Mohon tunggu...
Anthony Winza Probowo
Anthony Winza Probowo Mohon Tunggu... Lainnya - MPA Harvard University, LL.M. Georgetown University.

Anthony Winza Probowo is an experienced public policy expert with a unique background in law, and public policy. Academically, Anthony holds a Master of Public Administration (MPA) from Harvard University, where he deepened his knowledge in economics, public policy, and governance. He also holds a Master of Laws (LL.M) from Georgetown University, where he focused on international trade law and arbitration. His academic journey is complemented by practical expertise gained through cross-registration courses at MIT in modern military operations.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menunggu Putusan WTO: Bom Waktu bagi Hilirisasi dan Target Pertumbuhan 8%

9 Oktober 2024   19:22 Diperbarui: 10 Oktober 2024   14:29 151
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Dengan WTO yang telah kehilangan taringnya untuk menegakkan aturan perdagangan global secara efektif, Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menghadapi tantangan ini dan mungkin perlu mencari solusi lain di luar WTO untuk mengatasi dampak CBAM dan menjaga daya saing ekspornya.

Masa Depan Perdagangan Indonesia: Proteksionisme atau Perdagangan Bebas?

Menghadapi tantangan global ini, Indonesia perlu merefleksikan kembali kebijakan perdagangannya. Apakah sistem perdagangan bebas melalui WTO masih relevan untuk melindungi kepentingan Indonesia? Atau, apakah saatnya negara ini mempertimbangkan pendekatan proteksionisme yang lebih selektif? Ekonom Korea Selatan, Ha-Joon Chang, dalam bukunya Kicking Away the Ladder, berpendapat bahwa negara-negara maju dulunya juga menerapkan proteksionisme untuk melindungi industri domestik mereka. Namun, setelah mereka berhasil menjadi kekuatan ekonomi, mereka mendorong negara berkembang untuk membuka diri terhadap perdagangan bebas.

Pandangan ini relevan bagi Indonesia saat ini. Negara ini harus berhati-hati agar tidak terperangkap dalam sistem yang justru menguntungkan negara-negara maju. Sebaliknya, Indonesia perlu memperkuat kebijakan hilirisasi dan melindungi industri-industri strategisnya, seperti nikel dan sawit, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan: Langkah Konkret ke Depan

Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengadopsi kebijakan perdagangan internasional yang cermat dan strategis. Di tengah WTO yang tidak berfungsi, Indonesia perlu lebih proaktif dalam membangun aliansi baru dan memperkuat kerja sama bilateral atau regional. Pada saat yang sama, proteksionisme selektif mungkin perlu  diterapkan untuk melindungi industri-industri vital yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Lebih penting lagi, Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ancaman CBAM dengan berinvestasi dalam teknologi produksi ramah lingkungan, sekaligus memperjuangkan reformasi dalam sistem perdagangan global. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat terus melangkah maju di tengah ketidakpastian global dan memastikan bahwa ambisi menjadi negara maju dapat tercapai.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat mengambil kebijakan perdagangan internasional secara terukur dan strategis agar Indonesia tidak salah langkah menghadapi percaturan Geoeconomics yang kompleks ini, karena Indonesia dan segenap masyarakatnya memiliki hak untuk menjadi negara maju.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun