Membaca Narasi Jokowi Soal Kabinet

Menjelang pengumuman siapa Menteri-Menteri di Kabinet Jokowi adalah hal yang mendebarkan, bahkan jauh lebih mendebarkan ketimbang menunggu pengumuman MK atas hasil gugatan BPN kepada KPU dan Bawaslu. Karena memang publik sudah banyak menduga bahwa Jokowi memenangkan Pilpres 2019 dengan cara clean and clear dimana pengaduan BPN ke MK sebagian besar dianggap sebuah usaha politik yang sifatnya "artifisial".  

Dalam komposisi menteri, bukan hanya partai-partai koalisi yang saling berebut tapi juga partai partai oposisi. Bahkan hampir seluruh Partai melakukan usaha-usaha lobby politik untuk mendapatkan kursi kabinet. Hanya satu Partai yang nampaknya terkucilkan dari pertarungan kursi kabinet yaitu : PKS. 

Banyak orang mengira-ngira siapa yang duduk di kursi kabinet, dan banyak juga yang menebak bahwa Menteri ini tergeser atau Menteri itu tetap di pos-nya, tapi yang luput dibaca adalah "Bagaimana Jokowi menciptakan narasi kabinet dalam bentuk kerjanya pada 5 tahun mendatang".  

Ada sepuluh hal yang setidaknya dibaca sebagai sebuah langkah besar Jokowi dalam menciptakan kerja 5 tahun ke depan : 

1. Politik Perpindahan Ibukota
2. Perluasan Wilayah Metropolitan, dimana akan tercipta 10 Jakarta Baru
3. Politik Kedaulatan Pangan  
4. Ekonomi dan Investasi
5. Progresivitas Perdagangan
6. Politik Luar Negeri dan Arah Baru Strategi Geopolitik Berpandangan Sukarnois
7. Politik Kebudayaan Berbasis Bhinneka Tunggal Ika
8. Character Building dalam Pembentukan Manusia Indonesia
9. Pendidikan Nasional Dengan Dasar Preambule UUD 1945
10. Revolusi Digital 

Politik Perpindahan Ibukota, Pentingnya Ketua Bappenas : 

Politik Perpindahan Ibukota, menjadi kerja besar Jokowi pertama dan ini merupakan "grand design" pemerintahan Jokowi yang juga membentuk dasar dasar fondasi pemerintahan dengan ibukota yang jauh dari Jakarta. Psikologi sentralistis berubah total pada tahapan ini. 

Dalam politik ini Jokowi dan KH Maruf Amin, membutuhkan orang yang mampu membawa pekerjaan besar ini mulai dari situasi perpindahan sampai dengan penempatan lokasi lokasi kantor kementerian dan pergerakan tata kota. 

Di masa Bung Karno, saat Djuanda ditunjuk menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan berwatak Zaken Kabinet tahun 1957, ada diskursus menarik soal tata ruang negara. Bung Karno sendiri kemudian memerintahkan untuk merumuskan tata ruang tersebut dan disinggung kelak dalam Deklarasi Ekonomi 1963. 

Tata Ruang Negara, dengan membagi wilayah wilayah Nusantara dalam konsentrasi tertentu sempat menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang Demokrasi Terpimpin Sukarno 1959-1966, namun pudar dibawah pemerintahan Orde Baru dimana rezim militer Suharto menghendaki Pulau Jawa sebagai sentral segala hal, baik pusat kebijakan politik, industri, perdagangan, kebudayaan sampai sebagai role model way of life seluruh rakyat Indonesia.

Gagasan yang pernah dimulai oleh Bung Karno ini dikembalikan lagi pada Jokowi sebagai satu titik kebijakan meneruskan alam pikiran Bung Karno dimana Indonesia harus rata distribusi kekayaannya dan tidak terpusat di titik tertentu. Konsepsi tata ruang ini memenuhi gagasan demokrasi atas distribusi kekuatan-kekuatan nasional.  

Bappenas, PUPR, Kementerian Perhubungan, Kominfo dan Kementerian Agraria (BPN) menjadi sangat penting dalam agenda politik ini. Bappenas sebagai langkah awal harus mampu menyusun konsepsi anggaran, mengatur perencanaan perpindahan dengan detil dan  konsolidasi para konsultan konsultan pembangunan sehingga bisa mengarahkan kemenhub, kominfo, PUPR serta kementerian agraria (BPN) dalam satu irama kerja. 

Sosialisasi Bappenas atas perencanaan kota juga bisa menggerakkan masyarakat serta swasta dalam mendorong terbentuknya ibukota baru. Sehingga diperlukan Ketua Bappenas yang memiliki jiwa penggerak atau konsolidator berbagai lini dalam membangun semangat pembentukan ibukota. 

Presiden Jokowi harus bisa menemukan Ketua Bappenas yang tepat,  dimana memiliki kapabilitas bukan saja membentuk semangat di segala lini, namun juga seorang pendorong gerakan kerjasama antar departemen dalam proyek raksasa perpindahan Ibukota, utamanya dibidang perencanaan perpindahan Ibukota, bila perencanaan rapi maka proyek perpindahan itu bisa dikatakan 50% smooth. 

Perluasan Wilayah Metropolitan 

Kerja penting kedua Jokowi adalah menumbuhkan kota kota metropolitan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.  Urbanisasi sangat penting dalam memancing pertumbuhan ekonomi. 

Pengembangan kota kota metropolitan yang setaraf Jakarta, dilakukan baik di Pulau Jawa maupuin di Jawa, pengembangan ini juga harus menghadapi persoalan : "Kesiapan politik, strategi city branding dan penataan wilayah baru dalam mendukungh k kemajuan kota kota baru. 

Ada 10 kota Metropolitan yang dikembangkan dengan visi "sama dengan Jakarta". Kota di luar Pulau Jawa :  Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Denpasar. Sementara ada 4 di Pulau Jawa: Bandung, Semarang, Surabaya dan Jakarta. Pengembangan di Pulau Jawa lebiih pada bertujuan pembentukan Megapolitan baru jaringan distribusi dan perdagangan yang ketat. 

Konsepsi pengembangan kota selain Ketua Bappenas, juga memerlukan Menteri PUPR yang kuat. Menteri Basuki Hadimuljono adalah orang yang paling tepat mengemban misi ini. 

Kerjanya yang trengginas dalam membereskan jalan tol dengan kepastian waktu yang ketat, ditambah kemampuannya dalam menata kekuatan politik, menjadikan ia satu satunya kandidat yang bisa mengatur irama koordinasi pembentukan kota kota baru. 

Basuki Hadimuljono menjadi kandidat kuat Menteri PUPR Kembali, ia sangat populer di mata rakyat banyak bahkan bagi kaum oposisi ketepatan kerjanya diakui. Basuki juga dekat dengan partai politik sehingga kemampuannya melakukan orkestrasi kerja mendapatkan dukungan kuat Partai Politik.

Ekonomi dan Investasi 

Pos-pos seperti Ekonomi dan Investasi yang menjadi jantung pertumbuhan ekonomi juga kerap dijadikan visi utama Jokowi tentang Indonesia, bisa dikatakan dikuasai oleh kelompok anak anak muda yang berkecimpung di Pasar Modal. 

Kelompok Erick Thohir, Rosan Roeslani dan Sandiaga Uno bisa dikatakan menjadi pemain utama disini, Sandiaga sampai sejauh ini masih dipertimbangkan untuk masuk kabinet ketimbang kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta, kekuatan politik Sandiaga menjadi bagian dari instrumen penting rekonsiliasi kubu Prabowo terhadap pemerintahan. 

Bisa dikatakan Erick Thohir, Rosan Roeslani, Sandiaga Uno dan beberapa anak muda yang tumbuh pada tahun 1997-an menjadi motor utama pembukaan investasi besar-besaran di Indonesia. Pandangan ini diselaraskan oleh pemikiran Jokowi yang selalu menyebut-nyebut soal investasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.  

Bagaimana pemikiran Jokowi terhadap Ekonomi dan Investasi pada masa pemerintahan 2019-2024, kerap ia sebut dalam pidato-pidatonya di negara maju. Jokowi berkali-kali seperti melakukan "Road Show" bahwa Indonesia adalah "Mutiaranya Asia", disini Jokowi merujuk pada kemajuan Asia Tenggara sebagai kekuatan ekonomi baru. 

Ada kesan ambisius juga menggeser pusat permodalan Asia digeser dari Singapura ke Jakarta, walaupun misi ini bisa dikatakan nyaris mustahil, tapi bila Jokowi mampu mengarungi gelombang perekonomian dunia, maka bisa saja ambisi menggeser pusat permodalan dari Singapura ke Jakarta, minimal landasan - landasan utamanya dibangun. 

Ambisi menggeser pusat ekonomi dari Singapura ke Jakarta adalah ambisi Bung Karno di tahun 1963, saat itu Bung Karno ingin menjadikan Jakarta sebagai "Pusat Politik, Ekonomi dan Kebudayaan Dunia", dimana Gedung Conefo (Conference of the New Emerging Forces ), ini artinya menggeser Singapura ke Jakarta sebagai centrum keuangan dunia di Asia Tenggara merupakan wacana yang sudah lama bagi Indonesia, mungkin hal paling mutakhir adalah "Gerakan Habibie" di Pulau Batam juga cetusan BJ Habibie bahwa Singapura merupakan "Small Little Red Dot" diantara bangsa bangsa besar Asia Tenggara.

Pergeseran pusat keuangan ini memiliki arti penting, bila Presiden Jokowi secara konsisten mengembangkan jaringan pelabuhan di wilayah barat dimana Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara bisa dibereskan, karena Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi titik penting dalam menyaingi Palabuhan Singapura dan Pelabuhan Malaka Malaysia. Bila ini terjadi pola pola pergeseran dengan pengembangan Portcity di Kuala Tanjung dan pengembangan Kota Medan menjadi selaras.

Selain persaingan di wilayah barat, ambisi Presiden Jokowi mengembangkan wilayah timur sebagai pusat perdagangan baru menarik kelompok kelompok negara maju yang menjadikan Pasifik sebagai pusat ekonomi baru. RRC, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menjadikan wilayah Pasifik sebagai "lalu lintas perdagangan baru". 

Presiden Jokowi sendiri sejak lama telah menunjuk Bitung sebagai Pusat Pengembangan wilayah Timur, Bitung dijadikan "gerbang timur pasifik". Disini fungsi pengembangan wilayah-wilayah investasi menjadi sangat penting.

Untuk mencari menteri-menteri dibidang ekonomi dan investasi, tentunya selain paham konsep konsep pengembangan investasi juga musti paham wawasan geopolitik. 

Di tahun 2019-2024, strategi geopolitik sangat penting karena ini akan merumuskan bagaimana Indonesia di tahun 2024 dimana saat itu politik Indonesia ditengarai mengalami pembaharuan politik besar-besaran karena munculnya generasi muda baru yang mengusai peta politik dibandingkan kaum tua. Generasi muda inilah yang dipersiapkan dari sekarang dalam menghadapi tantangan Indonesia masa depan.

Politik Kedaulatan Pangan 

Selama ini kita mengenal "Ketahanan Pangan", padahal yang seharusnya terwujud dalam politik pangan adalah "Kedaulatan Pangan". Perlu diperjelas, ketahanan pangan adalah konsep pangan Orde Baru, yang hanya mengandalkan ketersediaan barang. Sementara Kedaulatan Pangan adalah politik Bung Karno yang mengajarkan tentang kekuatan produksi pangan sendiri. 

Kekuatan produksi tidak hanya sekedar ketersediaan pangan tapi juga pengembangan varietas-varietas bibit pangan secara massif. Konsepsi kedaulatan pangan terasa asing, karena sepanjang Orde Baru hal ini tidak dikenalkan karena kepentingan politik.

