Mohon tunggu...
Annisa HaagiSoraya
Annisa HaagiSoraya Mohon Tunggu... Freelancer - Icha

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Lokasi yang Tepat sebagai Ibu Kota Baru (Kalimantan Timur)

8 September 2019   14:25 Diperbarui: 8 September 2019   14:34 143
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Negara Indonesia merupakan Negara yang berada di Asia Tenggara dan dilintasi garis khatulistiwa juga berada tepat di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia dikenal sebagai Negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, angka yang tidak sedikit untuk jumlah pulau yang ada dalam satu Negara. Dengan banyaknya pulau yang ada tersebut, Indonesia juga merupakan Negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Tentang batas-batas Negara, Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di Pulau Papua, berbatasan dengan Timor Leste di Pulau Timor.

Selain itu, memiliki Negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Australia, dan juga wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Negara yang dikenal dengan kekayaan budayanya yang memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama pada tiap daerahnya mulai dari ujung Aceh hingga Merauke di Papua. Memiliki penduduk yang padat dan juga wilayah yang sangat luas tentunya Negara Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua pada kelas dunia. Sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan yang telah diatur sesuai dengan penggunan dan peruntukannya.

Saat ini, ibu kota masih berada di Pulau Jawa tepatnya Jakarta dan akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Pada masa penetapan ibu kota berada di Jakarta, jumlah penduduk yang ada di Jakarta melonjak drastis. Tidak dapat dipungkiri, segala sesuatu yang diperlukan tentunya akan berada pada pusat ibu kota seperti pada pusat pemerintahan yang seluruhnya hampir berpusat pada ibu kota Jakarta. Dengan begitu, masyarakat akan berbondong-bondong datang di ibu kota guna untuk memperbaiki hidup yang lebih baik.

Saat awal penetapan ibu kota tentunya  membutuhkan tenaga kerja pemerintahan yang tidak sedikit sehingga sangat membludak penduduk di Jakarta pada saat itu dan hingga saat ini pun semakin bertambah. Dengan begitu, pemerintas langsung bergerak cepat dalam membangun proyek-proyek besar seperti membangun pemukiman, dan juga mempercepat mengembangkan pusat-pusat bisnis kota. Kepadatan penduduk inilah yang merupakan salah satu masalah  serius yang terjadi pada titik ibu kota Jakarta.

Saat ini banyak masalah yang terjadi di Jakarta seperti yang umum diketahui yaitu banjir, kemacetan lalu lintas, juga minimnya transportasi umum yang memadai. Dengan banyaknya bangunan-bangunan gedung yang ada, maka berakibat pada penyalah gunaan peruntukan lahan yang telah menghabiskan persediaan ruang terbuka seperti taman kota sehingga menambah stress masyarakat yang ada di sana. Penggusuran lahan usaha informal oleh pemerintah juga merupakan penyebab tingkat kemiskinan yang ada di ibu kota Jakarta.

Bayangkan saja, seluruh kegiatan saat ini bertitik pusat di Jakarta mulai dari pusat pemerintahan hingga pusat bisnis local. Beban pada fungsi pelayanan dan kelayakan di Jakarta sudah semakin tidak optimal dikarenakan masalah-masalah serius seperti penyimpangan tata ruang, banjir, dan kemacetan lalu lintas yang semua merupakan masalah umum dan bahkan berulang kali sering terjadi. Saat ini, kontribusi ekonomi yang terbesar berada di pulau jawa sebesar 58,49 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, sementara ekonomi pada pulau-pulau lainnya sangat tertinggal. Ini lah penyebab tidak merata-nya perekonomian di Indonesia sehingga menjadi salah satu pertimbangan akan pemindahan ibu kota.

Rupanya wacana pemindahan ibu kota Negara kembali muncul dan menimbulkan pro kontra meskipun hal ini bukanlah isu hangat yang terjadi. Saat ini pemindahan ibu kota dilontarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo karena alas an-alasan tertentu. Isu pembahasan wacana pemindahan ibu kota ini telah terjadi mulai dari masa pemerintahan presiden pertama yaitu Soekarno, kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menjadi pembahasan. Presiden Joko Widodo menetapkan Pulau Kalimantan sebagai tempatnya.

Provinsi Kalimantan Timur resmi ditunjuk menjadi Ibu Kota Indonesia baru oleh Presiden Joko Widodo karena menurutnya lokasi tersebut sangat layak untuk menggantikan Jakarata. Saat ini, kondisi Jakarta sebagai ibu kota Negara dirasa sudah semakin tidak nyaman sehingga Presiden Joko Widodo melihat bahwa perlunya mengkaji sangat serius wacana pemindahan ibu kota. Presiden juga menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota saat ini telah mendesak, dengan pertimbangan beban yang ada di Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis semakin sangat berat.

Pemilihan lokasi di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tidak langsung ditentukan begitu saja. Pemilihan lokasi tersebut telah dipikirkan secara matang setelah melakukan pengkajian selama tiga tahun belakangan ini. Keamanan dan juga minimnya bencana yang ada pada lokasi tersebut merupakan alasan terpilihnya lokasi ibu kota ini. Untuk melakukan pemindahan ibu kota mulai dari nol tentunya harus melalui persiapan yang matangdan detail, baik dari sisi pemilihan lokasi, kesiapan kebutuhan infrastruktur, maupun pembiayaannya.

Tentunya, pada pemilihan lokasi ibu kota harus sesuai dengan memperhatikan aspek geopolitik dan juga geostrategic. Pada pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa fasilitas infrastruktur di Kalimantan Timur relative lengkap. Alasan yang paling mendasar pada wacana pemindahan ibu kota yaitu jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah dan juga ditambah lagi dengan adanya pendatang yang tertarik untuk datang dan menetap di Jakarta. Kondisi yang sudah terlalu padat, kemacetan lalu lintas yang terlanjur parah ditambah lagi masalah lingkungan seperti polusi air dan udara harus segeraa tertangani. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu concern utama dalam menentukan lokasi pemindahan ibu kota. Berdasarkan data Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016 mengatakan bahwaPulau Jawa telah mengalami krisis air yang cukup parah. Jika dilihat dari cadangan air bersih di Pulau Jawa saat ini hanya mencapai 20% dari kebutuhan membuat kuat akan rekomendasi pemindahan ibu koa berada pada luar Jawa.

Sebelum presiden Joko Widodo memberikan keputusan pada lokasi pemindahan ibu kota, sebenarnya Bappenas telah memberikan sinyal kuat untuk pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur. Menurut rudy Soeprihadi selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas menganggap bahwa Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kriteria yang sesuai dengan skema dan kelayakan ibu kota.

Dijelaskan bahwa Kalimantan Timur merupakan wilayah strategis dibanding Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pada pemilihan lokasi ibu kota ini dinilai aman dan juga bebas sebagai wilayah-wilayah yang terkena gempa bumi. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki keunggulan yang secara geografis berbatasan dengan selat Makassar yang menjadi titik nol. Pulau Kalimantan telah dianggap paling komplit untuk dijadikan sebagai ibu kota, mulai dari ketersediaan lahan hasil deliniasi, dukungan infrastruktur penunjang, historis kebakaran hutan, kuantitas sumber air, juga demografi penduduk hingga sisi pertahanan. Kalimantan Timur strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan dengan banyaknya kajian yang telah dijelaskan dan juga kebutuhan infrastruktur yang terpenuhi membuat tempat ini menjadi layak untuk  pemindahan ibu kota.

 Ada beberapa syarat yang dilontakran Jusuf Kala pada pemindahan ibu kota diantaranya harus berada di tengah Indonesia, penduduk daerah tersebut harus memiliki budaya toleransi yang baik, memiliki resiko bencana yang kecil seperti banjir, gempa bumi, gunung berapi, maupun tsunami, lokasi yang akan dipilih menjadi ibu kota harus memiliki lahan yang luas dan siap digunakan minimal 60.000 hektar. Pemilihan lokasi ibu kota ini telah memiliki karakteristik yang sesuai untuk ibu kota baru dibuktikan dengan wilayah daratan yang luas dan sebagian besar masih berupa hutan, wilayah perairan yang terdiri dari sungai dan laut serta wilayah udara diatasnya.

Langkah utama dalam penataan ruang dan wilayah yaitu melakukan analisis dan identifikasi terhadap berbagai karakteristik dari ruang wilayah untuk sebuah kesatuan wilayah. Tujuan adanya hal tersebut yaitu untuk menjamin kawasan yang nantinya memiliki arah pembangunannya agar tetap berorientasi lingkungan, penataan yang konstruktif dan terencana hingga analisis perkembangan wilayah untuk jangka panjang. Menjadikan tata ruang wilayah yang lebih proposional antara kondisi di daerah dengan pemindahan ibu kota pemerintahan serta prediksi-prediksi perkembangannya dalam jangka panjang, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kesiapan sumber daya manusia pendukung juga harus dipertimbangkan.

Dalam kemajuan sebuah daerah, SDM merupakan faktor vital karena potensi dan kemampuan pada setiap manusia yang ada di dalamnya akan menentukan berhasil atau tidaknya berbagai pembangunan pada suatu wilayah yang ada. Faktor sumber daya manusia juga merupakan aspek yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai wilayah yang diwacanakan sebagai ibu kota.

Pada lokas pemindahan ibu kota yang lahannya masih milik pemerintah merupakan faktor penyebab pemilihan lokasi. Pada ibu kota sebelumnya yaitu Jakarta mengalami penyusutan lahan karena banyak lahan yang beralih fungsi. Sejauh ini ternyata tidak hanya Jakarta saja yang mengalami penyusutan, sangat disayangkan bahwa hampir di seluruh Pulau Jawa telah mengalami penyusutan pada fungsi lahan. Berbeda dengan Kalimantan Timur yang lahannya masih merupakan milik Negara, lahan yang ada di Jakarta telah banyak yang dimiliki oleh pihak-pihak swasta bahkan individu. Dengan luasnya lahan dan juga alaminya lahan yang ada di Kalimantan Timur nantinya akan mengalami perubahan fisik pada lahan tersebut. pulau Kalimantan merupakan wilayah sebagai pemasok kebutuhan oksigen untuk penduduk di dunia, bahkan Pulau Kalimantan dikenal sebagai  paru-paru dunia. Akankah jika di ubah menjadi wilayah yang aktif digunakan sebagai ibu kota akan berdampak pada kurangnya pasokan oksigen di dunia?

 Masih belum ditemukan titik temunya. Pemilihan lokasi yang berada tepat ditengah Negara Indonesia ini nantinya akan dapat meratakan jumlah penduduk di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat masih mudah untuk berlalu lalang karena mudahnya akses yang berada sangat strategis ini. Dengan adanya pemindahan ibu kota ini juga diharapkan untuk dapat mensejahterakan daerah-daerah tertinggal dengan mudah. Pemindahan ibu kota ini akan dapat menumbuhkan pertumbuhan yang lebih baik dan dapat bersaing dengan daerah yang lebih dulu maju juga dapat menumbuhkan dan memajukan tempat barunya (ibu kota).

Dinamika social dan kebudayaan juga perlu diperhatikan yang nantinya itu akan menjadi intensi pokok dalam wacana pemindahan ibu kota. Dalam wacana pemindahan ibu kota memerlukan beberapa atensi pokok seperti aspek social budaya, daya dukung lingkungan, aspek keamanan, juga sumber daya manusia. Mengapa Kalimantan Timur yang terpilih? Prsiden Joko Widodo menjelaskan bahwa daerah tersebut minim dari bencana alam, yang kedua karena lokasinya strategis berada di tengah Indonesia, kemudian berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan samarinda, dan yang keempat yaitu telah memiliki infrastruktur yang relative lengkap, juga telah tersedianya lahan yang dikuasai oleh Negara dengan luas 180.000 hektar. Dengan luas yang telah disediakan, 40 ribu hektar akan digunakan sebagai kawasan induk ibu kota dan akan diperluas lagi, dan separuhnya nanti akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang termasuk juga hutan lindung.

Dalam pemindahan ibu kota ini, pemerintah telah mengkaji 78 proses pemindahan ibu kota Negara di dunia untuk menghindari kesalahan. Kota yang ingin diwujudkan yaitu kota cerdas dan modern berstandar internasional, menjadikan ikon urban design sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat ini konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, sehingga pemindahan ibu kota ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Proporsi konsumsi lahan terbangun yang ada di Pulau Jawa sangat mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Pulau Kalimantan. Di Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29 persen pada 2010.

Pada tahun 2020 proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi akan meningkat menjadi 10,18 persen dan 11,08 persen pada 2030. Lahan pertanian di Pulau Jawa memiliki kesuburan lebih dari 3 kali lipat kesuburan lahan di Pulau Jawa. Sayangnya, lahan-lahan pertanian tersebut terus diciutkan guna untuk dikonversikan menjadi kota-kota baru, kawasan industry, dan juga berbagai macam proyek property. Menipisnya hutan pada Pulau Jawa sehingga mengancam terjadinya banjir dan nantinya akan mempersulit kehidupan para petani, sedangkan di Pulau Kalimantan cadangan air bersih masih melimpah, sumber energy malimpah, dan itu lah yang membuat mengkuatnya alasan mengapa ibu kota harus berpindah dari luar Pulau Jawa.

Masalah tentang pemindahan ibu kota merupakan upaya untuk mendorong keseimbangan pembangunan wilayah dengan mendistribusikan kegiatan industry, seni, budaya, pemerintahan, dan juga bisnis yang keluar dari  area Jakarta dan sekitarnya. Dalam pembangunan wilayahnya, penciptaan ibu kota baru diharapkan mampu mencakup seluruh aspek perencanaanjuga dalam pembangunannya lebih memikirkan bagaimana dampak setelah dilakukan pembangunannya yang tentu tidak semena-mena dalam melakukan pembangunan di ibu kota baru. Dengan desain ibu kota baru sebagai alat untuk mendorong pemerataan infrastruktur maupun penduduknya harus dipikirkan lebih gamblang.

Pada proses persiapan pemindahan ibu kota Negara tergantung pada proses yang di tempuh pada masing-masing Negara. Pemisahan pada pusat pemerintahan dengan pusat bisnis akan lebih efesien, karena nanti akan menjauhkan terjadinya kolusi antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Seharusnya, konsep perencanaan ibu kota administrative harus sederhana dan juga realistis yang sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia dan juga harus dapat memberi kesempatan dan juga peluang yang besar bagi kesejahteraan rakyat.

Penataan kontruktif terhadap tata ruang di ibu kota baru yaitu Kalimantan Timur tentu sangat penting diperhatikan. Dalam aspek lingkungan maupun lingkungan hidup pada masalah kesmrawutan di Jakarta tidak mudah untuk diselesaikan begitu saja. Jika ibu kota tetap berada di Jakarta dan akan dilakukan perbaikan maka akan timbul berbagai macam persoalan seperti akses social, hal ini lah yang akan mengganggu ruang public juga mengurangi kelayakan suatu Negara nantinya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun