Kalau pun lapangan kerjanya ada, pertanyaan berikutnya yang muncul mampukah penduduk usia produktif yang melimpah itu bersaing di dunia kerja dan pasar internasional? Jawaban pertanyaan ini tentunya sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia saat ini. Kualitas SDM erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
Jika kita melihat fakta yang ada, IPM Indonesia terbilang masih rendah. Dari 187 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 108. Sedangkan di wilayah ASEAN, Indonesia berada di peringkat 5, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand (data bisa dilihat disini). Hal ini menunjukkan masik banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Apa itu Indeks Pembangunan Manusia (biasa disingkat IPM)?
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar sebagai ukuran kualitas hidup. Ketiga dimensi tersebut diantaranya adalah 'umur panjang yang sehat', 'akses terhadap ilmu pengetahuan',dan'standar kehidupan yang layak'.Â
Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, digunakan angka harapan hidup saat lahir. Lalu untuk mengukur dimensi akses terhadap ilmu pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.Â
Adapun untuk mengukur dimensi standar kehidupan yang layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
Untuk memanfaatkan bonus demografi dengan baik, saya kira dibutuhkan kepemimpinan yang mumpuni disertai terobosan visioner yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan bisa bersaing secara sehat dengan negara lain.Â
Salah satu yang mesti diperhatikan adalah menerapkan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman (knowledgedanskill) sekaligus memperkuat karakter bangsa (attitude), galakkan wajib belajar minimal 12 tahun yang disertai dengan pemberian keterampilan sehingga nantinya mereka tidak hanya bergantung kepada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri, penuhi ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas dan fasilitas pendidikan yang merata diseluruh pelosok daerah. Sebab pendidikan, penguasaan IPTEK, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter merupakan investasi jangka panjang yang menjadi kunci utama kemajuan suatu bangsa.
Dalam hal ekonomi, pemerintah juga harus mampu menjaga aset-aset negara sehingga tidak banyak yang dikuasai asing sehingga pada ujungnya bisa memberikan lapangan kerja dan akses ekonomi yang luas kepada rakyat yang dipimpinnya.Â
Kemudian dari segi kesehatan, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan sehingga mampu mencapai goal MDGs (Milennium Development Goals) yang berakhir pada akhir 2015 ini (terutama yang berkaitan dengan kesehatan yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya) kemudian selanjutnya disambung lagi dengan goal SDGs (Sustainable Development Goals).Â