Di masa Orde Baru politik pangan kita bergantung pada negara-negara luar. Bahkan rantai distribusi pangan dikuasai secara massif oleh mafia mafia pangan yang saling membentuk jaringan kartel-nya sendiri. 

Di sisi lain negara malah menghancurkan varietas-varietas bibit pangan dan membiarkan lahan berkurang drastis untuk pangan. Dalam kebijakan kebijakan Orde Baru kerap pemaksaan bibit padi tertentu sehingga varietas varietas unggul musnah.

Konsepsi Kedaulatan Pangan seperti yang diajukan oleh Bung Karno adalah menciptakan jalur terintegrasi mulai dari pembibitan pertanian sampai pada penguatan produksi dan pengembangan hingga wilayah hilir pangan. 

Negara dalam hal hadir untuk memperkuat kekuatan jaringan pangan. Kedaulatan pangan bisa tercipta bila kita tidak lagi bergantung lagi pada impor pangan, politik ini dijalankan pertama-tama harus menghancurkan jaringan mafia pangan.

Posisi ini harus diisi oleh orang dengan nyali serenteng, nama nama seperti Susi Pudjiastuti dan Budi Waseso bisa ditugaskan secara khusus dalam pimpinan kebijakan Politik Kedaulatan pangan ini. Kementerian yang terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Informasi memiliki arti penting dalam pembentukan kedaulatan pangan. 

Khusus kementerian pangan jangan jadi lahan pergulatan politik kelompok atau partai tertentu, sudah jamak didengar bahwa Kementerian Pertanian dikuasai Partai yang paling berkemungkinan menjadi oposisi.

Kementerian Pertanian yang selama ini terkesan dikuasai Partai Oposisi tertentu, harus dilepas dari jeratan kekuatan politik. Karena politik pertanian harus dilandaskan pada idealisme ideologi dalam hal ini jelas idealisme dari pemenang politik. Jangan sampai kementerian pertanian dijadikan alat dalam kampanye kampanye politik oposisi yang secara agresif menggembosi karakter Presiden Jokowi .

Progresivitas UMKM dan Koperasi 

Di tahun 2014, terkesan Presiden Jokowi agak abai terhadap sektor UMKM dan Koperasi. Konsentrasi utama di masa kabinet Jokowi jilid pertama, adalah soal pembangunan raksasa infrastruktur. 

Anggaran negara yang ketat juga mengurangi laju pertumbuhan di sektor UMKM, sementara Kementerian Koperasi tidak mengalami gebrakan yang berarti. Koperasi hanya menjadi pelengkap "cerita-cerita" ekonomi, belum masuk ke dalam alam realitas pertarungan ekonomi.

Di tahun 2019, sisi lamban UMKM dan Koperasi harus dihilangkan. Presiden Jokowi jelas akan mengambil kebijakan agresivitas UMKM dan Koperasi, langkah ini dilakukan bersamaan dengan pengembangan pasar-pasar tradisional di Indonesia. 

Pengembangan UMKM dan Koperasi di jaman digital saat ini juga tidak bergantung pada lokasi, namun bisa dikembangan lewat aplikasi-aplikasi internet dan jejaring media sosial dimana konsepnya adalah perdagangan digital, fintech simpan pinjam digital sampai dengan Koperasi Digital. Komunitas komunitas UMKM dan Koperasi tidak lagi merupakan pertemuan pertemuan di darat, tapi juga "jaringan udara", disinilah kemudian nilai agresivitas UMKM dan Koperasi bertemu.

Pengembangan UMKM dan Koperasi bisa dipercepat dengan ikut masuknya ke dalam proyek proyek berbasis anggaran negara. UMKM bisa berkembang bila mendapatkan rantai pekerjaan dari pengerjaan proyek negara atau akibat langsung diadakannya proyek proyek berbasis anggaran negara, demikian juga koperasi. Khusus koperasi pengembangan terhadap hal ini bisa mengikuti negara-negara Skandinavia atau pengembangan Koperasi di Eropa Barat khususnya Jerman.

