Wacana atau ide sekolah full day yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru Muhadjir Effendy mendapat tanggapan beragam. Baik dari siswa, orang tua murid maupun praktisi pendidikan.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini melemparkan ide untuk menerapkan jam belajar sekolah seharian bagi siswa SD dan SMP. Alasannya, agar siswa tak memiliki waktu senggang yang tak produktif atau cenderung negatif ketika pulang sekolah sementara orang tua mereka belum pulang bekerja.
Artinya, Mendikbud ingin agar siswa selalu berada dalam pengawasan baik di sekolah maupun di rumah. "Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja," kata Mendikbud di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (7/8/2016) seperti kami kutip dari Tribunnews.
Sementara itu dikutip dari berbagai media, para siswa mengaku bakal stress jika harus berada di sekolah seharian. Sedangkan para orang tua menanggapi dengan berbagai macam argumen. Mayoritas mereka tak setuju apabila anak-anak mereka harus seharian berada di sekolah.
Sementara itu menurut pengamatan kami, di beberapa daerah terutama di kantong-kantong NU, banyak siswa SD dan SMP mengenyam pendidikan ganda setiap harinya. Anak SD di Kabupaten Pati misalnya, sepulang sekolah jam 13.00 mereka istirahat sejenak sembari sholat dan makan siang, lalu jam 14.00 mereka sudah harus masuk lagi ke Madrasah Ibtida’iyah sampai jam 17.30
Hal tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Meski hampir seharian berada di sekolah dan harus mengenyam pendidikan di dua sekolah dalam sehari, tetapi anak-anak di daerah tersebut tetap baik-baik saja dan tak mengalami kelelahan seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat daerah lain yang tak menerapkan sekolah ganda.
Berbeda dengan daerah yang menerapkan sekolah satu (pilih SD atau MI), di Kabupaten Pati dan beberapa kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah, seorang anak bisa lulus dengan memiliki dua ijazah. Satu dari SD dan satu ijazah dari MI.
Meski biasanya, jenjangnya tidak bersamaan. Seorang anak SD kelas 3 biasanya baru masuk MI kelas 1. Hal ini disebabkan karena pada saat kelas 1 SD, si anak memasuki sekolah TPQ (Taman Pendidikan Al Qur’an).
Sekolah SD sebagaimana biasanya, libur mengikuti hari libur nasional yaitu hari MInggu. Sedangkan Madrasah Ibtida’iyah diliburkan setiap hari Jum’at. Jadi setiap Minggu anak hanya sekolah sore hari sedangkan setiap Jum’at, anak hanya sekolah SD. Sorenya mereka libur. Hal tersebut telah berjalan bertahun-tahun.
Lalu jika wacana Mendikbud untuk menerapkan jam sekolah SD dan SMP full day atau sehari penuh, maka sistem pendidikan yang ada di daerah seperti Kabupaten Pati akan terancam. Sebab, jika si anak harus berada di SD seharian, maka ia tak bisa menimba ilmu di MI sebagaimana biasanya.
Selain itu, alasan orang tua sibuk bekerja hingga sore hari dan tak bisa menunggui anaknya, menjadi alasan yang tidak mendasar. Karena tidak semua orang tua bekerja hingga sore hari seperti halnya orang di kota.
Nah, jika wacana tersebut benar-benar dilaksanakan akan dapat mematikan pola pendidikan di kantong-kantong NU tersebut. Hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran bagi para praktisi pendidikan terutama pengelola Madrasah Ibtida’iyah.
Semoga pergantian Menteri Pendidikan tak serta merta “mengganggu” sistem pendidikan di Indonesia. Sebab pergantian menteri tak harus diikuti ide latah dengan mengganti istilah, nama, sistem atau yang lain. Karena ide latah menteri baru terkadang hanya untuk meninggalkan jejak saja, bukan demi kebaikan.