Kolaborasi Kebijakan Moneter dan Fiskal sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Harga

Langkah tersebut dilakukan karena inflasi memengaruhi tingkat capital inflow dan capital outflow. Semakin tinggi tingkat fluktuasi inflasi maka akan berdampak pada nilai tukar yang melemah. Hal ini mengakibatkan timbulnya risiko yang tinggi dalam berinvestasi yakni rugi. Oleh sebab itu, investor tidak berminat menanamkan modalnya pada negara yang tingkat inflasinya tidak terkendali (berfluktuasi).

Sebaliknya apabila tingkat inflasi terkendali, maka nilai tukar juga akan terkendali atau menguat. Keuntungannya ialah kepercayaan investor meningkatkan untuk berinvestasi, sehingga capital inflow meningkat. Serta diimbangi dengan capital outflow yang meredam.

Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk meminimalkan dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Memalui kebijkan tersebut juga dapat menjaga dan mengandalikan inflasi agar tidak berfluktuasi tinggi.

Tidak hanya dengan kebijakan moneter dalam menghadapi pandemic covid-19, tetapi juga diterapkan kebijkan fiscal sebagai pelengkapnya. Sebab, dengan kolaborasi antara kebijakan moneter dan fiscal, maka perekonomian Indonesia baik secara internasional maupun domestic sama-sama bertahan dalam pandemic saat ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kebijakn fiscal yang ditempuh dalam masa pndemi covid-19. Pemerintah menetapka kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Kebijkan ini terjuwut dimulai dengan diterbitkannya Inpres No.4/2020 yang isisnya adalah mengintruksi seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk mempercepat terlaksananya kebijakan tersebut.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam konsumsi untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan sebagai upaya memutus penyebaran covid-19. Kemudian, Kemeterian Keuangan juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp62,3 triliun. Insentif pada dunia uasaha juga dilakukan agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mati suri seperti sector ekonomi lainnya.

Tidak sampai disini saja kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dilansi dari web remi Kementerian Keuangan Indonesia bahwa Kemenkeu menerbitkan PMK23/2020 isinya ialah memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha bahwa pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah, penghapusan pajak penghasilan impor, juda dalam PPh Pasal 25 yakni pengurangan angsuran.

Hal ini selaras dengan kebijakan moneter menurunkan tingkat suku bunga. Pengurangan angsuran dan pelonggaran kredit memberikan harapan baru bagi dunia uasaha yakni tidak terbebani dengan angsuran kresit yang menjadi tanggung jawabnya selama periode yang telah ditentukan oleh peemrintah. Selanjutnya juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kredit karena turunnya tingkat suku bunga tersebut.