UMKM memiliki basis anak anak muda mereka berkembang lewat jaman baru, namun Koperasi terkesan "old school", pendidikan koperasi kita lebih pada pendidikan sejarah perkoperasian, ketimbang kesadaran modal soal "crowd funding" ditengah masyarakat, hal inilah yang harus diubah. Dan Jokowi harus mencari orang yang tepat dalam pengembangan UMKM dan Koperasi tersebut.

Politik Luar Negeri dan Arah Baru Strategi Geopolitik Berpandangan Sukarnois

Geopolitik Indonesia selama ini dipengaruhi oleh alam pikiran Orde Baru, dimana keseimbangan Asia Tenggara sangat penting dan tidak mengganggu kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dan Inggris. 

Selama tahun 1969-1999, pandangan ASEAN sebagai sebuah harmoni dimana kerjasama ekonomi dipentingkan dan tidak saling mengganggu secara politik serta tidak adanya pakta pertahanan militer seraya membiarkan pangkalan militer negara adi daya di Singapura dan Filipina bercokol membuat Indonesia seperti "Raksasa Kesepian" di Asia Tenggara. 

Namun geopolitik saat ini berubah cepat. Amerika Serikat tidak lagi digdaya di Asia Tenggara, begitu juga Inggris. Selain tumbuhnya kekuatan kekuatan ekonomi lokal serta pandangan nasionalisme yang semakin progresif maka peta geopolitik di Asia Tenggara berubah cepat. Ditambah lagi peranan RRC, Rusia dan India dalam pengaruh negara negara di kawasan.

Pandangan geopolitik baru saat ini menutup episode pandangan lama "politik perang dingin", dimana Amerika Serikat dan Inggris habis habisan memagar Asia Tenggara agar jangan kemasukan Red Army Stalin. 

Pandangan geopolitik saat ini justru menjadikan Indonesia sebagai "Central Kekuatan Politik" di Asia Tenggara dimana kemudian Singapura mendapatkan ekses atas tindakan ini sebagai "Pelabuhan Terkaya di dunia" dan peranan Indonesia, Filipina, Thailand, Myanmar serta Vietnam dibatasi habis. 

Dalam pembaharuan politik justru memunculkan Indonesia sebagai kekuatan baru Asia Tenggara di luar model Suhartorian. Disinilah perlu kesadaran geopolitik dari Presiden Jokowi untuk memahami posisi Indonesia yang sudah mengalami "Rebranding" dari negara dibawah kekuasaan militer menjadi negara demokrasi terbesar di dunia.

Politik luar negeri dikembalikan pada marwahnya "Bebas Aktif" dan "Non Blok", seraya menjadikan Indonesia sebagai "Kekuatan Hegemoni" pembebasan nasional di negara-negara Asia-Afrika. Selama ini politik luar negeri kita hanya terbangun pada "isu-isu lama", bukan lagi sebuah isu yang bisa menunjukkan wajah dunia baru yang sudah sangat berubah. 

Masuknya RRC, Rusia dan India sebagai "tiga kekuatan dunia", sudah lama diramalkan Bung Karno dan Bung Karno menggunakan garis imajiner "Bumi Belahan Selatan Kita", dimana Indonesia menjadi yang terkuat.

Sentralitas kekuatan politik Indonesia di belahan selatan harus jadi rujukan politik, politik luar negeri kita "bukan lagi", politik sebagai sebuah arahan dari Amerika Serikat, namun sebuah "pergerakan politik luar negeri yang otentik' dengan memaknai Indonesia di depan dunia.

Keberadaan duta-duta besar kita, kedubes kita di luar negeri menjadi penting. Aktivasi peran peran KBRI-KBRI kita diluar negeri, bukan lagi sebagai "penyaji formalitas kebudayaan", tapi lebih jauh "KBRI harus jadi mesin jaringan Branding Republik yang terintegrasi" 

Aktivasi KBRI-KBRI Indonesia sebagai "mesin branding" menjadi sangat penting dalam dunia politik kita, perlu dirumuskan lagi peran aktif KBRI dalam posisi Indonesia sebagai bagian dari negara maju yang baru muncul di belahan bumi selatan. 

Pandangan geopolitik Sukarnois, adalah sebuah gagasan geopolitik yang diajarkan Bung Karno pada tahun 1956, setahun setelah konferensi Asia Afrika bahwa Indonesia harus muncul menjadi kekuatan Ko-Operatif negara-negara di dunia. 

Kekuatan Ko-Operatif ini b ukan bagian dari "Skenario Perang Dingin", bahkan hal ini menjadi sebuah antitesis raksasa terhadap gagasan "Perang Dingin". Ide Ko-operatif ini kemudian diadopsi oleh JF Kennedy yang menghendaki dunia damai, dan pada awal tahun 1960-an didirikan apa yang disebut "Peace Corps", sebuah gerakan yang diilhami atas pemikiran-pemikiran Sukarno. 

Di tahun 1960-1962, Bung Karno sangat dekat dengan JF Kennedy sekaligus memenangkan pertarungan Irian Barat dimana Belanda merasa dikhianati oleh JF Kennedy soal Irian Barat.

Pada masa masa perebutan Irian Barat inilah kemudian Bung Karno terilhami bahwa masa depan perekonomian ada di wilayah timur Indonesia atau wilayah Pasifik.

Pergeseran wilayah barat ke wilayah timur diperkirakan akan jadi pertarungan besar geopolitik di Asia Tenggara, karena Thailand sendiri sudah secara serius memotong tanah genting Kra, dan Indonesia dibawah Presiden Jokowi menyiapkan beberapa titik untuk menggeser peran Singapura.

Politik Kebudayaan 

Politik Kebudayaan menjadi strategi Jokowi dalam membangun karakteristik Indonesia di masa depan. Kebudayaan bahkan ditempatkan dalam poin ketiga agenda Trisakti Bung Karno. Untuk memahami kenapa politik kebudayaan dengan mengembangkan Budaya Nusantara mengemuka lagi ke publik dan menjadi mesin penting pertumbuhan gerakan muda Indonesia, harus digali maknanya. 

Di masa Orde Baru, kebudayaan diartikan sebuah formalitas dimana kekuasaan menjadi landasannya, bukan lagi "pembebasan" seperti yang dimaknai Bung Karno. Kebudayaan dalam makna pemikiran Bung Karno di Trisakti adalah "Sebuah usaha besar dimana manusia menemui alam pembebasannya berupa kreatifitas dan ketajaman manusia menemukan peradabannya". 

Kebudayaan menjadi arti penting dari konsepsi tiga hal: Politik, Ekonomi, dan Kebudayaan yang berkepribadian.

Presiden Jokowi secara khas selalu bangga menyajikan pakaian pakaian Nusantara. Baru baru di media sosial juga viral tarian flash mob "Beksan Wanara" yang kemudian menjalar diikuti oleh anak anak muda. Kebanggaan anak anak muda terhadap alam Nusantara ini menjadi sebuah "arus balik" kesadaran sehingga menimbulkan suatu "Arus Balik" dimana kesadaran Nusantara menjadi titik sentral alam pikiran anak muda. 

Di sinilah Presiden Jokowi memerlukan Menteri Kebudayaan yang mampu menyusun "Strategi-Strategi Kebudayaan Otentik Nusantara" sebagai bagian terus menerus penggalian kesadaran sejarah.

Character Building dalam Pembentukan Manusia Indonesia 

"knowledge is power, but character is more" Pembangunan Karakter sebagai tugas negara bukan merupakan sebuah intervensi negara artas individu tapi menciptakan situasi-situasi dimana negara mampu menciptakan keadaan dimana rakyat bergulat dan membangun karakternya. Di masa pembentukan Indonesia dan masa Revolusi Bung Karno 1959-1966, tercipta satu karakter manusia Indonesia berani menantang jaman. 

