Membaca Narasi Jokowi Soal Kabinet

Selama ini kita mengenal "Ketahanan Pangan", padahal yang seharusnya terwujud dalam politik pangan adalah "Kedaulatan Pangan". Perlu diperjelas, ketahanan pangan adalah konsep pangan Orde Baru, yang hanya mengandalkan ketersediaan barang. Sementara Kedaulatan Pangan adalah politik Bung Karno yang mengajarkan tentang kekuatan produksi pangan sendiri. 

Kekuatan produksi tidak hanya sekedar ketersediaan pangan tapi juga pengembangan varietas-varietas bibit pangan secara massif. Konsepsi kedaulatan pangan terasa asing, karena sepanjang Orde Baru hal ini tidak dikenalkan karena kepentingan politik.

Di masa Orde Baru politik pangan kita bergantung pada negara-negara luar. Bahkan rantai distribusi pangan dikuasai secara massif oleh mafia mafia pangan yang saling membentuk jaringan kartel-nya sendiri. 

Di sisi lain negara malah menghancurkan varietas-varietas bibit pangan dan membiarkan lahan berkurang drastis untuk pangan. Dalam kebijakan kebijakan Orde Baru kerap pemaksaan bibit padi tertentu sehingga varietas varietas unggul musnah.

Konsepsi Kedaulatan Pangan seperti yang diajukan oleh Bung Karno adalah menciptakan jalur terintegrasi mulai dari pembibitan pertanian sampai pada penguatan produksi dan pengembangan hingga wilayah hilir pangan. 

Negara dalam hal hadir untuk memperkuat kekuatan jaringan pangan. Kedaulatan pangan bisa tercipta bila kita tidak lagi bergantung lagi pada impor pangan, politik ini dijalankan pertama-tama harus menghancurkan jaringan mafia pangan.

Posisi ini harus diisi oleh orang dengan nyali serenteng, nama nama seperti Susi Pudjiastuti dan Budi Waseso bisa ditugaskan secara khusus dalam pimpinan kebijakan Politik Kedaulatan pangan ini. Kementerian yang terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Informasi memiliki arti penting dalam pembentukan kedaulatan pangan. 

Khusus kementerian pangan jangan jadi lahan pergulatan politik kelompok atau partai tertentu, sudah jamak didengar bahwa Kementerian Pertanian dikuasai Partai yang paling berkemungkinan menjadi oposisi.

Kementerian Pertanian yang selama ini terkesan dikuasai Partai Oposisi tertentu, harus dilepas dari jeratan kekuatan politik. Karena politik pertanian harus dilandaskan pada idealisme ideologi dalam hal ini jelas idealisme dari pemenang politik. Jangan sampai kementerian pertanian dijadikan alat dalam kampanye kampanye politik oposisi yang secara agresif menggembosi karakter Presiden Jokowi .

Progresivitas UMKM dan Koperasi 

Di tahun 2014, terkesan Presiden Jokowi agak abai terhadap sektor UMKM dan Koperasi. Konsentrasi utama di masa kabinet Jokowi jilid pertama, adalah soal pembangunan raksasa infrastruktur.