Tafsir Baru SU 1 Maret 1949?

Apalagi ada dramatisasi melalui film yang menjadikannya sebagai sebuah karya sinematografi, seperti “Serangan Umum 1 Maret” dan “Janur Kuning”, yang sangat mengesankan upaya glorifikasi peran seseorang, dan menafikan peran tokoh dan komponen-komponen lain yang juga tidak kalah penting . Seakan-akan tokoh inilah yang paling penting dalam keseluruhan peristiwa sejarah. Tanpa tokoh tersebut, tidak ada itu kedaulatan negara. Ibarat film-film superhero seperti the Avangers, Bathman, Superman, Spiderman, Ramboo, dll. yang bisa melawan para penjahat bahkan satu kompi/batalyon tantara hanya seorang diri atau dengan beberapa orang saja.

Keempat, SU 1-Maret layak diakui dan diapresiasi oleh negara sebagai “tafsir baru” dengan menempatkan peran tokoh-tokoh utama dimaksud pada posisi yang semestinya. Tidak menonjolkan bahkan mengultuskan seseorang dan perannya dengan cara mereduksi keberadaan dan peran dari tokoh-tokoh yang lain.

Dalam konteks ini, penulis NA ingin menempatkan SU 1 Maret sebagai sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang panjang. Diawali prolog (gagasan, inisiatif, rencana, skenario, dll.) dan berakhir pada epilog (solusi akhir). Demikian pula dengan SU 1 Maret 1949, bukanlah sebuah peritiwa yang berdiri sendiri, terjadi hanya sehari saja.

SU 1 Maret 1949 merupakan rangkaian panjang dari peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahului dan mengikutinya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kedaulatan negara oleh Belanda, dan kembalinya tekad komponen bangsa untuk meninggalkan federalisme kembali ke NKRI. Dengan pemahaman seperti ini, peristiwa SU 1 Maret 1949 merupakan paduan antara “diplomasi” dan “perang”, yang niscaya melibatkan berbagai komponen bangsa, dan menjadi satu kesatuan yang menyatu dalam rangka menyukseskan tujuan untuk menunjukkan penegakan kedaulatan negara pasca proklamasi.

Jika mau jujur, dunia internasional juga tidak akan pernah tahu bahwa telah terjadi SU 1 Maret 1949, jika tidak ada peran dari stasiun-stasiun radio. Adalah Opsir Udara III, Budiardjo sebagai pimpinan stasiun Radio PC AURI di Kecamatan Playen Gunungkidul yang memberitakan perebutan kembali Ibu kota Yogyakarta tersebut ke seluruh dunia. Berita ini kemudian secara estafet dikirimkan oleh Sersan Basukihardjo, operator stasiun PHB AURI PC-2 kepada Sersan Udara Kusnadi untuk disiarkan di stasiun radio Bidar Alam, Sumbar.

Berita tersebut juga dilaporkan oleh Opsir Udara III Dick Tamimi dan Umar Said kepada Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi. Selanjutnya, berita direlay AURI Takeungon Aceh, kemudian ke Rangoon-Birma, New Delhi, India, hingga akhirnya ke Washington, kantor pusat Dewan Keamanan PBB. Stasiun Radio PC AURI ini menjadi “saksi bisu sejarah” SU 1 Maret 1949, dan telah dijadikan museum dengan sebuah penanda berupa monemen stasiun Radio PHB AURI- PC-2 yang dibangun dan diresmikan oleh Sri Sultan HB IX tahun 1984.

Tafsir Baru 

Makna-makna di atas, adalah tafsir yang bisa direkonstruksi dari Naskah Akademik yang disusun dibawah koordinasi pemerintah DI Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan. Melibatkan para sejarawan profesional dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang telah memiliki reputasi yang luas dalam penelitian dan penulisan sejarah. Karena itu, agak sulit dan terlalu naif untuk menerima pendapat Hardjuno yang menyatakan bahwa “naskah akademik dari Keppres tersebut telah memutarbalikkan sejarah dan mencederai martabat sejarawan nasional, serta merupakan produk murahan yang jauh dari nuansa intelektual dan menjilat pemerintahan Jokowi” (suara.com, 08/03/2022).

Menarik untuk mencermati kembali Naskah Akademik yang menjadi sebagai bahan dasar bagi penyusunan Keppres tersebut. Di bagian Latar Belakang Naskah Akademik dinyatakan oleh penulis, bahwa “selama ini dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ada pereduksian atas peran dari tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Mohammad Hatta, PB. Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, serta tokoh-tokoh penting lainnya, dan cenderung menonjolkan serta mengkultuskan perorangan sebagai tokoh sentral.” Selain itu, dalam catatan sejarah, gema SU 1 Maret 1949 sama sekali tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, setidaknya sampai permulaan tahun 1970-an.

Di dalam NA tersebut, ide atau gagasan awal SU 1 Maret 1949 berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Beliau berpendapat bahwa dibutuhkan kejutan-kejutan dan upaya untuk memberitahukan dunia internasional bahwa Republik masih ada, dengan dukungan kekuatan militer dan aksi-aksi militer yang bisa ditunjukkan kepada dunia internasional. Atas seizin PB. Jenderal Soedirman dan koordinasi dengan Soeharto selaku komandan Wehrkreise III, terjadilah SU 1 Maret 1949 (berubah dari rencana awal 28 Februari 1949).

Dalam catatan lain, dijelaskan bahwa gagasan tersebut kemudian diejawantahkan dalam rencana serangan yang melibatkan pihak AURI (unruk siaran/pemberitaan); anggota penerangan Komisariat Pusat Pemerintah (Pejabat PDRI di Jawa); Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan; dan Wakil Kepala Staf Tingkatan Perang (KSAP) Kolonel TB. Simatupang. Bahkan kendali seluruh operasi di wilayah Divisi III tetap berada di pucuk pimpinan Divisi III, yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Dengan demikian, menurut sumber ini, Letkol Suharto adalah salah seorang pelaksana lapangan untuk penyerangan, bukan penggagas, inisiator atau pemilik ide apalagi pemegang peran sentral. Perintah berperang diberikan oleh atasannya sejalan dengan Perintah Siasat 1 yang dikeluarkan oleh PB. Sudirman pada bulan Juni 1948 (p2k.unkris.ac.id/).