Mohon tunggu...
Annisa HaagiSoraya
Annisa HaagiSoraya Mohon Tunggu... Freelancer - Icha

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemindahan Ibu Kota, Ekonomi Negara akan Baik-baik Saja jika Pemindahan Terealisasikan

8 September 2019   08:28 Diperbarui: 8 September 2019   13:33 34
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk republic yang mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat. 

Dalam kelas dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam banyaknya jumlah penduduk dengan populasi 273 juta jiwa pada tahun 2010 dan juga sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar, meskipun secara resmi bukan sebagai Negara Islam. 

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan lima pulau-nya yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua yang tentunya memiliki masyarakat yang beragam terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, budaya dan agama.

Dalam sejarah terpilihnya Ibu Kota pertama yaitu berada di Jakarta yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 1964 oleh Presiden Soekarno berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1964. 

Setelah penetapan ibukota tersebut, penduduk Jakarta melonjak sangat drastic dikarenakan kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hamper seluruhnya berpusat di ibu kota. Dengan begitu, pemerintah pun langsung cekatan dalam menciptakan proyek-proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan bahkan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota. 

Dengan banyaknya penduduk yang berkumpul pada titik ibu kota tentunya harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi karena kepadatan penduduk. 

Masalah-masalah yang umum terjadi yaitu banjir, kemacetan, serta kurangnya alat transportasi umum yang memadai. Kota megapolitan umumnya memiliki berbagai masalah serius seperti stress, kriminalitas, dan juga kemiskinan. 

Penyalah gunaan peruntukan lahan telah menghabiskan persediaan taman kota sehingga menambah stress warga Jakarta. Kemudian pada kemacetan lalu lintas, dan penggusuran kampong miskin juga penggusuran lahan usaha informal oleh pemerintah merupakan penyebab kemiskinan yang ada di Jakarta.

Dalam permasalahan-permasalahan yang muncul, Presiden selaku kepala Negara melihat perlunya mengkaji wacana pemindahan ibu kota secara serius. Kondisi Jakarta sebagai ibu kota Negara dirasa semakin tidak nyaman. 

Masalah serius seperti penyimpangan tata ruang, bencana banjir, kemacetan lalu lintas dan juga kerawanan gempa membuat beban fungsi pelayanan dan kelayakan di Jakarta semakin tidak optimal. 

Topic dari pemindahan ibu kota ini dapat dilihat sebagai upaya mendorong keseimbangan pembangunan wilayah dengan mendistribusi kegiatan pemerintahan, seni, budaya, industry dan juga bisnis keluar dari area Jakarta dan sekitarnya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun