Peran Bahasa dalam Pemberantasan Korupsi Sistemik

Diksi-diksi tersebut diantaranya; "Pembangunan Nasional", Stabilitas Nasional", "Anti Pancasila", "Subversif", "komunis" dan masih banyak lainnya. Rezim ini secara apik mengamalkan teori hegemoni yang ditulis oleh Gramci dalam melangengkan kekuasaanya. Dan bukan tidak mungkin saat ini negara harus menciptakan hegemoni kultural demi menjaga mentalitas masyarakat sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Hegemoni kultural ini, akan menjadi kendali perilaku masyarakat dalam waktu yang panjang.

Sejarah telah membuktikan bahasa memiliki peranan besar melahirkan rasa persatuan nasional. Bahasa Indonesia secara resmi dideklarasikan sebagai identitas nasional pada 28 Oktober 1928. Dideklarasikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar memiliki konsekuensi kultural yang sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia.

Salah satu implikasi kultural yang diciptakannya adalah dalam aspek politik. Dengan lahirnya Bahasa Indonesia, telah menunjukan kepada pemerintah kolonial bahwa sebuah perlawanan bukan hanya soal dominasi secara fisik, namun juga sudah sampai tahap hegemoni. Yang artinya sebuah perlawanan terhadap praktek penjajahan dilakukan jauh lebih kompleks dan massif. Implikasi dari komiten berbahasa sangatlah besar dalam menciptakan solidaritas dan rasa persatuan.

Berbahasa bukanlah soal perkara memberi dan menerima informasi semata, bukan pula sekadar memahami suatu pesan yang disampaikan, berbahasa bagi manusia memiliki peran yang lebih intim menyentuh sisi emosi antar manusia.  

Karena alasan itulah pemerintah kolonial menerapkan politik pengasingan kepada para tokoh pergerakan sejak abad 19 hingga awal abad 20. Pengasingan kepada tokoh pergerakan dilakukan karena mereka dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan kolonial. 

Para tokoh pergerakan ini seringkali memiliki pandangan dan aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah kolonial dan berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat.

Dalam upaya untuk mengendalikan gerakan perjuangan kemerdekaan, pemerintah kolonial menggunakan berbagai taktik termasuk pembuangan, yaitu mengasingkan tokoh-tokoh pergerakan dari tempat asalnya dan mengirimkan mereka ke tempat-tempat yang jauh dan terpencil. 

Tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh dan kekuatan tokoh-tokoh pergerakan dalam gerakan kemerdekaan serta menghambat penyebaran ide-ide perjuangan kemerdekaan ke daerah-daerah lain. Situasi primordial adalah cara pemerintah kolonial untuk melemahkan perlawanan tokoh pergerakan nasional, meski cara yang dilakukannya itu telah usang.

Bahasa sebagai kontrol sosial

Sebagai strategi kultural, peran bahasa dalam memunculkan budaya malu memungkinkan semua kalangan aktif terlibat. Diksi-diksi dalam bahasa memungkinkan dipakai untuk menciptakan stigma tertentu baik positif maupun negatif dalam masyarakat secara luas. 

Selama ini pemberantasan korupsi seakan-akan hanya dimonopoli oleh beberapa kelompok saja seperti kepolisian dan KPK padahal masyarakat juga berperan untuk mendukung pemberantasan korupsi.