Pertama, dari sisi kondisi ekonomi, politik, dan administratif yang menurut penulis terdapat 2 sisi yang menjadi perhatian penulis dimana kondisi ekonomi dan politik terlihat dominan dalam kemunculan UU Tax Amnesty ini, apabila dilihat dari kebijakan sebelumnya mengenai pemangkasan APBN yang mencapai  Rp 133,8 triliun sehingga berimplikasi hingga terdapat pemotongan yang lumayan besar di daerah. Penulis melihat ada beberapa permasalahan ekonomi yang menerpa keuangan negara yang bisa berasal dari kurangnya pemasukan negara sehingga mengharuskan untuk mengadakan pemotongan anggaran demi penghematan. Dan yang dari sisi politik penulis menilai kehadiran UU ini juga menjadi sasaran spekulan masyarakat dalam beropini sehingga memunculkan pertanyaan dimasyarakat siapakah "Aktor belakang layar" dari kemunculan UU ini, apakah ini merupakan hasil kompromi para pengusaha dengan para birokrat dan politisi ataukah ini memang murni sebuah tindakan penyelamatan negara.
Kedua, Apabila ditinjau dari tujuan kebijakan publik disini penulis mendukung UU Tax Amnesty ini karena kebijakan ini  sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Kenapa? Karena pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih sustainable. APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.Â
Selain itu didalam hidup bernegara kita juga harus berfikir secara taktis untuk menyelamatkan keuangan negara dengan sebuah kebijakan, sehingga tidak salah menurut penulis sebagai langkah yang visioner kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang keuangan negara sekaligus menjadi jalan keluar dari kebuntuan masalah pengemplang pajak yang tak kunjung mengembalikan pajak.
Ketiga, tersedianya instrumen kebijakan disamping pajak juga insturumen lain. Didalam kemunculan pengaturan dibidang perpajakan kehadiran instrumen lain selain pajak juga diperlukan akan tetapi kelahiran UU Tax Amnesty ini didalamnya tedapat  alasan dan tujuan yang dibuat atas dasar moneter atau fiskal, sebagaimana dijelaskan didalam Tujuan UU No. 11 Tahun 2016
- 1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; - (Mencerminkan Moneter)
- 2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan  - Mencerminkan Fiskal
- 3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. -Mencerimkan Fiskal + Moneter
Maka disini penulis berpendapat bahwa kebijakan UU Tax Amnesty merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan keuangan negara terlebih lagi indikator yang penulis paparkan untuk menilai apakah UU ini tepat diterapkan telah memenuhi 3 unsur sehingga diharapkan UU ini bisa menjadi jalan keluar dan meningkatkan iklim ekonomi Indonesia.
