POLICY BRIEF - Revitalisasi Ekonomi Sektor Publik Di Lampung: Jalan Menuju Pembangunan Inklusif

Ringkasan Eksekutif

Ekonomi sektor publik di Provinsi Lampung memegang peran kunci dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam hal ini. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta juga belum maksimal, mengakibatkan potensi besar Lampung, terutama di sektor agribisnis, pariwisata, dan infrastruktur, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui kemitraan strategis. Policy Brief ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan peran sektor publik dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung, terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Sektor pertanian, misalnya, menyumbang sekitar 29,65% dari struktur perekonomian Lampung, menjadikannya sebagai kontributor utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini.   Selain itu, Lampung dikenal sebagai penghasil utama komoditas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Pariwisata juga menjadi sektor yang berkembang, dengan daya tarik seperti Taman Nasional Way Kambas dan pantai-pantai indah yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai Rp7,41 triliun untuk pendapatan dan Rp7,38 triliun untuk belanja, meningkat dibanding tahun sebelumnya.   Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan.
Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih signifikan, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan yang ada. Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terlihat dari pertumbuhan sebesar 4,80% (y-on-y) pada triwulan II tahun 2024.  Selain itu, upaya pengendalian inflasi yang efektif telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa alokasi insentif fiskal sebesar Rp6,8 miliar pada tahun anggaran 2024.   Dengan demikian, optimalisasi peran sektor publik dalam pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

DESKRIPSI MASALAH

Provinsi Lampung, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor agribisnis, pariwisata, dan perdagangan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan sektor publik sebagai penggerak utama pembangunan. Salah satu masalah utama adalah inefisiensi alokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung sering kali tidak diarahkan secara optimal ke sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.  Sebagian besar belanja masih terkonsentrasi pada pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, sementara investasi pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan belum maksimal. Akibatnya, terlihat beberapa proyek pembangunan yang terbengkalai atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.  
Selain itu, kesenjangan dalam distribusi layanan publik juga menjadi masalah yang mendesak. Daerah pedesaan dan terpencil di Lampung masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Misalnya, meskipun sektor kesehatan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar, fasilitas dan tenaga medis yang tersedia tidak merata, terutama di wilayah pelosok. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat pelayanan kesehatan, yang tercermin dalam angka harapan hidup masyarakat Lampung yang berada di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan ini juga terlihat dalam akses pendidikan, di mana kualitas sekolah dan tenaga pengajar di daerah terpencil jauh tertinggal dibandingkan perkotaan.  
Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas pelayanan sektor publik, yang sering kali diwarnai oleh lambatnya birokrasi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik memperburuk citra pemerintah daerah, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan korupsi. Laporan BPK pada beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya temuan terkait penyalahgunaan anggaran, yang mencerminkan lemahnya pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah.  

PENUTUP

Revitalisasi ekonomi sektor publik di Provinsi Lampung merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, Lampung memiliki potensi untuk menjadi daerah dengan daya saing tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada. Melalui implementasi kebijakan yang tepat, Lampung dapat memaksimalkan potensi ekonominya dan menjadi model pembangunan daerah yang inovatif dan inklusif di Indonesia.

REKOMENDASI

1. Reformasi Alokasi APBD

Pihak yang Ditargetkan: Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung.

Langkah-Langkah:

• Menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap program pemerintah.
• Mengurangi porsi belanja rutin dan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.

Kelemahan:

• Membutuhkan waktu untuk merancang indikator kinerja yang relevan dan implementasi yang konsisten.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah Tertinggal

Pihak yang Ditargetkan: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum Lampung.

Langkah-Langkah:

• Membangun fasilitas layanan publik baru, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
• Menyediakan insentif berupa tunjangan tambahan untuk tenaga medis, guru, dan pekerja lapangan yang bersedia bertugas di wilayah tertinggal.

Kelemahan:

• Keterbatasan anggaran dan logistik dalam pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
• Kemungkinan rendahnya minat tenaga kerja untuk bertugas di wilayah yang jauh dari pusat kota meskipun diberikan insentif.

3. Mendorong Kemitraan Publik-Swasta 

Pihak yang Ditargetkan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pelaku usaha lokal/nasional.

Langkah-Langkah:

• Memberikan insentif pajak atau kemudahan perizinan kepada sektor swasta yang berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik, seperti pengelolaan air bersih dan transportasi.
• Mengembangkan mekanisme pembagian risiko antara pemerintah dan sektor swasta untuk menarik minat investasi.

Kelemahan:

• Risiko ketergantungan pemerintah pada sektor swasta, yang dapat mengurangi kontrol terhadap layanan publik.
• Potensi konflik kepentingan jika regulasi tidak dirancang dengan transparansi.

Referensi:

Alvionita, V., Darmastuti, A., Cahyadi, R., & Makhya, S. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 114-141.

Badan Pusat Statistik. (2024). Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023 tumbuh 4,55 persen. Retrieved from https://lampung.bps.go.id

Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Mei 2023. Diakses dari https://www.bi.go.id

DJPB Kementerian Keuangan. (2020). Kinerja fiskal regional Provinsi Lampung triwulan I tahun 2020. Dari https://djpb.kemenkeu.go.id 

Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung meningkat, Pemprov terima insentif fiskal. Diakses dari https://ppid.lampungprov.go.id

Ramadhan, S., Murti, R. P. W., & Kustiwan, I. (2024). INFORMAL CITY: PARADIGMA BARU MENUJU KOTA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN. SPACE, 11(2).

Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal.