penting untuk membuat pasar mata uang lokal lebih menguntungkan. Itu berarti diperlukan lebih banyak pengembangan pasar keuangan seperti derivatif valas, repo, dan instrumen lindung nilai (hedging) yang setara, serta harus dapat diakses dengan mudah.
Upaya yang terlihat baru-baru ini telah dilakukan Bank Indonesia adalah dengan menawarkan skema transaksi cross-currency repo (CCR). Bank Indonesia memfasilitasi CCR, yang memungkinkan bank-bank yang telah ditunjuk sebagai bank appointed cross-currency dealer (ACCD) Â memberikan pasokan valas mereka untuk melakukan transaksi LCT dengan negara mitra. Ketersediaan CCR ke dalam implementasi LCT diharapkan dapat meningkatkan daya tarik untuk pasar dan bisnis.
Disamping terus mendorong pengembangan pasar keuangan, tampaknya masih butuh pemanis yang lebih legit agar LCT bisa terimplementasi lebih luas, khususnya dalam transaksi perdagangan. Perlu dicatat bahwa proporsi dolar AS dalam transaksi perdagangan luar negeri Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 88% pada tahun 2022. Sementara itu, proporsi perdagangan luar negeri Indonesia dengan AS ditahun yang sama hanya tercatat 10%. Kenyataan itu menimbulkan kerentanan bisnis yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai dolar AS.
Bank Indonesia berkepentingan untuk mengurangi dampak buruk ketergantungan terhadap dolar AS dengan terus melakukan sosialisasi dan menyediakan terobosan kemudahan dalam penggunaan LCT. Salah satu yang bisa dijadikan magnet agar pelaku usaha bersedia menggunakan skema LCT adalah insentif. Pemberian insentif yang dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan berupa perpajakan, kepabeanan dan percepatan pelayanan ekspor-impor dalam transaksi LCT diharapkan dapat menarik minat pelaku usaha dalam memanfaatkan skema LCT.
Kedepan, selain memperkuat langkah-langkah domestik, pada gilirannya sangat penting untuk terus mendorong kolaborasi kawasan guna mencapai ekonomi ASEAN yang lebih integratif. Layaknya falsafah sebatang lidi tak berarti apa-apa, tetapi dalam satu ikatan sapu akan mampu menyapu segala-galanya. Sebaliknya, satu batang lidi yang terpisah dari sapunya dapat dengan mudah dipatahkan. Bak falsafah tersebut, derap langkah semangat inovasi dan sinergitas bersama akan menjadi kunci dalam menavigasi konektivitas sistem pembayaran ASEAN kita.