Gerakan pemuda pemuda dalam konflik besar seperti Irian Barat dan Konflik dengan Malaysia di tahun 1960-an menjadi sebuah "arah sejarah" bagaimana jutaan pemuda dan pemudi dibentuk karakternya menjadi "Manusia Pejuang" yang berani bentuk idealisme-nya.

Di masa Orde Baru, karakter manusia Indonesia dibawa ke arah "Pak Turut dan Bu Turut" semua diancam oleh bayonet kekuasaan, kemudian demokrasi membebaskan. Harus dirumuskan kembali "Pembangunan Karakter" yang otentik atas dialektika jaman. 

Di sinilah kemudian peran penting Menteri Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan mencari strategi strategi baru dan menyebarluaskan menjadi sebuah "Gerakan Bersama" membangun semangat ke-Indonesiaan dalam dunia yang bergerak cepat ini.

Pendidikan Nasional Dengan Dasar Preambule UUD 1945

Pendidikan Nasional masih jadi problem nasional, bahkan pembangunan alam bawah sadar pendidikan nasional masih jadi pertanyaan besar, apakah kita masih menciptakan sekolah sebagai sebuah "Pabrik Yang Mencetak Pikiran Generasi Masa Depan", apakah sekolah menjadi sebuah alat raksasa pembebasan manusia terhadap keterkungkungan.

Kita masih bertanya pula, apakah pendidikan kita masih menjadi sebuah kepanjangan kepentingan "Politik Etis Belanda" atau malah menjadi sebuah bagian gerakan progresif pembebasan manusia ala Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara.

Perkembangan agresivitas politik identitas di tengah tengah pendidikan kita juga harus diperhatikan. "Wajah Pendidikan Negara" haruslah tunggaol yaitu : "Wajah Nasionalisme", identitas lain di luar Nasionalisme akan menimbulkan aneka persepsi. 

Sementara tugas yang penting dalam preambule atau pembukaan UUD 1945, "Mencerdaskan kehidupan bangsa" ini bukan soal bangunan bangunan sekolah tapi sebuah sistem kebudayaan yang ditawarkan pemerintah di tengah masyarakat agar masyarakat mampu bergerak menjadi sebuah komunitas komunitas cerdas bukan komunitas yang rentan atas usaha usaha demagogi apalagi masyarakat yang terjebak dalam kotak kotak pertarungan kekuasaan.

Revolusi Digital 

Revolusi Digital adalah Revolusi terbesar di dunia yang pernah ada, semua keadaan dibalikkan dengan cepat. Anak anak muda bukan lagi mereka dari generasi lama yang tiap pagi membuka lembaran koran, mereka tidak lagi membuka agenda agenda acara TV di koran, bukan lagi mereka yang duduk di depan TV dan hampir semua orang Indonesia hampir secara serentak hapal nama nama TV.

Cara berbisnis mereka bukan lagi di Mall, di Pasar Pasar ataupun Bursa Efek. Mereka hanya memegang smartphone dan transaksi terjadi. Cara pandang mereka bukan lagi bisnis adalah "sebuah ketekunan", tapi bisnis adalah sesuatu yang cepat dan harus berganti. Pola komunikasi mereka bukan pertemuan pertemuan darat, tapi sudah pertemuan dunia maya yang sifatnya massif.

Melihat hal ini, revolusi digital menjadi sangat penting dalam melihat Indonesia modern dan harus disadari Indonesia adalah negara dengan konsumsi Sosial Media tertinggi di dunia. Pergerakan pergerakan baik politik, budaya dan ekonomi bisa secara efektif dilakukan di Sosial Media.

Presiden Jokowi jelas harus mencari menteri khusus dalam bidang revolusi digital. Logika-logika lama tidak lagi bisa digunakan dalam pembangunan Indonesia modern, namun perlu logika baru yang paham bagaimana dunia digital bekerja.

Jakarta, 10 Juli 2019